Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diminta untuk meningkatkan kinerja untuk merespons isu kebencanaan yang semakin kompleks.
Tak hanya itu, BNPB juga diharap bisa memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama untuk mitigasi di daerah rawan bencana.
“BNPB perlu lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga terkait guna memastikan upaya mitigasi bencana berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujar Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang dalam keterangannya, Selasa (29/10).
Baca juga:
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VIII dengan BNPB di Gedung Nusantara II. Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui anggaran BNPB untuk tahun 2025 sebesar Rp1,43 triliun.
Anggaran ini mencakup Program Dukungan Manajemen sebesar Rp306,4 miliar dan Program Ketahanan Bencana sebesar Rp1,12 triliun. Selain itu, Komisi VIII juga mencatat realisasi anggaran BNPB tahun 2024 telah mencapai 80,71 persen dari total anggaran Rp3,34 triliun.
Selain itu, Marwan juga mengusulkan perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, guna menyesuaikan regulasi dengan tantangan kebencanaan terkini.
Baca juga:
Komisi VIII meminta BNPB meningkatkan anggaran untuk mitigasi dan bantuan bencana, termasuk dukungan bantuan internasional. Komisi VIII dan BNPB akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait program serta kelembagaan BNPB demi memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi bencana.
"Dengan anggaran baru dan dukungan penuh dari DPR, BNPB diharapkan dapat semakin sigap dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan di masa mendatang," tutup dia.
