Bongkar Borok LMK! Cholil Efek Rumah Kaca Geram, Minta Audit Total Lembaga Penarik Royalti yang Diduga Tak Transparan dan Bikin Musisi Merana

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Bongkar Borok LMK! Cholil Efek Rumah Kaca Geram, Minta Audit Total Lembaga Penarik Royalti yang Diduga Tak Transparan dan Bikin Musisi Merana

Vokalis Efek Rumah Kaca, Cholil Machmud (Dua kiri) (Foto: Dok. Efek Rumah Kaca)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Plt Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Cholil Mahmud mendesak agar 15 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mengelola royalti hak cipta diaudit.

Menurut musisi yang juga dikenal sebagai vokalis band Efek Rumah Kaca ini, LMK harus dimoratorium atau dibatasi jumlahnya karena musisi kurang percaya dengan transparansi pengelolaan royalti saat ini.

"Bisa kita lihat di webnya LMKN itu sudah ada audit, kalau belum ada, harus dipenuhi segera. LMK yang sudah ada, 15 itu, harus segera diaudit," ujar Cholil saat rapat di kompleks parlemen, Kamis (21/8).

Baca juga:

Demi Transparansi, Praktisi Hukum Desak Audit LMKN

Selain itu, Cholil juga menyarankan agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikecualikan dari kewajiban membayar royalti hak cipta jika mereka memutar musik.

Ia mencontohkan, di beberapa negara lain, pengecualian ini berlaku untuk usaha kecil yang tidak menjadikan musik sebagai elemen utama, seperti kafe dengan skala kecil dan kualitas audio yang kurang baik.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, sepakat dengan usulan ini. Ia menegaskan pentingnya audit agar LMK tidak menjadi "rente-rente" atau lembaga yang menarik keuntungan secara tidak adil.

Baca juga:

Kisruh Royalti Musik, Komisi XIII DPR Dukung Pemerintah Audit LMKN dan LMK

"Jangan sampai LMK menarik royalti terhadap pihak-pihak yang tidak tepat. Kita sama-sama ingin memiliki asas keadilan penting, tapi juga ada norma namanya, di mana norma itu tidak semuanya harus diuangkan pak," kata Willy.

Lebih lanjut, Willy menambahkan bahwa Komisi XIII akan merevisi Undang-Undang Hak Cipta untuk memperbaiki masalah royalti ini. Ia menekankan bahwa permasalahan ini tidak hanya terkait industri musik, namun memiliki cakupan yang lebih luas.

#LMKN #Royalti Musik #Efek Rumah Kaca #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Indonesia
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Keterlibatan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Berita Foto
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Ketua DPR Puan Maharani (kiri), berpidato pada "Refleksi Akhir Tahun", di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/12/2025).
Didik Setiawan - Jumat, 05 Desember 2025
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
Indonesia
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Slamet menekankan bahwa penyelesaian masalah kerusakan hutan tidak cukup hanya melalui regulasi dan kebijakan teknis semata
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Aqib mengusulkan agar Menteri Lingkungan Hidup dan Bapeten mengadakan rapat koordinasi khusus
Angga Yudha Pratama - Jumat, 05 Desember 2025
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Indonesia
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Upaya pemulihan ini dianggap mendesak untuk mengurangi jumlah korban
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Indonesia
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Ia menyoroti pentingnya segera menyuplai kebutuhan darurat secara masif
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Indonesia
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
UMKM tidak bisa berproduksi, dan distribusi bantuan menjadi tersendat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Gas Elpiji Langka Hingga Dapur Umum Bencana 'Mati Suri' di Aceh, Pertamina Diminta 'Gercep' Lewat Udara
Indonesia
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Komisi XIII mendorong agar renovasi total segera dilakukan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Dokumen Hilang Saat Bencana Aceh-Sumut, Imigrasi Diminta Bebaskan Syarat dan Biaya Penerbitan Kembali Paspor
Indonesia
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Ia mendesak penindakan hukum bagi perusak hutan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Setop Narasi Cuaca Ekstrem! DPR Tegaskan Bencana di Sumatera Buntut Kasus Perusakan Hutan Massif
Bagikan