Benny Kabur Harman: Tak Ada Kejanggalan Dalam Kasus Sumber Waras
Rapat Kerja Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama Komisi III DPR RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6). (Foto: MerahPutih/Muchammad Yani)
MerahPutih Megapolitan - Wakil Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mengomentari kasus Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang masih menjadi perbingangan hangat diberbagai kalangan.
Pria dari fraksi Demokrat ini menilai dari hasil pembahasan yang dilakukan KPK, maka ia berkesimpulan bila tak ada kasus korupsi pada pembelian lahan RS Sumber Waras.
"Penegasan KPK bahwa saat ini setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa tidak ada unsur korupsi," ucap Benny usai rapat pendapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/6).
Lebih lanjut Benny menjelaskan bila benar hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat unsur yang merugikan negara belum tentu hal tersebut dikatakan sebagai pelanggaran hukum dan masuk dalam kasus korupsi.
"Tadi sudah dijelaskan dari KPK yang pertama menurut hasil investigatif BPK terdapat kerugian keuangan negara tetapi temuan itu tidak otomatis secara hukum menjadikan kasus sumber waras sebagai kasus korupsi," katanya. (Yni)
BACA JUGA:
- Soal Kasus RS Sumber Waras, KPK Akan Undang BPK
- Keputusan KPK Mengenai Kasus Sumber Waras Belum Final
- Panja Komisi III DPR Temukan Lima Kejanggalan dalam Kasus RS Sumber Waras
- Fadli Zon Pertanyakan Hasil Penyelidikan KPK dalam Kasus RS Sumber Waras
- Reaksi Ahok Setelah KPK Sebut Tidak Ada Korupsi dalam Pembelian Lahan Sumber Waras
Bagikan
Berita Terkait
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
KPK Temukan Koneksi Len Industri ke Skandal SPBU Pertamina
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Pemerintah Didesak Bentuk BRR Ad Hoc untuk Pemulihan Cepat Pasca Bencana Sumatera
Ketua DPR Puan Maharani Sampaikan Refleksi Akhir Tahun 2025
DPR Serukan 'Taubat Ekologi' ke Menhut Raja Juli Sebagai Refleksi Kerusakan Lingkungan
DPR Minta Bapeten Berada Langsung di Bawah KLH untuk Perkuat Pengawasan Bahan Radioaktif
Pemulihan Infrastruktur Dasar Jadi Penentu Keselamatan Warga Terdampak Bencana Sumatra
Dana 'On Call' Rp 4 Triliun untuk Bencana di Sumatra Sudah Menanti, DPR Desak Pemerintah Gunakan Anggaran Darurat
Tim Penyidik Pulang dari Arab Saudi, KPK Segera Tentukan Tersangka Utama Kasus Korupsi Dana Haji