BI: Indonesia Masih Perlu Mengejar Ekonomi Syariah

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Senin, 30 November 2020
BI: Indonesia Masih Perlu Mengejar Ekonomi Syariah

Gubernur Bank Indonesia. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia diharapkan menjadi pemain global untuk ekonomi dan keuangan syariah. Hal ini karena memiliki potensi besar dan sudah menjadi tren dunia. Namun, kondisi ekonomi syariah Indonesia tertinggal dibandingkan negara dengan mayoritas warganya nonmuslim.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, sejak 2015, BI, pemerintah dan instansi terkait lainnya meningkatkan langkah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang banyak fokus di perbankan dan diperluas ke pasar modal, mobilisasi zakat dan wakaf produktif.

Baca Juga:

Saatnya Bangun Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Syariah Indonesia

Selain itu, meningkatkan ekonomi syariah dalam membentuk rantai pasok halal yang bersinergi antara pemerintah, BI, dunia usaha termasuk melakukan edukasi dan literasi melalui kampanye dalam Festival Ekonomi Syariah yang diadakan BI.

Saat ini, negara yang penduduknya bukan mayoritas muslim, menjadi pusat ekonomi syariah di antaranya China sebagai eksportir baju muslim terbesar di dunia.

Begitu juga Korea Selatan menjadi produsen kosmetika halal terbesar dan destinasi wisata halal, Jepang juga merupakan salah satu pusat industri halal dan pariwisata.

Tidak ketinggalan negara tetangga yakni Thailand juga memiliki visi dapur halal dunia.

Bank Indonesia. (Foto: Antara)
Bank Indonesia. (Foto: Antara)

Mencermati itu, lanjut ia, pemerintah sebelumnya sudah membentuk Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS).

Indonesia masih perlu mengejar ekonomi syariah di antaranya dalam industri farmakosmetika, pariwisata, dan keuangan karena saat ini berada di urutan keenam berdasarkan laporan State of Global Islamic 2020-2021.

Meski begitu, beberapa industri dari Indonesia sudah masuk 10 besar di antaranya untuk makanan halal berada di urutan keempat, dan fesyen di urutan ketiga setelah Uni Emirat Arab (UAE) dan Turki.

"Ekonomi dan keuangan syariah bukanlah terkait agama melainkan menjadi tren di dunia sebagai salah satu pendekatan model bisnis ekonomi dan keuangan," ujarnya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Ma'ruf Amin: Ekonomi Syariah Bebas Riba Layak Gantikan Sistem Ekonomi Kapitalis

#Ekonomi Indonesia #Keuangan Syariah #Bank Indonesia
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Dengan rekam jejak internasional di IMF dan pengalaman panjang di BI, Aida S Budiman diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter Indonesia
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Indonesia
Destry Damayanti Telah Disetujui DPR Jadi Gubernur BI, Ini Tim Anyar Pimpinan BI
Komisi XI DPR RI telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) selama dua hari berturut-turut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 28 Agustus 2026
Destry Damayanti Telah Disetujui DPR Jadi Gubernur BI, Ini Tim Anyar Pimpinan BI
Berita Foto
Aida S. Budiman Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior BI di Komisi XI DPR
Calon Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Aida S. Budiman saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Aida S. Budiman Jalani Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Senior BI di Komisi XI DPR
Indonesia
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Independensi tidak boleh mengorbankan koordinasi antarlembaga.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Bakom Tegaskan tak Ada Niat Menempatkan BI di Bawah Pemerintah
Indonesia
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
BI merupakan bank sentral yang wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Ekonom Minta Pemerintah tak Intervensi BI, Indonesia Kembali ke Masa Purba
Berita Foto
DBS Indonesia Dorong Pembiayaan untuk Lima Sektor Berkelanjutan
Peluncuran Riset: The Sustainability Shift: Indonesia's Industrial Landscape in Five Key Sectors, Opportunities and Risks Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 20 Agustus 2026
DBS Indonesia Dorong Pembiayaan untuk Lima Sektor Berkelanjutan
Indonesia
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Pernyataan tersebut disampaikan Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi di tengah sorotan terhadap independensi bank sentral.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 20 Agustus 2026
Bakom Bantah Wacana Jadikan Bank Indonesia Bagian Dari Pemerintah
Indonesia
Ingat! Uang Digital Tidak Gantikan Uang Kartal
Digitalisasi dan penggunaan rupiah secara fisik akan terus dikembangkan secara bersamaan guna memberikan pilihan kepada masyarakat dalam melakukan transaksi.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 19 Agustus 2026
Ingat! Uang Digital Tidak Gantikan Uang Kartal
Indonesia
3 Perbedaan Kartu Kredit Indonesia dengan Kartu Kredit Konvensional
Apa perbedaan Kartu Kredit Indonesia dengan kartu kredit konvensional? Berikut beberapa poin pentingnya.
Yusuf Abdillah - Selasa, 18 Agustus 2026
3 Perbedaan Kartu Kredit Indonesia dengan Kartu Kredit Konvensional
Indonesia
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
BI melaporkan ULN Indonesia triwulan II-2026 naik 4,4% yoy menjadi USD 453,4 miliar dengan rasio ULN terhadap PDB 30,6%.
Wisnu Cipto - Selasa, 18 Agustus 2026
Posisi Utang Luar Negeri Indonesia Naik Lagi, Tembus Rp 8,09 Kuadriliun di Triwulan II-2026
Bagikan