Budi Gunawan Tersangka, Pamen Polri Berniat Serbu KPK
Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri melakukan aksi teatrikal "Dukung Polri Bersih" di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/1). (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/NZ/15.)
MerahPutih Nasional- Hingga kini perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri terus memanas. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut oleh KPK, dukungan kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan semakin menguat.
Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku menerima informasi bahwa KPK terbelah dalam menyikapi penetapan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pasca kasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah polisi.
"Sebab itu para penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Samad (Abraham Samad_red) dan Bambang (Bambang Widjojanto_red) ubah arah dan menjadi begitu arogan. Sebab itu, para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga itu," kata Neta dalam siaran persnya kepada redaksi, Kamis (22/1).
Ia yang juga mantan wartawan di salah satu surat kabar terkemuka melanjutkan anggota Polri yang dijadikan saksi akan bersikap menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat izin dari atasan.
Bukan hanya itu, Neta mengaku menerima informasi bahwa bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri. Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Kapolri Jenderal Sutarman para Perwira Menengah (Pamen) sempat berteriak teriak akan "menyerbu" KPK. Untungnya, para senior berhasil menenangkan mereka.
Beberapa hari setelah itu sejumlah perwira tinggi polri dan delapan mantan Kapolri mengadakan pertemuan. Isi dari pertemuan itu adalah melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan mereka.
"Melihat situasi yang kian panas ini, IPW berharap DPR turun tangan agar mendesak Presiden segera melantik Kapolri defenitif yang sudah disetujui legislatif," tandas Neta. (BHD)
Bagikan
Berita Terkait
Laporan terhadap 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono Menumpuk, Polisi belum Lakukan Pemanggilan karena masih Prioritaska Periksa Ahli dan Saksi
Banjir Rendam Sejumlah Ruas Wilayah, Polri Siagakan 128.247 Personel secara Nasional
Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak Diluncurkan di Seluruh Indonesia, Momentum tepat Buktikan Polisi Sosok Empatik terhadap Semua Gender
Menko Yusril Targetkan RPP Jabatan Polisi Aktif Terbit Akhir Bulan, Bantah Ada Penolakan dari DPR
Polri Pastikan Korban TPPO tak Dipidana dan Wajib Dilindungi
BPOM Apresiasi SPPG Polri, Makanan Anak Diuji Layaknya Hidangan VIP
MK Bolehkan Polisi Bertugas di Jabatan Sipil asal Sesuai Undang-Undang, Pengamat Minta tak Ada lagi Keraguan
Polda Sulsel Siapkan Tim Identifikasi Jenazah Penumpang Pesawat ATR 42-500 yang Diduga Jatuh di Maros, Kapolda Jamin Hasil Keluar secara Cepat dan Akurat
Kapolri Naikkan Pangkat Anggota Polisi Peraih Medali SEA Games 2025 Thailand
Usai Banjir Bandang, Warga Aceh Tamiang Banyak Alami Gangguan Kesehatan