Budi Arie Sebut Kabar Jokowi Mau Ambil Alih PDIP Hanya Tuduhan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Agustus 2024
Budi Arie Sebut Kabar Jokowi Mau Ambil Alih PDIP Hanya Tuduhan

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, saat menyampaikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (14/8/2024). (ANTARA/Andi Firdaus)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan alasannya batal pensiun menjadi ketua umum lantaran ada pihak yang ingin mengambil alih PDIP.

Hal itu disampaikan Megawati usai mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan maju pada Pilkada Serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menepis asumsi yang menyatakan hasrat Presiden Joko Widodo untuk mengambil alih posisi Ketua Umum PDIP.

Pernyataan itu disampaikan Budi Arie merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mengungkap rencana ada pihak lain yang ingin mengambil alih partainya.

Baca juga:

Megawati Minta Cakada PDIP Berani Lawan Intimidasi

"Ya penguasa itu siapa? Mau nuduh Pak Jokowi? Pak Jokowi enggak mau. Enggak pernah mau," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8).

Budi Arie yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika itu menyebut asumsi dari keinginan Jokowi mengambil alih PDIP sebagai tuduhan.

"Ya tanya saja, siapa yang mau ambil alih, siapa yang berminat? Jangan main nuduh-nuduh," katanya.

Budi Arie memastikan, sikap Presiden Jokowi hingga saat ini masih tidak berminat untuk menduduki jabatan ketua umum PDIP.

Saat ditanya soal status Jokowi sebagai kader PDIP, Budi Arie meminta wartawan untuk menanyakan langsung hal itu kepada PDIP dan Jokowi.

Megawati mengatakan, pada usianya yang saat ini menginjak 77 tahun, sudah seharusnya dia pensiun. Kendati demikian, dia masih diminta untuk menjadi Ketua Umum PDIP hingga tahun 2025.


"Eh begitu dengar ini akan diambil, 'nih kayanya PDI Perjuangan'. Saya mau jadi ketua umum lagi. Keren apa tidak?" tanya Megawati. (*)

#PDIP #Jokowi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi dan ahli meringankan yang diajukan Roy Suryo Cs dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.
Dwi Astarini - Selasa, 20 Januari 2026
Roy Suryo Ajukan Ahli Bedah Saraf hingga Pendeteksi Gambar ke Polda Metro, Tepis Penetapan Status Tersangka Dirinya
Indonesia
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Penerapan mekanisme keadilan restoratif (restorative justice/RJ) dalam perkara tersebut mencerminkan arah kebijakan hukum pidana nasional di masa depan.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
Ketua Komisi III DPR Sebut Restorative Justice Kasus Ijazah Jokowi, Bukti Implementasi KUHP Baru
Indonesia
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Tersangka Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis telah mengajukan surat permohonan restorative justice (RJ) ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Januari 2026
Eggi Sudjana Ajukan RJ ke Polda, Kasus Hoaks Ijazah Jokowi Berpotensi Damai
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Bagikan