Besok, PDIP Daftar Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 31 Juli 2022
Besok, PDIP Daftar Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jajaran DPP PDI Perjuangan (PDIP) hari ini mengirimkan atau menginput data Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara online.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, ini bagian dari kesiapan partainya yang sudah mencapai 100 persen.

Baca Juga:

47 Partai Politik Akses Sipol KPU, Siap Bertarung di Pemilu 2024

“Syarat KPU itu 100 persen. Kalau tidak 100 persen seharusnya tidak bisa diterima oleh KPU,” kata Hasto dikantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (31/7).

Turut hadir Wakil Sekjen PDIP Utut Adianto serta Sadarestuwati, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, dan Sukur Nababan.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama para Ketua DPP seperti Puan Maharani, Prananda Prabowo bersama seluruh pengurus dari DPD dan DPC hingga ranting mengikuti secara daring.

Sambil hitung mundur, Hasto disaksikan para Ketua DPP dan Wasekjen yang hadir menekan tombol untuk pengiriman data.

“Dengan ini data profil partai politik telah disubmit sebagai persyaratan verifikasi partai politik. Dengan terobosan ini maka kita tidak perlu lagi membawa dokumen bertruk-truk ke KPU, membawa SK, semua bisa disampaikan secara daring,” ujar Hasto.

Hasto lalu meminta Wasekjen PDIP, Utut Adianto menjelaskan lebih detail terkait data-data. Utut menjelaskan karena PDIP sudah berada di DPR RI sehingga tak perlu menjalani verifikasi faktual cukup bentuknya SK Partai saja, yang syaratnya harus 100 persen di tingkat provinsi, 70 persen kabupaten/kota, serta 50 persen kecamatan.

“Sementara kami, sampai tadi malam pukul 22.00, kami sudah 100 persen provinsi, 100 persen kabupaten kota, dan sudah mendekati 100 persen kecamatan. Anggota parpol yang kami daftarkan berjumlah 477.777 orang,” ungkap Utut.

Baca Juga:

KPU Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

“Seluruh kesekretariatan DPP, DPD, PAC semuanya terlibat gotong royong dan kami apresiasi setinggi-tingginya,” tambah Utut.

Hasto pun menegaskan, 100 persen tersebut bukan hanya kepengurusan, tetapi juga kantor partai dan keanggotaan.

“Untuk kantor ini, selama dua tahun pandemi seluruh jajaran partai telah bergotong royong sehingga selama pandemi ada 83 kantor yang telah diselesaikan dan dibangun dan semua atas nama partai dan tidak boleh diperjual belikan,” ungkap Hasto.

Dia menegaskan, ini bentuk komitmen untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang semakin baik.

“Karena itulah peningkatan demokrasi nasional kita harus menjadi fokus dan komitmen kita bersama yang dimulai dari tahapan verifikasi partai politik ini,” jelas Hasto.

Dengan ini semua, melalui hitung mundur, PDIP secara resmi memasukan data profil atau Sipol ke KPU secara daring.

“Besok pagi pada tanggal 1 Agustus 2022, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan mendaftarkan yang pertama ke KPU dalam verifikasi partai politik ini. Mengapa mendaftar yang pertama karena karena KPU buka jam 08.00 WIB, jam 08.00 WIB tepat yang pertama,” kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

KPU Klaim Berlaku Adil saat Proses Pendaftaran Parpol

#PDIP #Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Ketua DPR RI, Puan Maharani, kabarnya menggandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029.
Soffi Amira - Jumat, 07 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Puan Maharani Gandeng Anies Baswedan di Pilpres 2029, Pede Bisa Raih 68 Persen Suara
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Beredar informasi yang menyebut Jokowi dan Gibran akan berkontestasi di Pilpres 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 30 Oktober 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua Harian PSI Usulkan Duet Gibran-Jokowi di Pilpres 2029
Indonesia
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Komisi II DPR mengkritik KPU yang menyewa private jet dibandingkan menggunakan pesawat biasa.
Soffi Amira - Rabu, 29 Oktober 2025
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
Indonesia
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Makna Sumpah Pemuda tidak hanya soal persatuan teritorial, tetapi juga semangat kebangsaan dan kesadaran geopolitik yang menjadi fondasi kuat Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Indonesia
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Generasi muda tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Oktober 2025
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Indonesia
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning, menolak usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia menilai, bahwa Soeharto merupakan sosok pelanggar HAM.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Indonesia
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Fakta-fakta yang terungkap terkait pengadaan pesawat jet pribadi KPU RI dalam sidang DKPP akan menjadi pengayaan bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan koalisi masyarakat sipil tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Oktober 2025
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Indonesia
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP menyerahkan kasus dugaan korupsi proyek Whoosh kepada KPK. Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Ribka Tjiptaning.
Soffi Amira - Selasa, 28 Oktober 2025
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
Indonesia
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Meminta agar penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dilakukan secara business to business (B2B).
Dwi Astarini - Senin, 27 Oktober 2025
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
Bagikan