Besok, PDIP Daftar Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 31 Juli 2022
Besok, PDIP Daftar Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Jajaran DPP PDI Perjuangan (PDIP) hari ini mengirimkan atau menginput data Sistem Informasi Partai Politik atau Sipol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara online.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, ini bagian dari kesiapan partainya yang sudah mencapai 100 persen.

Baca Juga:

47 Partai Politik Akses Sipol KPU, Siap Bertarung di Pemilu 2024

“Syarat KPU itu 100 persen. Kalau tidak 100 persen seharusnya tidak bisa diterima oleh KPU,” kata Hasto dikantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (31/7).

Turut hadir Wakil Sekjen PDIP Utut Adianto serta Sadarestuwati, Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto, Djarot Saiful Hidayat, Sri Rahayu, dan Sukur Nababan.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri bersama para Ketua DPP seperti Puan Maharani, Prananda Prabowo bersama seluruh pengurus dari DPD dan DPC hingga ranting mengikuti secara daring.

Sambil hitung mundur, Hasto disaksikan para Ketua DPP dan Wasekjen yang hadir menekan tombol untuk pengiriman data.

“Dengan ini data profil partai politik telah disubmit sebagai persyaratan verifikasi partai politik. Dengan terobosan ini maka kita tidak perlu lagi membawa dokumen bertruk-truk ke KPU, membawa SK, semua bisa disampaikan secara daring,” ujar Hasto.

Hasto lalu meminta Wasekjen PDIP, Utut Adianto menjelaskan lebih detail terkait data-data. Utut menjelaskan karena PDIP sudah berada di DPR RI sehingga tak perlu menjalani verifikasi faktual cukup bentuknya SK Partai saja, yang syaratnya harus 100 persen di tingkat provinsi, 70 persen kabupaten/kota, serta 50 persen kecamatan.

“Sementara kami, sampai tadi malam pukul 22.00, kami sudah 100 persen provinsi, 100 persen kabupaten kota, dan sudah mendekati 100 persen kecamatan. Anggota parpol yang kami daftarkan berjumlah 477.777 orang,” ungkap Utut.

Baca Juga:

KPU Buka Pendaftaran Parpol Peserta Pemilu 2024

“Seluruh kesekretariatan DPP, DPD, PAC semuanya terlibat gotong royong dan kami apresiasi setinggi-tingginya,” tambah Utut.

Hasto pun menegaskan, 100 persen tersebut bukan hanya kepengurusan, tetapi juga kantor partai dan keanggotaan.

“Untuk kantor ini, selama dua tahun pandemi seluruh jajaran partai telah bergotong royong sehingga selama pandemi ada 83 kantor yang telah diselesaikan dan dibangun dan semua atas nama partai dan tidak boleh diperjual belikan,” ungkap Hasto.

Dia menegaskan, ini bentuk komitmen untuk menciptakan demokrasi Indonesia yang semakin baik.

“Karena itulah peningkatan demokrasi nasional kita harus menjadi fokus dan komitmen kita bersama yang dimulai dari tahapan verifikasi partai politik ini,” jelas Hasto.

Dengan ini semua, melalui hitung mundur, PDIP secara resmi memasukan data profil atau Sipol ke KPU secara daring.

“Besok pagi pada tanggal 1 Agustus 2022, Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan akan mendaftarkan yang pertama ke KPU dalam verifikasi partai politik ini. Mengapa mendaftar yang pertama karena karena KPU buka jam 08.00 WIB, jam 08.00 WIB tepat yang pertama,” kata Hasto. (Pon)

Baca Juga:

KPU Klaim Berlaku Adil saat Proses Pendaftaran Parpol

#PDIP #Pemilu #Pemilu 2024 #KPU
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
KIP menyatakan salinan ijazah mantan Presiden Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka.
Wisnu Cipto - Rabu, 14 Januari 2026
 KIP Tetapkan Ijazah Jokowi Sebagai Informasi Terbuka, KPU Wajib Berikan Salinan
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Bagikan