Bongkar Borok LMK! Cholil Efek Rumah Kaca Geram, Minta Audit Total Lembaga Penarik Royalti yang Diduga Tak Transparan dan Bikin Musisi Merana

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 21 Agustus 2025
Bongkar Borok LMK! Cholil Efek Rumah Kaca Geram, Minta Audit Total Lembaga Penarik Royalti yang Diduga Tak Transparan dan Bikin Musisi Merana

Vokalis Efek Rumah Kaca, Cholil Machmud (Dua kiri) (Foto: Dok. Efek Rumah Kaca)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Plt Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI), Cholil Mahmud mendesak agar 15 Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang mengelola royalti hak cipta diaudit.

Menurut musisi yang juga dikenal sebagai vokalis band Efek Rumah Kaca ini, LMK harus dimoratorium atau dibatasi jumlahnya karena musisi kurang percaya dengan transparansi pengelolaan royalti saat ini.

"Bisa kita lihat di webnya LMKN itu sudah ada audit, kalau belum ada, harus dipenuhi segera. LMK yang sudah ada, 15 itu, harus segera diaudit," ujar Cholil saat rapat di kompleks parlemen, Kamis (21/8).

Baca juga:

Demi Transparansi, Praktisi Hukum Desak Audit LMKN

Selain itu, Cholil juga menyarankan agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dikecualikan dari kewajiban membayar royalti hak cipta jika mereka memutar musik.

Ia mencontohkan, di beberapa negara lain, pengecualian ini berlaku untuk usaha kecil yang tidak menjadikan musik sebagai elemen utama, seperti kafe dengan skala kecil dan kualitas audio yang kurang baik.

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, sepakat dengan usulan ini. Ia menegaskan pentingnya audit agar LMK tidak menjadi "rente-rente" atau lembaga yang menarik keuntungan secara tidak adil.

Baca juga:

Kisruh Royalti Musik, Komisi XIII DPR Dukung Pemerintah Audit LMKN dan LMK

"Jangan sampai LMK menarik royalti terhadap pihak-pihak yang tidak tepat. Kita sama-sama ingin memiliki asas keadilan penting, tapi juga ada norma namanya, di mana norma itu tidak semuanya harus diuangkan pak," kata Willy.

Lebih lanjut, Willy menambahkan bahwa Komisi XIII akan merevisi Undang-Undang Hak Cipta untuk memperbaiki masalah royalti ini. Ia menekankan bahwa permasalahan ini tidak hanya terkait industri musik, namun memiliki cakupan yang lebih luas.

#LMKN #Royalti Musik #Efek Rumah Kaca #DPR #DPR RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
DPR mendorong agar Kejagung tidak berhenti pada pemulihan aset dari satu kasus saja.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Oktober 2025
Kejagung Setor Uang Sitaan CPO Rp 13,2 T, DPR Minta Buru Aset Koruptor Lain
Indonesia
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu-isu tersebut meliputi kedaulatan pangan, kedaulatan energi, peningkatan kesehatan, serta pendidikan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Oktober 2025
Banggar DPR Soroti 4 Isu Krusial Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran
Indonesia
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Bentuk perhatian Presiden terhadap sektor pertanian agar kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan tercapai secara berkelanjutan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Oktober 2025
DPR Dukung Instruksi Presiden soal Pupuk Berkualitas dan Terjangkau
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara.
Wisnu Cipto - Senin, 20 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Indonesia
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Rifqi juga mengungkapkan bahwa Komisi II bersama Badan Keahlian DPR RI sedang mengkaji dua fokus utama revisi UU ASN
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 Oktober 2025
Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit
Indonesia
Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
Israel kini melanggar gencatan senjata di Gaza, Palestina. DPR pun meminta pemerintah Indonesia lantang bersuara.
Soffi Amira - Jumat, 17 Oktober 2025
Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara
Indonesia
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Target swasembada tidak akan tercapai tanpa adaptasi iklim di sektor pertanian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini
Indonesia
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Presiden Prabowo Subianto sudah mengubah regulasi yang melarang ekspatriat atau WNA memimpin BUMN.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Oktober 2025
2 Syarat WNA Ekspatriat Boleh Jadi Bos BUMN Versi Legislator
Olahraga
PSSI Pecat Patrick Kluivert, DPR Minta Cari Pelatih yang Punya Visi Jangka Panjang
DPR RI menghormati keputusan PSSI yang memecat Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. DPR pun berharap bisa memiliki pelatih yang punya visi jangka panjang.
Soffi Amira - Kamis, 16 Oktober 2025
PSSI Pecat Patrick Kluivert, DPR Minta Cari Pelatih yang Punya Visi Jangka Panjang
Bagikan