Soffi Amira
MerahPutih.com - Gedung MPR/DPR RI, Jakarta Pusat akan kembali didemo mahasiswa, Selasa (9/9).
Aksi yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini bertajuk “#RakyatTagihJanji”.
Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda BEM UI 2025, Bima Surya mengatakan, massa aksi dijadwalkan berangkat dari kampus Depok.
“Perkiraan keberangkatan jam 12.00 WIB, kemungkinan tiba di lokasi sekitar pukul 13.00 WIB,” ujar Bima saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/9).
Baca juga:
Aksi ini tidak hanya soal kehadiran mahasiswa. Menurut Bima, pintu juga dibuka bagi publik yang merasa perlu ikut bersuara.
“Sejak kemarin, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi beberapa BEM kampus dan beberapa aliansi agar turut serta dalam aksi besok,” katanya.
Aksi ini mengusung “17+8 Tuntutan Rakyat” yang merangkum keresahan publik mulai dari isu demokrasi, hak asasi manusia (HAM), hingga kesejahteraan ekonomi.
“Setiap fakultas di UI ikut menyusun kajian akademis. Dokumen itu akan kami serahkan ke DPR. Aksi tidak bubar sebelum ada perwakilan DPR menemui massa,” tegas Bima.
Baca juga:
Rincian Gaji dan Tunjangan DPR Setelah 17+8 Tuntutan Rakyat Diakomodir Pimpinan DPR
Sejumlah poin kunci dari 17 tuntutan itu di antaranya:
1. Presiden diminta membentuk tim independen atas kasus kekerasan demonstran, termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.
2. DPR diminta membebaskan demonstran yang ditahan, hentikan kriminalisasi, dan usut aparat pelaku kekerasan.
3. Partai politik diminta membatalkan kenaikan gaji DPR, buka transparansi anggaran, serta menyerahkan pemeriksaan harta wakil rakyat ke KPK.
4. Polri dan TNI diminta menghentikan kekerasan dalam pengendalian massa dan memastikan TNI tidak ambil alih peran sipil.
5. Kementerian Ekonomi diminta menjamin upah layak bagi guru, nakes, buruh, dan ojol, serta mencegah PHK massal.
Baca juga:
6 Poin Tuntutan 17+8 Yang Dikabulkan DPR, Semua Fraksi Diklaim Setuju
Sementara itu, delapan agenda reformasi menyoroti pembenahan parlemen, partai politik, perpajakan, hingga penguatan KPK dan peran TNI.
Dengan kajian akademis, dukungan petisi online, suara publik di media sosial, hingga tuntutan buruh, #RakyatTagihJanji disebut menjadi simbol konsolidasi kekecewaan rakyat terhadap pemerintah dan DPR.
“Ini bukan hanya suara mahasiswa, tetapi suara rakyat luas,” pungkas Bima. (knu)
