Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah terus mengeluarkan surat utang untuk menutup deficit anggaran negara. Salah satunya, mengeluarkan panda bond di China senilai USD 1 miliar.
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerbitan surat utang sebagai sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, sekaligus menekan risiko pembiayaan di tengah kondisi pasar keuangan yang semakin selektif.
Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Saat ini, 87 persen utang pemerintah bersumber pada surat utang,
kata Wijayanto dikutip Antara.
Baca juga:
Pemerintah Cari Utang Dari Panda Bond Senilai USD 1 Miliar, Bakal Ditambah Jika Pasar Merespon
Dia berpendapat komposisi tersebut terlalu dominan dan membuat pembiayaan negara lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar keuangan maupun sentimen investor.
Penerbitan obligasi global masih bisa menjadi alternatif ketika permintaan terhadap surat berharga negara (SBN) di pasar melemah atau investor meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.
Namun, lanjut ia, instrumen tersebut dinilai hanya bersifat solusi jangka pendek dan tidak dapat menjadi strategi utama dalam pembiayaan fiskal.
Ia menyarankan pemerintah untuk meningkatkan porsi pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Proporsi pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut dinilai idealnya dapat ditingkatkan hingga mencapai sekitar 30 persen dari total utang pemerintah.
Selain menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis pasar, pinjaman dari lembaga multilateral umumnya memiliki tenor yang lebih panjang sehingga dapat membantu mengelola profil jatuh tempo utang pemerintah.
Keunggulan lain dari skema pinjaman tersebut adalah fleksibilitas dalam proses restrukturisasi apabila diperlukan di masa mendatang.
"Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengamankan pinjaman sebesar 17 miliar dolar AS dari AIIB perlu diapresiasi,” katanya.
