Pernyataan Menteri Agama Soal Orang Bercadar dan Celana Cingkrang Dinilai Keliru

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 02 November 2019
 Pernyataan Menteri Agama Soal Orang Bercadar dan Celana Cingkrang Dinilai Keliru

Juru bicara PKS, Ahmad Fathul Bahri (MP/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai ucapan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi soal wacana pelarangan celana cingkrang di lingkungan pemerintah adalah keliru.

Juru bicara PKS, Ahmad Fathul Bahri menyebut, Fachrul seharusnya mencari cara untuk menangani radikalisme dengan langkah yang komprehensif.

Baca Juga:

Wasekjen PPP Nilai Larangan ASN Pakai Cadar Berpotensi Melanggar HAM

"Menurut saya, Menteri Agama perlu melihat bahwa bagaimana menangani radikalisme ini dengan komprehensif, dengan holistik melihat berbagai aspek, dan jangan terjebak pada simbol-simbol yang menurut saya justru kontraproduktif dan menjadi pertentangan publik," imbuh Fathul kepada wartawan di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (2/11).

Menteri Agama Fachrul Razi larang pakai cadar dan cingkrang
Menteri Agama Fachrul Razi seusai dilantik di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10) (ANTARA/Desca Lidya Natalia)

Selain itu, Fathul menyarankan Menag Fachrul Razi melibatkan berbagai pihak dalam membuat sebuah keputusan, mulai agamawan hingga akademisi.

"Dan semua pihak tentu harus dilibatkan, baik dari kalangan agamawan maupun kalangan akademisi, juga kalangan-kalangan yang lain yang menjadi stakeholder dari masyarakat itu sendiri," kata dia.

Fathul menilai celana cingkrang tidak selalu identik dengan paham agama yang dianut oleh seseorang.

"Mungkin celana cingkrang sekarang bukan diidentikkan dengan orang-orang yang punya pilihan agama sendiri, pilihan-pilihan perbedaan itu, tapi bahkan jadi gaya gaul anak sekarang juga," ujar dia.

Fathul menilai mereka yang berjenggot dan mengenakan celana cingkrang tidak bisa dikaitkan dengan kelompok radikal. Menurutnya, upaya menangkal radikalisme sebaiknya dilakukan dengan program yang substantif.

"Karena celana cingkrang atau jenggot dan sebagainya mungkin dalam Islam banyak khilafiahnya, banyak perbedaannya. Jadi, kalau kami menekankan, sebaiknya mengatasi radikalisme itu bukan dengan hal-hal simbolik yang menjadi perdebatan, tapi dengan program yang lebih substantif," ujar Fathul.

Fathul mengatakan PKS akan mendukung program Kementerian Agama melawan radikalisme secara substantif. Namun pernyataan Menang, menurut Fathul, di awal masa jabatannya cukup menimbulkan pro dan kontra.

"Kalau itu dilakukan, kami pasti akan mendukung. Tapi kan kemarin first impression-nya menurut kami cukup buruk dengan akhirnya melihat hal itu sebagai suatu hal yang diidentikkan dengan ciri-ciri orang yang radikal. Itu harus jadi catatan juga bagi Menag di awal masa kepemimpinannya," lanjut Fathul.

Baca Juga:

Menag Fachrul Razi Bantah Larang ASN Pakai Cadar

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi hendak melarang cadar sekaligus celana cingkrang di instansi pemerintah.

"Kalau instansi pemerintah kan memang sudah jelas ada aturannya. Kalau kamu PNS, memang boleh pakai tutup muka?" sebut Fachrul dalam sambutannya di dalam 'Loka Karya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid' di Hotel Best Western, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).(Knu)

Baca Juga:

DPR Tanggapi Positif Aturan Penggunaan Cadar di Instansi Pemerintah

#Menteri Agama #PKS #Wanita Bercadar #Radikalisme
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Polisi Mulai Terpapar Radikalisme, As SDM Kapolri Waspadai Fenomena Polisi Cinta Sunah
As SDM Kapolri, Irjen Anwar menyoroti munculnya fenomena “Polisi Cinta Sunah” (PCS)
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Oktober 2025
Polisi Mulai Terpapar Radikalisme, As SDM Kapolri Waspadai Fenomena Polisi Cinta Sunah
Indonesia
Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren
Menag tegaskan pesantren merupakan benteng moral bangsa yang telah melahirkan banyak ulama, pemimpin, serta tokoh nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Oktober 2025
Menag Nasaruddin Umar: Jangan Ada yang Beri ‘Stempel Negatif’ pada Pesantren
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
BNPT Minta Ibu Lebih Berperan Tangkis Upaya Kelompok Radikal Rekrut Anak Muda Lewat Game Online
BNPT meminta para orang tua, khususnya para ibu, untuk lebih aktif mengawasi aktivitas digital anak-anak.
Wisnu Cipto - Kamis, 09 Oktober 2025
BNPT Minta Ibu Lebih Berperan Tangkis Upaya Kelompok Radikal Rekrut Anak Muda Lewat Game Online
Indonesia
Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah
Salah satu penyebabnya ialah budaya berbagi di acara pernikahan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Menag Nasaruddin Puji Indonesia Peringkat 1 Negara yang Kuat Sedekah
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Indonesia
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Kewenangan Menteri Agama dalam menetapkan kuota tambahan bersifat atribusi, diberikan langsung oleh undang-undang.
Dwi Astarini - Kamis, 25 September 2025
Pakar Sebut Kewenangan Atribusi Menag tidak Melawan Hukum
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Bagikan