Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (2/6). Pertemuan ini guna membahas kepastian soal ibadah Haji tahun 2021.
Sampai saat ini, Pemerintah belum memutuskan apakah calon jemaah haji (calhaj) Indonesia bisa berangkat ke tanah suci atau tidak. Pasalnya, otoritas Arab Saudi tak kunjung memberikan informasi resmi soal haji.
Baca Juga
Kemenag Siapkan Beberapa Skenario Jika Arab Saudi Beri Lampu Hijau Ibadah Haji
"Saya akan berkomunikasi ke presiden dan kita akan membuat keputusan apakah kita menunggu terus atau kita putuskan sendiri," ujar Menag Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (2/6).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengaku belum memahami kenapa Indonesia belum mendapat izin masuk. Menag belum tahu kriteria yang digunakan Saudi.
"Penanganan COVID-19 di Indonesia termasuk relatif bagus. Saya belum tahu kenapa warga Indonesia masih belum diizinkan masuk ke Saudi," ucapnya.
Menurut dia, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih lebih rendah dibanding sejumlah negara yang diizinkan masuk. Amerika Serikat bahkan menjadi negara dengan kasus tertinggi di dunia.
"Kalau diurutkan, USA tertinggi jumlah kasus COVID-19 di dunia. Prancis di urutan 8, Italia urutan 9, Jerman urutan 17, sementara Indonesia di urutan 19 jumlah kasus COVIDnya. Jadi saya belum tahu kriteria yang digunakan Saudi," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Marwan Dasopang meminta pemerintah tidak usah menunggu keputusan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Marwan pun mengatakan mengenai urusan persiapan haji oleh Kemenag di dalam negeri sudah maksimal.
“Seluruh kemungkinan yang akan terjadi sudah kita kaji dan sudah kita siapkan,” ungkapnya.
Bahkan, kata Marwan, persoalan vaksin COVID-19 khusus untuk jemaah haji pun telah diambil langkah.
Marwan mengatakan meskipun dari pemerintah Indonesia untuk haji telah dipersiapkan dengan matang, namun keputusan boleh atau tidak memberangkatkan jamaah haji ada di tangan Arab Saudi.
“Karena itu dalam kategori kewajiban kita dalam persiapan sebetulnya tidak ada yang salah," tutup dia. (Knu)
Baca Juga
