Andika Pratama
MerahPutih.com - Aliansi Buruh Bekasi Melawan meminta pembahasan RUU Cipta Kerja harus segera dihentikan. Pasalnya, jika terus dilanjutkan maka RUU itu akan menyengsarakan nasib buruh sehingga menimbulkan gelombang protes dari seluruh daerah.
Koordinator massa aksi, Guntoro mengatakan, dalam situasi pandemi COVID-19 seharusnya anggota DPR RI menunda pembahasan RUU Cipta Kerja demi kebaikan bangsa. Sebab, lanjut dia, hal itu bakal menuai protes dan menyebabkan aksi unjuk rasa secara besar-besaran.
"Kalau kaya gini terus dipaksakan akan menimbulkan aksi unjuk rasa, sementara kita dilarang turun, kalau mau DPR setop dan hentikan pembahasan. Nanti dibicarakan setelah PSBB atau pandemi selesai," kata Guntoro kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (5/10).
Baca Juga
Menurut Guntoro, buruh tidak akan menggelar aksi unjuk rasa jika DPR menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja. Buruh tidak akan melanggar protokol kesehatan karena tidak ada yang menginginkan terjankit COVID-19.
"Seharusnya anggota DPR fokus kerja membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi. Kita juga enggak pengen kena," ujarnya.
Namun, karena pembahasan RUU Cipta Kerja terus berlangsung tanpa ada pengawasan dari masyarakat, terutama buruh itu sendiri. Oleh karena itu, agar tidak menyengsarakan nasib buruh di masa depan maka pengawasan itu harus dilakukan. Sebab, kata dia, RUU Cipta Kerja lebih berbahaya dari Pandemi COVID-19.
"Rasa-rasanya tidak hanya Covid-19 yang berbahaya tapi RUU Cipta Kerja lebih berbahaya, karena akan mengancam kita semua (buruh) sampai dengan anak cucu kota semua nantinya," ucapnya.
Kalangan buruh akan melakukan gerakan mogok nasional Oktober 2020 (demo Omnibus Law 2020) selama tiga hari yang dimulai besok, Selasa (6/10). Hal itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Cipta Kerja.
Sebelumnya, meski sudah menuai protes dari serikat buruh di Tanah Air, pemerintah dan DPR tak bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU yang masuk dalam paket omnibus law tersebut.
RUU Cipta Kerja sudah disahkan di rapat Paripurna DPR. Hanya dua fraksi menyatakan menolak UU ini yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.
Baca Juga
BEM SI Nyatakan Mosi tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR
Sementara sebanyak tujuh fraksi yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan yang setuju UU Ciptaker disahkan (Knu)
