BI: Utang Luar Negeri Pemerintah 99,9 Persen Bertenor Jangka Panjang

MerahPutih.com - Bank Indonesia (BI) mencatatkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan I-2022 turun USD 4,2 miliar yaitu dari USD 415,7 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya menjadi USD 411,5 miliar atau sekitar Rp 61,8 triliun dengan kurs Rp 14.716 per dolar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono memaparkan, perkembangan ini disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta.

Baca Juga:

Utang Indonesia Tembus Rp 7.000 Triliun, Anggota DPR Wanti-wanti Pemerintah

Secara tahunan, posisi ULN triwulan I ini mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen (yoy) atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,3 persen (yoy).

Sementara posisi ULN pemerintah pada triwulan I-2022 sebesar USD 196,2 miliar yang juga turun dari posisi triwulan sebelumnya sebesar USD 200,2 dolar AS.

Secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen yoy atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,0 persen (yoy).

Penurunan terjadi seiring beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) jatuh tempo baik SBN domestik maupun SBN Valas serta adanya pelunasan neto atas pinjaman yang jatuh tempo selama Januari-Maret 2022 yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral.

Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi turut berpengaruh pada perpindahan investasi pada SBN domestik ke instrumen lain sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

BI mencatat, penarikan ULN pada triwulan I-2022 masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dukungan ULN pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas hingga Maret 2022 antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu 24,6 persen dan sektor jasa pendidikan 16,5 persen.

Kemudian juga sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib 15,1 persen, sektor konstruksi 14,2 persen, serta sektor jasa keuangan dan asuransi 11,7 persen.

Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.

Untuk posisi ULN swasta triwulan I-2022 tercatat USD 206,4 miliar atau turun dari 206,5 miliar dolar AS pada triwulan IV-2021 dan terkontraksi 1,8 persen (yoy) yang lebih dalam dibandingkan kontraksi triwulan sebelumnya sebesar 0,6 persen (yoy).

Hal tersebut disebabkan oleh pembayaran pinjaman luar negeri dan surat utang yang jatuh tempo selama triwulan I-2022 sehingga ULN lembaga keuangan dan perusahaan bukan lembaga keuangan terkontraksi masing-masing 5,1 persen (yoy) dan 1 persen (yoy).

ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi serta sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin sekaligus sektor industri pengolahan maupun sektor pertambangan dan penggalian dengan pangsa 76,6 persen. ULN itu tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,0 persen terhadap total ULN swasta.

ULN Indonesia triwulan I-2022 tetap terkendali yakni tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 33,7 persen atau turun dibandingkan rasio triwulan sebelumnya sebesar 35,0 persen dan struktur ULN Indonesia juga tetap sehat karena didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa mencapai 87,9 persen dari total ULN. (Asp)

Baca Juga:

Utang Negara Bertambah, AHY: Pemindahan IKN Jangan Sampai Gagal