MERAHPUTIH.COM – BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memperkuat program deradikalisasi terhadap mantan narapidana terorisme (napiter) untuk mencegah mereka kembali terpapar paham radikal dan terlibat dalam aktivitas terorisme setelah bebas dari penjara. Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data mantan napiter, pemetaan kondisi individu, serta monitoring dan evaluasi program pendampingan secara berkelanjutan.
Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan upaya deradikalisasi membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar pendampingan terhadap mantan napiter berjalan secara terpadu.
“Ada tiga hal yang menjadi perhatian, yakni intensifkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi, melakukan pendataan ulang, dan pemetaan secara akurat terhadap seluruh mantan napiter, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan,” kata Eddy di Jakarta, dikutip Jumat (20/11).
Menurut Eddy, pemerintah daerah juga perlu mempercepat penyusunan rencana aksi daerah (RAD) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan deradikalisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab BNPT.
Baca juga:
620 Anak Terhubung Terorisme, BNPT Soroti Bahaya Paparan Radikalisme di Media Sosial
Sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan perlu terlibat dalam program tersebut. “Koordinasi di antara kementerian lembaga ini menjadi kunci karena persoalan deradikalisasi tidak semata-mata menjadi tugas dari BNPT,” ujarnya.
Dalam program tersebut, pendampingan mantan napiter mencakup pembinaan wawasan kebangsaan dan keagamaan, akses pendidikan dan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, hingga pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan. BNPT juga menempatkan keluarga dan lingkungan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses reintegrasi sosial agar mantan napiter dapat kembali menjalani kehidupan bermasyarakat.
Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP) Khariroh Maknunah mengatakan pendampingan harus dilakukan secara berkelanjutan.
“Pendampingan mulai dari masa penahanan, pembinaan di lembaga pemasyarakatan, hingga setelah mantan napiter kembali ke masyarakat,” jelas Khairoh.(knu)
Baca juga:
BNPT Siapkan 111 Pencegahan Terorime Sejak Dini, 250 Anak Telah Berhasil Direhabilitasi