BIN-Polisi Diminta Binasakan Gerakan Dukung Taliban di Indonesia
Taliban kuasai Istana Kepresidenan. (Foto: Al-Jazeera)
Merahputih.com - Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN) secara tegas menumpas benih-benih pendukung Taliban di Indonesia karena merupakan kelompok terorisme yang tidak patut didukung.
"Saya minta pada BIN dan Kepolisian untuk tegas menumpas benih-benih pendukung Taliban di Indonesia. Taliban yang sesungguhnya, bukan Taliban-Taliban hasil gorengan politik Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni dalam keterangannya, Senin (23/8).
BACA JUGA:
Dia mengecam keras munculnya dukungan terhadap Taliban di Indonesia karena Taliban jelas-jelas merupakan kelompok terorisme yang tidak patut didukung.
Menurut dia, Taliban adalah kelompok teroris yang nyata dan rekam jejaknya dapat terlihat jelas sehingga tidak ada alasan untuk mendukungnya.
"Apalagi atas nama agama Islam. Saya tidak rela agama Islam dijadikan alasan untuk mendukung Taliban," ujarnya.
BACA JUGA:
Kembalinya Kekuasaan Taliban di Afghanistan Setelah 20 Tahun
Sahroni juga meminta masyarakat agar meriset lebih jauh tentang sepak terjang Taliban di Afghanistan agar tidak terjadi misinformasi.
Dia mengimbau, bagi orang-orang yang sempat mengeluarkan pernyataan mendukung Taliban, apalagi sampai ada yang menyamakan Taliban dengan pasukan Rasulullah, untuk segera menarik ucapannya dan mencari informasi yang lebih teliti. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Elit Saling Adu Opini soal Bencana Alam Sumatra, Bamsoet: Stop Saling Menyalahkan, Fokus pada Penanganan
Raker Wamenkum Edward Omar Sharif dengan Komisi III DPR bahas RUU Penyesuaian Pidana
Raker Kakorlantas Polri dengan Komisi III DPR Bahas Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
PP Turunan KUHAP Ditargetkan Rampung Sebelum Desember, Mulai Berlaku Januari 2026
Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP, DPR: Penegak Hukum tak Boleh Gegabah
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
Pemerintah Serahkan DIM RUU Penyelesaian Pidana ke DPR, Soroti Penataan Standar Pemidanaan Nasional
Wamenkumham: RUU Penyesuaian Pidana Harus Tuntas sebelum KUHP Nasional Berlaku
Komisi III DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja RUU Penyesuaian Pidana
Bongkar Kasus Pinjol Ilegal yang Jerat Ratusan Nasabah, Komisi III DPR Desak Polisi Usut Kasus Lain