BPK Sarankan Anak Buah Anies Gugat Perusahaan Penyedia Transjakarta

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 29 Juli 2019
BPK Sarankan Anak Buah Anies Gugat Perusahaan Penyedia Transjakarta

Transjakarta. (ANTARAnews/tss)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Pengadaan Bus TransJakarta di era kepemimpinan Gubernur DKI, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih meninggalkan permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, bahwa dalam kasus ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan audit berdasarkan RAP di tahun 2017.

Baca Juga: LRT Stasiun Velodrome Resmi Terintegrasi dengan Transjakarta Halte Pemuda

"BPK RI menyarankan Dishub DKI untuk menagih kembali uang muka kerja yang sempat ditarik oleh vendor," kata Syafrin Liputo, saat dihubungi, Senin (29/7).

Syafrin menuturkan, sebetulnya sejak tahun 2017-2018 Dishub DKI sudah melakukan upaya penagihan, namun upaya tersebut tak kunjung berhasil, karena para vendor mengalami kebangkrutan. "Jadi BPK memberikan saran, agar Dishub DKI mengambil jalur hukum," cetusnya.

Saat ini, Syafrin berkata, Dishub DKI tengah melakukan koordinasi dengan Biro Hukum DKI Jakarta untuk meminta arahan lebih jelas. "Jadi Dishub DKI masih menunggu arahan dari biro hukum sesuai dengan LHP DKI," tutupnya.

Diketahui sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan berencana melakukan gugatan perusahaan penyedia pengadaan bus TransJakarta.

Transjakarta
Transjakarta

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan bahwa gugatan yang akan dilayangkan ini terkait dengan pengembalian uang muka.

"Ditindaklanjuti dibawa ke ranah hukum untuk pengembalian 20 persen uang muka yang sudah diterima," kata Syafrin, Jumat (26/7).

Pihaknya mengambil langkah hukum berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sejauh ini, kata dia, Pemprov DKI Jakarta sudah menyetor uang muka sekitar Rp 110 miliar untuk pengadaan bus.

Baca Juga: Tarif LRT Kelapa Gading-Velodrome Ditetapkan Rp 5.000

Namun saat ini bus-bus hasil pengadaan bermasalah tersebut hanya menjadi 'sampah'. Stiker-stiker hijau dengan klir tulisan hitam bertebaran di depan kaca-kaca barisan bus TransJakarta yang teronggok pada lahan di depan Rumah Sakit Karya Bakti Pertiwi, Jalan Raya Dramaga, Bogor. Bus itu terdapat sebanyak 483 unit.

Salah satu stiker itu bertuliskan keterangan yang intinya bus-bus tersebut adalah aset-aset perusahaan yang sempat pengadaan bus TransJakarta tapi kini sedang pailit. (Asp)

#Bus Transjakarta #Pemprov DKI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Berbagai program dan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk mendukung target tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 September 2025
Target Ambisius Pemprov DKI untuk Penuhi Kebutuhan Air Bersih Warga Jakarta Hingga 2029
Indonesia
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Salah satu penyebab terjadinya kebakaran di perkantoran adalah karena instalasi tidak pernah diperiksa
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Gulkarmat Jakarta Beri Peringatan Keras tentang Bahaya Kebakaran Perkantoran pada Akhir Pekan
Indonesia
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Mau kemana saja kami gratiskan sampai dengan tanggal 8 September
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 September 2025
Pramono Pastikan Jakarta Aman dan Normal Kembali, Layanan Transjakarta Hingga MRT Masih Gratis Hingga 8 September
Indonesia
Hari Ini Transjakarta Kerahkan 4.907 unit Angkut Penumpang, Tarif Masih Rp 1 Sampai 7 September 2025
Transjakarta mengenakan perjalanan masyarakat dengan tarif Rp 1 hingga 7 September 2025, seperti ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Hari Ini Transjakarta Kerahkan 4.907 unit Angkut Penumpang, Tarif Masih Rp 1 Sampai 7 September 2025
Indonesia
Pramono Anung Tegaskan Layanan Transportasi Umum di Jakarta Pulih Total, Tarif Transjakarta dan MRT Gratis Hingga 7 September 2025
Seluruh layanan telah pulih
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Pramono Anung Tegaskan Layanan Transportasi Umum di Jakarta Pulih Total, Tarif Transjakarta dan MRT Gratis Hingga 7 September 2025
Indonesia
Transjakarta Hentikan Operasional Akibat Pembakaran Tujuh Halte
PT Transjakarta mencatat total tujuh halte dibakar
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Transjakarta Hentikan Operasional Akibat Pembakaran Tujuh Halte
Indonesia
Daftar 7 Halte Transjakarta yang Hancur Dibakar Massa, Layanan Terhenti Pagi Ini
Mempertimbangkan berbagai kondisi dan situasi yang belum kondusif, hingga pagi ini seluruh layanan Transjakarta belum bisa beroperasi melayani pelanggan
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 30 Agustus 2025
Daftar 7 Halte Transjakarta yang Hancur Dibakar Massa, Layanan Terhenti Pagi Ini
Indonesia
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah tetap wajib melaporkan kehadiran (presensi) secara daring.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
Hindari Kericuhan Aksi Demo, Pemprov DKI Pulangkan para Pegawai
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR
Pramono juga memuji kesigapan petugas dalam membersihkan sampah sisa demonstrasi
Angga Yudha Pratama - Kamis, 28 Agustus 2025
Pemprov DKI Jakarta Bertanggung Jawab Penuh atas Kerusakan Pasca Demo Rusuh di Depan Gedung DPR
Bagikan