Eddy Flo
MerahPutih.Com - Ketua DPR Setya Novanto diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi e-KTP pada Senin 13 November besok.
Setnov bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo (ASS). Diketahui, ini merupakan pemanggilan ketiga setelah Setnov dua kali mangkir dari pemeriksaan sebelumnya.
"Ya benar surat panggilan sudah kami sampaikan untuk jadwal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka ASS Senin," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, di Jakarta, Minggu (12/11).
Febri menuturkan, keterangan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu masih dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Anang.
"Setelah penahanan ASS, penyidik masih perlu lakukan pemeriksaan intensif untuk tersangka ASS tersebut," ungkapnya.
Anang merupakan Direktur Utama PT Quadra Solution yang ditetapkan sebagai tersangka baru kasus e-KTP pada 27 September 2017. PT Quadra Solution adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) sebagai pelaksana proyek e-KTP yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.
Anang diduga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sehingga mengakibatkan kerugian negara sekurang-kurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.
Tak hanya Anang, dalam kasus ini KPK juga telah kembali menetapkan Setnov sebagai tersangka. Ketua DPR itu diduga telah menguntungkan diri sendiri dan korporasi dari megaproyek tersebut.
Setnov bersama dengan Anang Sugiana Sudiharjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong dan dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto diduga kuat telah merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun dari proyek e-KTP tersebut.
Atas perbuatannya, Setnov dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.(Pon)
