Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) akan diselenggarakan pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Muktamar ini digelar setelah dicapai kesepakatan antar petinggi NU, yang sebelumnya terpecah dan saling pecat.
Pengamat politik sekaligus mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden Abdurrahman Wahid, AS Hikam, berharap Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mendatang mampu melahirkan kepemimpinan yang progresif untuk mengembalikan relevansi NU sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa.
Hikam menilai, dalam lima tahun terakhir terjadi kemunduran (setback) peran strategis NU yang membuat organisasi hampir kehilangan posisinya sebagai leading sector pemikiran kebangsaan seperti pada era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Dalam lima tahun terakhir menurut saya justru terjadi semacam setback dalam relevansi NU. Apalagi jika kita melihat apa yang dahulu diinginkan dan dicita-citakan oleh Gus Dur. Menghidupkan Gus Dur berarti menghidupkan kembali paradigma itu. NU hampir kehilangan peran sebagai leading sector kepemimpinan pemikiran,
ujar AS Hikam.
Hikam menegaskan, mencari format kepemimpinan ideal bukan berarti meremehkan kepemimpinan saat ini, melainkan merespons tantangan zaman dengan berpijak pada warisan para masyayikh.
Baca juga:
Jelang Muktamar PBNU, Guru Besar UI Usulkan Ketua Umum Dipilih AHWA
Ia menyoroti perlunya menghidupkan kembali paradigma Gus Dur yang membangun NU bukan sekadar gerakan keagamaan, tetapi juga pusat fikrah yang mandiri dan kritis dalam merespons persoalan sosial hingga demokratisasi.
Terkait dinamika menjelang Muktamar NU, Hikam menyikapi santai adanya perbedaan pandangan maupun riak-riak kecil di internal organisasi. Ia meyakini forum permusyawaratan tertinggi warga Nahdliyin tersebut akan berjalan lancar dengan tetap mengedepankan tradisi musyawarah.
Kalau NU ingin kembali melanjutkan paradigma Gus Dur, tokoh-tokohnya banyak. Tinggal memilih. Tetapi jika paradigma itu hendak dilanjutkan, tentu ada konsekuensinya, termasuk perlunya perbaikan aturan main dan tata kelola organisasi yang menjadi tanggung jawab,
katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan AS Hikam dalam acara Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU yang mengusung tema Mencari Format Ideal Kepemimpinan NU di Jakarta Pusat, Jumat (31/7).
Diskusi jelang muktamar ini turut menghadirkan Guru Besar UI Prof. Dr. Hanief Saha Ghafur dan pengasuh pesantren dari Buntet KH Faris Fuad Hasyim. Hikam menyoroti kedekatan organisasi dengan kekuasaan serta kasus hukum kader yang dinilainya sebagai peringatan dini (early warning) bagi tata kelola organisasi.
