Bukan Anggota Komisi E, William PSI Dinilai Tak Proporsional Unggah Anggaran Janggal ke Medsos

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 29 November 2019
Bukan Anggota Komisi E, William PSI Dinilai Tak Proporsional Unggah Anggaran Janggal ke Medsos

Anggota DPRD PSI William Aditya Sarana. Foto: DPP PSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menyebut ada dugaan kekeliruan yang dilakukan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana ihkwal unggahan anggaran KUA-PPAS janggal ke media sosial.

Kesimpulan tersebut didapat setelah anggota BK dan anggota DPRD meminta klarifikasi kepada Willam mengenai persoalan unggahan anggaran tak masuk akal ke medsos itu.

Baca Juga

PDIP Bekingi William PSI

"Ada kekeliruan kecil karena (William) dianggap tidak proposional aja mungkin. Laporan yang kami buat seperti itu. Soal nanti sanksinya dalam bentuk apa itu teguran, tertulis atau lisan itu urusan pimpinan (DPRD)," kata Nawawi saat dikonfirmasi Kamis (28/11).

Nawawi juga menilai bahwa William tak proposional untuk mengunggah anggaran janggal ke media sosial karena ia anggota komisi A. Padahal yang diunggahnya terkait Komisi E.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)

"Toh orang PSI kan ada yang di Komisi E bahkan wakil ketua komisinya kan orang PSI. Kenapa harus William (yang mengunggah ke media sosial)?" tutur dia.

Baca Juga

William PSI Terancam Dipecat

Meski demikian, Nawawi menuturkan, anggota dewan mengapresiasi kritik yang dilakukan William. Terlebih wakil rakyay diwajibkan kritis bila ada kebijakan Gubernur yang tidak pro rakyat atau boros.

"Kalau anggota DPR pusat kan berseberangan dengan anggota pusat, tapi kalau DPRD kan engga. Setelah dilantik Gubernur/wali kota/bupatinya, maka semuanya menjadi mitra sejajar sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah," ujar politikus Partai Demokrat itu.

Menurut Nawawi, selama proses klarifikasi William bersikap kooperatif terhadap anggota badan kehormatan. Ia juga menjelaskan kronologi lengkap dari sebelum hingga mengunggah anggaran ke media sosial.

Baca Juga

Dilaporkan ke BK DPRD DKI, William PSI Dituding Berikan Opini Negatif ke Anies

Saat ini Nawawi mengaku, pihaknya sudah mengirim surat rekomendasi pada pimpinan DPRD terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan William. Setelahnya, pimpinan dewan yang akan memutuskan apakah William bersalah atau tidak. (Asp)

#PSI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Penasaran soal arah politik mantan presiden kita? Jokowi akhirnya pamer KTA dan ngasih bukti resmi gabung PSI. Simak cerita lengkap soal nomor uniknya di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 26 September 2026
Jokowi Pamer KTA PSI Bernomor Unik di Hadapan Sang Anak, Berhias Angka 7
Bagikan