Besok, Ormas Islam Geruduk Istana Tolak UU Cipta Kerja

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 12 Oktober 2020
Besok, Ormas Islam Geruduk Istana Tolak UU Cipta Kerja

Aksi 212 Jilid II Berlangsung Damai. Foto: Merahputih.com / Derry Ridwansah

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Rentetan aksi unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja seakan tak ada hentinya. Setelah buruh dan mahasiswa, kali ini sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) bakal berunjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja, di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (13/10) siang.

Di antaranya Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI, Presidium Alumni (PA) 212, hingga Front Pembela Islam (FPI). Koordinator Lapangan Aksi, Uztad Damai Hari Lubis, membenarkan hal tersebut.

"Ya, kami usahkan 1.000 (orang yang ikut aksi) sesuai pemberitahuan kepada pihak kemanan Polri," kata Damai, sapaannya, saat dikonfirmasi wartawan, Senin (12/10).

Baca Juga

Tetap Aman dari Penularan COVID-19 Saat Demonstrasi

Ia menuturkan, massa berasal dari wilayah Jabodetabek. "Selebihnya ada beberapa organisasi lain dari Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Jika yang hadir berlebih, maka diluar kendali kami," lanjutnya.

Dia melanjutkan, massa aksi ini akan mengikuti protokol kesehatan perihal COVID-19. Dirinya pun mengatakan tidak ada rasa khawatir menyoal virus tersebut.

"Kami ikuti protokol kesehatan. Kami kan cuma seribu. Iya, aman-aman saja tuh. Basmalah saja. Tapi kalau lebih dari seribu (orang), kami tidak bisa melarang dan menghalangi," jelasnya.

Foto: Istimewa

Polda Metro Jaya menyatakan belum menerima pemberitahuan terkait rencana aksi unjuk rasa massa FPI dan ormas lainnya terkait penolakan Undang-undang Cipta Kerja, di Jakarta, 13 Oktober 2020 mendatang.

"Belum. Nanti saya cek," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Minggu (11/10).

Menyoal apakah polisi tidak akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk aksi massa karena masih dalam situasi pandemi COVID-19, Yusri belum bisa memastikannya sebab belum menerima pemberitahuan.

"Kalau sudah ada suratnya saya baru bisa bicara. Ya kalau aturan, ya aturan," katanya.

Baca Juga

Jurnalis Malah Diamankan saat Liput Demo, Polisi Mesti Lakukan Evaluasi

Diketahui, beredar informasi di media sosial kalau FPI dan ormas lainnya berencana menggelar aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, di Jakarta, 13 Oktober 2020 mendatang. (Knu)

#UU Cipta Kerja #Demo UU Cipta Kerja #Presidium Alumni 212 #Front Pembela Islam (FPI) #GNPF MUI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sebelumnya dibentuk untuk mempercepat penerapan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 November 2024
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 November 2024
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Oktober 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan  Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
Indonesia
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Jokowi menyinggung UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Mula Akmal - Kamis, 02 November 2023
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Indonesia
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Zulfikar Sy - Senin, 02 Oktober 2023
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Indonesia
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Kaitannya dengan undang-undang pertambangan atau isu tentang pertambangan itu utamanya adalah kepada konteks perizinan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Mei 2023
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja(Kemnaker) RI, Surya Lukita menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu pada dasarnya dirancang guna melindungi serta memenuhi hak-hak para pekerja.
Mula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Bagikan