Eddy Flo
MerahPutih.Com - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan diprediksi bakal menimbulkan dampak negatif.
Anggota Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia Hermawan Saputra menduga, akan banyak peserta BPJS Kesehatan yang memilih turun kelas.
Baca Juga:
Pernyataan Menteri Agama Soal Orang Bercadar dan Celana Cingkrang Dinilai Keliru
Alasannya, mereka tidak sanggup membayar iuran yang naik dua kali lipat.
Hermawan khawatir, penurunan kelas itu menyebabkan rumah sakit kewalahan dan menimbulkan masalah baru.
Alasannya, para peserta BPJS Kesehatan diduga akan memilih turun ke kelas 3 yang sebetulnya sudah penuh diisi oleh peserta BPJS Kesehatan yang bertatus penerima bantuan iuran.
Padahal, sudah sering ditemui pula kasus-kasus di mana rumah sakit terpaksa menolak pasien lantaran daya tampung sudah penuh.
"Ini kekhawatiran ya, kekhawatiran kami akan makin banyak yang tidak tertangani," ujar Hermawan kepada wartawan dalam acara diskusi MNC Trijaya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).
Sementara, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyoroti kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menurutnya tidak ikut mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.
"Ini saya kira kenaikan iuran ini tidak serta merta terdampak pelayanan, karena konsepnya membicarakan menyelesaikan defisit," kata dia.
Iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan naik mulai 2020.
Kenaikan iuran itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Perpres tersebut ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 24 Oktober 2019 dan sudah diunggah ke laman Setneg.go.id.
Baca Juga:
Jadi Ketua Umum PSSI, Iwan Bule Fokus Persiapkan Piala Dunia U-20
Dalam Pasal 34 beleid tersebut diatur bahwa kenaikan iuran terjadi terhadap seluruh segmen peserta mandiri kategori pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP).
Adapun berdasarkan catatan BPJS Kesehatan, hingga 30 September 2019, total rumah sakit mitra lembaga mencapai 2.520. Di sisi lain, lembaga masih menunggak pembayaran ke sekitar 80 persen rumah sakit mitra.
Artinya, ada 2.016 rumah sakit yang tunggakannya belum dibayar oleh BPJS Kesehatan.(Knu)
Baca Juga:
