Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek DJKA Kemenhub

KPK Resmi Tetapkan Bupati Pati Sudewo Tersangka Kasus Dugaan Suap Jual Beli Jabatan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sudewo sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
?
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan penetapan tersangka tersebut berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang lebih dulu menjerat Sudewo dalam perkara dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
?
“Benar bahwa ini jadi pintu masuk. Untuk perkara DJKA, hari ini juga sudah kami naikkan ke penyidikan, jadi sekaligus,” ujar Asep di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (20/1) malam.
?
Asep menjelaskan KPK menaikkan status hukum Sudewo dalam dua perkara secara bersamaan demi efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum. Menurut dia, langkah tersebut diambil karena penyidik telah mengantongi bukti permulaan yang cukup.
?
“Jadi perkara-perkara yang juga menjerat Sudewo ini kan ada putusan sidangnya. Jadi sekaligus, biar tidak diadili dua kali. Untuk persidangannya bisa satu kali,” kata Asep.

Baca juga:

Bupati Pati Sudewo Bantah Ada Praktik Transaksional dalam Pengisian Perangkat Desa

?
Keterlibatan politisi Partai Gerindra itu dalam perkara korupsi DJKA sebelumnya telah mencuat dalam persidangan kasus Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya di Pengadilan Tipikor Semarang pada akhir 2023. Dalam persidangan itu, jaksa KPK mengungkap dugaan aliran dana dan penyitaan uang sekitar Rp 3 miliar yang diduga terkait dengan Sudewo, meski yang bersangkutan membantahnya.
?
Sudewo juga sempat diperiksa intensif oleh penyidik KPK pada September 2025 terkait dengan dugaan pengaturan lelang dan penerimaan fee proyek pembangunan jalur kereta api. Proyek yang disorot KPK antara lain pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso serta proyek perkeretaapian di Sulawesi Selatan.
?
Selain kasus DJKA, Sudewo juga ditetapkan sebagai tersangka pemerasan terkait dengan rencana pengisian 601 formasi jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai sebesar Rp 2,6 miliar.
?
Saat ini, Sudewo dan tiga tersangka lainnya telah ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026.(Pon)

Baca juga:

Bupati Pati Sudewo Bantah Ada Praktik Transaksional dalam Pengisian Perangkat Desa


?

#Kasus Korupsi #Bupati Pati #Sudewo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Geledah Tiga Ruangan Dirjen ATR/BPN, Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik
Penggeledahan dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti yang diperlukan penyidik dalam mengusut perkara.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
KPK Geledah Tiga Ruangan Dirjen ATR/BPN, Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik
Indonesia
Setelah Geledah Kantor ATR/BPN, KPK Sasar Gedung Summarecon
Merupakan bagian dari rangkaian awal proses penyidikan yang dilakukan KPK untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti serta petunjuk yang relevan.
Dwi Astarini - Jumat, 18 September 2026
Setelah Geledah Kantor ATR/BPN, KPK Sasar Gedung Summarecon
Indonesia
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
KPK menggeledah Kementerian ATR/BPN usai OTT kasus Summarecon. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
Indonesia
Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka Korupsi, KPK: Ini Ketiga Kalinya
Fahd El Fouz kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi HGB ATR/BPN. KPK menyebut ini kali ketiga Fahd terjerat perkara korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka Korupsi, KPK: Ini Ketiga Kalinya
Indonesia
KPK Dalami Keterlibatan Nusron Wahid dalam Kasus Suap HGB Summarecon
Proses penyidikan baru dimulai sehingga belum dapat disimpulkan apakah perkara akan berkembang kepada pihak lain. 

Dwi Astarini - Rabu, 16 September 2026
KPK Dalami Keterlibatan Nusron Wahid dalam Kasus Suap HGB Summarecon
Indonesia
OTT KPK di BPN Bogor, 17 Orang Terjaring dari Berbagai Unsur
Mereka berasal dari sejumlah unsur yang berkaitan dengan urusan pertanahan.
Dwi Astarini - Selasa, 15 September 2026
 OTT KPK di BPN Bogor, 17 Orang Terjaring dari Berbagai Unsur
Indonesia
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Kortastipidkor Polri mendukung rencana DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026 untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Polri: RUU Perampasan Aset Bisa Jadi Senjata Baru Lawan Koruptor
Indonesia
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Penurunan terjadi pada dua instrumen yang digunakan KPK untuk memetakan risiko korupsi, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP).
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
KPK Soroti Penurunan Indeks Integritas Pemkot Bengkulu, Pengawasan APBD Rp 1,2 Triliun Diperkuat
Indonesia
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
ICW mengungkap 56 kasus korupsi kehutanan sepanjang 2010–2025 dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun. Modus terbanyak penyalahgunaan wewenang. Simak detailnya.
Wisnu Cipto - Sabtu, 05 September 2026
ICW Buka 56 Kasus Korupsi Kehutanan ke Publik, Negara Rugi Rp 4,8 Triliun
Indonesia
Kejagung Sita Rp 401,6 Miliar dari PT CNI Terkait Kasus Korupsi Nikel
Uang tersebut kemudian disita penyidik. Selanjutnya, uang dititipkan ke rekening pemerintah lainnya atau RPL pada Bank Mandiri di bawah JAM-Pidsus. 

Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Kejagung Sita Rp 401,6 Miliar dari PT CNI Terkait Kasus Korupsi Nikel
Bagikan