Kemenag Siapkan Beberapa Skenario Jika Arab Saudi Beri Lampu Hijau Ibadah Haji

Suasana ibadah haji. (Foto: Kemenag).
Merahputih.com - Kementerian Agama menyambut baik pengumuman Pemerintah Arab Saudi yang akan menyelenggarakan kembali ibadah haji dengan protokol kesehatan ketat.
Penjelasan Arab Saudi terkait rencana operasional haji 1442 H sangat penting. Sebab, hal itu akan menjelaskan bagaimana skema penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
"Namun, Saudi baru memastikan adanya penyelenggaraan haji, belum mengumumkan rencana operasionalnya," ucap Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Khoirizi di Jakarta, Senin (10/5).
Baca Juga:
Di Solo, Daftar Haji Tahun Ini Berangkat 2047
Kemenag juga belum mendapat kepastian apakah ibadah haji tahun ini akan digelar seperti tahun lalu yakni hanya diikuti oleh warga Saudi atau ekspatrian yang ada di sana atau ada izin untuk pemberangkatan jemaah dari negara luar Saudi, termasuk Indonesia.
Yang pasti, Kemenag bakal terus mengikuti perkembangan informasi dari Pemerintah Arab Saudi. Apapun keputusan Arab Saudi, pemerintah siap menerima dan menindaklanjuti.

Tim Manajemen Krisis Penyelenggaraan Ibadah Haji yang dibentuk oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada akhir Desember 2020, sudah menyiapkan skema jika ada pemberangkatan jemaah haji dari Indonesia.
"Skema itu disiapkan dalam beberapa skenario, mulai dari pembatasan kuota 50 persen, 30 persen, 25 persen, bahkan hingga 5 perse," ucapnya.
Baca Juga:
Arab Saudi Apresiasi Kebijakan Indonesia Batalkan Penyelenggaran Haji
Untuk Jemaah haji Indonesia sendiri juga sudah mulai mengikuti program vaksinasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan.
"Jadi, jika nanti memang ada pemberangkatan, mereka sudah memenuhi syarat vaksinasi yang diharuskan Saudi karena masih dalam kondisi pandemi," pungkasnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Selain Kuota, KPK Usut Keberangkatan Haji Khusus Tanpa Antre

BPKH Dukung Penyidikan KPK Terkait dengan Kuota Haji 2024

Merepresentasikan NU dan Muhammadiyah, Kepala dan Wakil BP Haji Dinilai Cocok Naik Jabatan Sebagai Menteri-Wakil Menteri

BP Haji Bakal Jadi Kementerian Haji, Presiden Bakal Tunjuk Menteri

Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ditangani Kementerian Baru, Komisi VIII DPR Minta Transisi tak Ganggu Layanan Jemaah

Evaluasi Haji 2025: Gus Irfan Soroti Data tak Sinkron dan Tingginya Kematian Jemaah

Kementerian Haji Diminta Negosiasi Harga dan Lobi Arab Saudi untuk Calon Jemaah, Antrean Panjang Bisa Jadi Pendek

PCO Tegaskan Kementerian Haji Tunggu Perpres dari Prabowo

Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah

Layanan Haji Satu Atap di Bawah Kementerian Haji dan Umrah, Pengelolaan Tabungan Jemaah Tetap dipisah
