Menag Tegaskan Pemerintah tak Campuri Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Menag Tegaskan Pemerintah tak Campuri Penunjukan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU

Menteri Agama Nasaruddin Umar.(foto: dok Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar angkat bicara terkait dengan penetapan Wakil Ketua Umum (Waketum) Tanfidziyah, Zulfa Mustofa, sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU. Penetapan itu dihasilkan dalam Rapat Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12).
?
Nasaruddin yang hadir dalam forum tersebut menegaskan pemerintah tidak mencampuri urusan internal PBNU. Ia menyebut NU memiliki mekanisme tersendiri dalam menyelesaikan setiap persoalan organisasi.
?
"Iya jadi gini, NU itu selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Saya ulangi ya, NU selalu punya cara untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Makanya itu, selaku pemerintah kami tidak terlibat untuk mengurus urusan internal NU, apalagi PBNU,” ujar Nasaruddin.
?
Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan kehadirannya dalam rapat pleno bukan sebagai pejabat negara, melainkan sebagai Rais Syuriyah NU. Ia berharap keputusan pleno yang menetapkan Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU dapat membawa dampak positif bagi bangsa dan umat.
?
“Saya datang ke sini sebagai Rais, Wakil Rais Syuriyah NU. Insya Allah di masa depan beban-beban kebangsaan dan keumatan bisa lebih ringan dengan dukungan ormas-ormas Islam, termasuk keutuhan NU,” ujarnya.

Baca juga:

PBNU Pastikan Keputusan Pleno Final, Ini Amanat Prof Nuh untuk Pj Ketum Zulfa Mustofa


?
Sebelumnya, PBNU resmi menunjuk Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU berdasarkan keputusan rapat pleno. Pimpinan rapat pleno, Mohammad Nuh, menjelaskan ada dua agenda utama dalam pertemuan tersebut. “Pertama, penyampaian risalah hasil rapat harian Syuriah tanggal 20 November 2025. Alhamdulillah seluruh peserta rapat pleno menerima apa yang diputuskan. Kedua, penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU sisa masa jabatan sekarang, yaitu Bapak Zulfa Mustofa,” kata Nuh.
?
Rapat pleno PBNU dihadiri jajaran Pengurus Harian Syuriyah, A'wan, Pengurus Harian Tanfidziyah, ketua lembaga-lembaga PBNU, serta pimpinan badan otonom NU.
?
Sejumlah tokoh terlihat hadir, antara lain Menteri Sosial sekaligus Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Ketua PBNU Khofifah Indar Parawansa, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur), Mohammad Nuh, dan Muhammad Cholil Nafis. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Wakil Rais Aam Afifuddin Muhadjir, serta Wakil Rais Aam Anwar Iskandar juga hadir dalam forum tersebut.
?
Selain itu, Waketum PBNU KH Zulfa Mustofa dan Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti jalannya rapat hingga selesai.(Pon)

Baca juga:

Zulfa Mustofa Resmi Jabat Pj Ketum PBNU, Serukan Khidmah dan Kekompakan Organisasi


?












#PBNU #Menteri Agama #Nahdlatul Ulama (NU)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama
Kehadiran Presiden diperkirakan turut meningkatkan jumlah warga yang datang ke Jombang, baik peserta muktamar maupun warga NU dari berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 Agustus 2026
Presiden Prabowo Subianto Dijadwalkan Buka Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama
Indonesia
Muktamar ke-35 Akan Luncurkan Peta Jalan NU 2050
Substansi yang akan dibahas dalam Muktamar NU pada dasarnya telah dipersiapkan, mulai dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) NU di Ploso
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Muktamar ke-35 Akan Luncurkan Peta Jalan NU 2050
Indonesia
Jadi Biang Kegaduhan NU, Kiai Miftah dan Gus Yahya Dinilai tak Layak Maju lagi di Muktamar
Warga NU di tingkat bawah memiliki aspirasi sederhana, yakni agar para muktamirin memilih calon pemimpin yang benar-benar mampu membawa perubahan.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 Agustus 2026
Jadi Biang Kegaduhan NU, Kiai Miftah dan Gus Yahya Dinilai tak Layak Maju lagi di Muktamar
Indonesia
Ahmad Baso Ungkit Sejarah NU, Minta Larangan Rangkap Jabatan Dibahas di Muktamar ke-35
Ahmad Baso menilai larangan rangkap jabatan dalam ART NU perlu ditinjau kembali dan mendorong pembahasannya dalam Muktamar ke-35 NU.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 07 Agustus 2026
Ahmad Baso Ungkit Sejarah NU, Minta Larangan Rangkap Jabatan Dibahas di Muktamar ke-35
Indonesia
AS Hikam Yakin Muktamar NU Lancar Walau Ada Riak-Riak di Internal, Tetap Kedepankan Tradisi Musyawarah
Mencari format kepemimpinan ideal bukan berarti meremehkan kepemimpinan saat ini, melainkan merespons tantangan zaman dengan berpijak pada warisan para masyayikh.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
AS Hikam Yakin Muktamar NU Lancar Walau Ada Riak-Riak di Internal, Tetap Kedepankan Tradisi Musyawarah
Indonesia
Jelang Muktamar NU, Guru Besar UI: Ketum PBNU Harus Miliki Program Konkret, bukan Mengawang-Awang
Organisasi sebesar NU membutuhkan kemampuan manajerial yang mampu menggerakkan perubahan secara nyata.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Jelang Muktamar NU, Guru Besar UI: Ketum PBNU Harus Miliki Program Konkret, bukan Mengawang-Awang
Indonesia
Elite PBNU Terlibat Saling Pecat, Gus Faris: Rais Aam, Ketum, dan Sekjen tak Layak Dicalonkan Lagi
Saling memberhentikan pengurus dengan dasar aturan organisasi merupakan fenomena yang belum pernah terjadi dalam sejarah NU.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Elite PBNU Terlibat Saling Pecat, Gus Faris: Rais Aam, Ketum, dan Sekjen tak Layak Dicalonkan Lagi
Indonesia
Jelang Muktamar PBNU, Guru Besar UI Usulkan Ketua Umum Dipilih AHWA
AHWA tidak semestinya hanya berperan dalam memilih Rais Aam, tetapi juga perlu diperkuat untuk menyeleksi calon Ketua Umum PBNU.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Jelang Muktamar PBNU, Guru Besar UI Usulkan Ketua Umum Dipilih AHWA
Indonesia
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
NU telah ikut membentuk DNA Indonesia bersama PNI, Muhammadiyah, dan seluruh komponen bangsa lainnya. 

Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
PDIP Menyeru ke NU untuk Tetap Jadi Penjaga Moral Bangsa, Bebas dari Kooptasi Kekuasaan
Indonesia
Ketum PBNU dan PP Muhammadiyah Ikut ke Iran Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Delegasi Indonesia ke Iran tersebut merupakan perwakilan bangsa Indonesia yang diutus Presiden Prabowo Subianto untuk mengunjungi Iran, sebagai negara sahabat bagi Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Juli 2026
Ketum PBNU dan PP Muhammadiyah Ikut ke Iran Hadiri Pemakaman Ali Khamenei
Bagikan