Budi Gunawan Tersangka, Pamen Polri Berniat Serbu KPK
Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri melakukan aksi teatrikal "Dukung Polri Bersih" di seberang Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (21/1). (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus/NZ/15.)
MerahPutih Nasional- Hingga kini perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri terus memanas. Setelah ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan rekening gendut oleh KPK, dukungan kepada Komisaris Jenderal Budi Gunawan semakin menguat.
Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengaku menerima informasi bahwa KPK terbelah dalam menyikapi penetapan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pasca kasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah polisi.
"Sebab itu para penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Samad (Abraham Samad_red) dan Bambang (Bambang Widjojanto_red) ubah arah dan menjadi begitu arogan. Sebab itu, para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga itu," kata Neta dalam siaran persnya kepada redaksi, Kamis (22/1).
Ia yang juga mantan wartawan di salah satu surat kabar terkemuka melanjutkan anggota Polri yang dijadikan saksi akan bersikap menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat izin dari atasan.
Bukan hanya itu, Neta mengaku menerima informasi bahwa bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri. Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Kapolri Jenderal Sutarman para Perwira Menengah (Pamen) sempat berteriak teriak akan "menyerbu" KPK. Untungnya, para senior berhasil menenangkan mereka.
Beberapa hari setelah itu sejumlah perwira tinggi polri dan delapan mantan Kapolri mengadakan pertemuan. Isi dari pertemuan itu adalah melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan mereka.
"Melihat situasi yang kian panas ini, IPW berharap DPR turun tangan agar mendesak Presiden segera melantik Kapolri defenitif yang sudah disetujui legislatif," tandas Neta. (BHD)
Bagikan
Berita Terkait
Polri Kini Sudah Punya 672 SPPG, Paling Banyak Ada di Jawa Tengah
Ahli Gizi Sebut SPPG Polri Bisa Jadi Role Model Program MBG, Dinilai Bersih dan Higienis
Mabes Polri Sebut Oknum Polisi Rusak Citra Anggota Lain, Turunkan Tingkat Kepercayaan Rakyat
Peneror Bom Sekolah Internasional NJIS Kelapa Gading Minta Tebusan Bitcoin US$ 30 Ribu
DPR Minta Polri Tunjukkan Kinerja Transparan, Serta Dorong Model Pemberantasan Tambang Ilegal
DPR Desak Perlindungan Hukum dan Jaminan Kesejahteraan yang Mendesak Bagi Anggota Polri dalam Pembahasan RUU KUHAP
Komite Reformasi Polri Diharap Fokus pada HAM dan Akuntabilitas, Bukan Retorika Politik Semata
DPR Ungkap Polri Telah Miliki Lebih daripada 600 SPPG, Siap Sukseskan MBG
Akpol Resmi Luncurkan Siniar, Jadi Media Edukasi dan Keterbukaan
Ini nih, Poin Reformasi Kepolisian, Ada Kebebasan Berekspresi, Penyalahgunaan Wewenang, hingga HAM