Saatnya Bangun Pesantren Jadi Pusat Ekonomi Syariah Indonesia

MerahPutih.com - Di Indonesia, tercatat ada 26.973 pondok pesantren yang memiliki berbagai ciri khasnya. Pesantren saat ini, bukan hanya tempat untuk belajar berbagai ilmu agama. Namun, telah bertranspormasi menjadi lembaga yang juga menggerakkan ekonomi syariah masyarakat.

Pemerintahan Joko Widodo pun, terus menggaungkan pesantren juga memberikan dampak pada masyarakat sekitar pesantren, misalnya dengan mendukung pembentukan bank wakaf mikro, agar ekonomi pesantren dan masyarakat sekitar pesantren bisa bergerak.

"Pesantren, sebagai tempat pembinaan santri, harus tetap berfungsi pertama, menjadikan dan menyiapkan orang-orang yang paham agama; kedua, pesantren juga sebagai pusat dakwah; ketiga, pesantren harus menjadi pusat pemberdayaan terutama di bidang ekonomi," kata Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat mengikuti acara peringatan Hari Santri Nasional yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) secara virtual, dari rumah dinasnya, di Jakarta, Kamis (22/10).

Baca Juga:

Kucurkan Rp667 Triliun, BI Ingin Permintaan Kredit Melonjak

Peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat, ditegaskan Wapres, dengan jumlahnya mencapai 28.000 pondok, dapat mendorong pembangunan lembaga pinjaman keuangan berbasis syariah untuk menyasar masyarakat dengan ekonomi lemah. Tiap pesantren diharapkan memiliki bank wakaf mikro dan Baitul Maal wa Tamwil untuk memberdayakan perekonomian masyarakat yang tinggal di lingkungan pesantren

Bank Indonesia pun, tidak mau tinggal diam melihat tingginya potensi ekonomi di pesantren terutama dalam bidang ekonomi syariah. Bank Indonesia terus mengimplementasikan berbagai program penguatan dalam peta jalan program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren yang sudah disusun untuk periode 2017-2025.

Peta jalan itu meliputi pengembangan dan replikasi model bisnis usaha syariah di pesantren, standardisasi laporan keuangan pesantren, pengembangan platform digital, platform pasar virtual, pengembangan center of excellent hingga pembentukan holding ekonomi dan bisnis pesantren nasioanal.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, peta jalan pengembangan dan replikasi model bisnis syariah sudah diimplementasikan di 300 pesantren di Tanah Air yang melakukan usaha di antaranya pengolahan air minum dan daur ulang sampah. Selain itu, sektor usaha makan dan minum, industri kreatif, industri terbarukan, konveksi, pariwisata dan perdagangan.

BI mencontohkan, sektor pertanian yang mengembangkan model bisnis pertanian berorientasi ekspor dengan lima mitra pesantren di Cianjur, Jawa Barat, melalui budi daya hortikultura di antaranya wortel, jagung dan buncis.

Bank sentral, kata ia, menyediakan infrastruktur berbasis digital yakni internet of things (IoT) dan mitra pendamping melakukan pelatihan dan fasilitasi penjualan hasil produksi ke sejumlah negara di antaranya kawasan Timur Tengah, Singapura, Jepang dan memenuhi pasar dalam negeri.

BI juga memperkuat pertanian terintegrasi berbasis komunitas dan digital dengan menggandeng 10 pesantren binaan di Jawa Barat, menggunakan metode green house dengan teknologi digital IoT, tujuannya meningkatkan produk pertanian seperti cabai, sayuran dan jahe merah.

"Kami juga mengoptimalkan peran keuangan sosial syariah melalui green wakaf dan dana wakaf tunai akan dikelola nazhir untuk mendukung usaha pertanian baik pembebasan lahan dan penyediaan infrastruktur pendukung produksi pertanian di pesantren," katanya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan jumlah pesantren yang mencapai 28.194 dengan 18 juta santri memegang peranan penting, strategis, dan unik, dalam pembangunan negara dan masyarakat.

Sri Mulyani menegaskan, pemerintah terus memberikan dukungan bagi pesantren agar dapat berkontribusi membantu meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat Indonesia.

Dari data, program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang dikelola Kementerian Keiangan hingga 20 Oktober 2020 telah disalurkan kepada 3,3 juta penerima dengan 565 ribu UMKM di antaranya melalui akad syariah.

Selain itu, pesantren terus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Zakat Nasional mendirikan bank wakaf mikro, demi memberdayakan masyarakat di sekitar pesantren. Tercatat. hingga 9 September 2020 secara kumulatif pembiayaan yang disalurkan bank wakaf mikro telah mencapai Rp48 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan juga mendorong kolaborasi atau sinergi antara Bank Wakaf Mikro dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta terhubung dengan marketplace khusus BUMDes serta mengubungkan dengan platform digital Bank Wakaf Mikro (BWM) Mobile.

Advisor Bidang Perluasan Market Akses OJK Achmad Buchory digitalisasi BWM tersebut meliputi digitalisasi pembiayaan, operasional, dan pengembangan Usaha Nasabah. Saat itu, OJK tengah mematangkan pembentukan platform digital tersebut terutama saat pandemi ini.

"Kami kembangkan aplikasi BWM digital, dengan platform ini nasabah tadi cukup buka aplikasi nanti pengelola dan nasabah bisa interaksi. Kelebihan aplikasi ini pengelola bisa melakukan beberapa Halmi secara simultan," ujarnya pada September lalu.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam beberapa kesempatan terus mengkampanyekan pesantren menjadi markazul ishlah. Yaitu, pusat perubahan dan perbaikan serta pusat inovasi. Pesantren selain menyiapkan orang paham agama, juga menjadikan tempat perubahan pengembangan ekonomi, baik di sektor keuangan, retail, dan pengembangan lainnya.

Baca Juga:

Ekonom Kritik DPR Yang Mau Bikin Dewan Moneter di RUU BI