Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pada tahun 2022 belanja negara dialokasikan sebesar Rp 2.714,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,6 triliun dan TKDD sebesar Rp 769,6 triliun.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara pada triwulan I-2022 mencapai Rp 484,83 triliun. Realisasi tersebut terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 151,49 triliun, belanja non kementerian/lembaga Rp 162,68 triliun, serta belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 176,46 triliun.
Baca Juga:
APBN Masih Fleksibel Keluarkan Berbagai Subsidi
"Realisasi APBN sampai dengan triwulan I-2022 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Belanja telah mencapai 18,1 persen dan realisasi penyaluran TKDD mencapai 22,9 persen dari target APBN 2022," kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto di Jakarta, Selasa (12/4).
Ia mengatakan, kinerja anggaran yang baik ini, diharapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan melalui peningkatan kualitas belanja secara konsisten dan pola realisasi belanja yang merata.
"Sehingga belanja negara mampu menjadi pengungkit yang efektif bagi perekonomian nasional," katanya.
Ia menegaskan, mendorong percepatan realisasi belanja, kementerian/lembaga perlu untuk segera membuka blokir alokasi anggaran agar belanja dapat strategis dan segera dilaksanakan untuk membawa manfaat bagi rakyat Indonesia lebih awal.
Baca Juga:
Legislator Golkar Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Pengaruhi APBN
"Selain itu percepatan penyelesaian kegiatan kontraktual melalui pembayaran kepada pihak kerja juga perlu didorong untuk mencegah idle money dan idle asset yang dapat menunda pemanfaatan hasil pembangunan bagi masyarakat," tuturnya.
Hadiyanto menegaskan, pada tahun 2022, APBN tetap ekspansif untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 sehingga harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemulihan ekonomi.
APBN, kata ia, mampu menjadi instrumen pelindung masyarakat sekaligus sebagai shock absorber akibat guncangan dikarenakan gangguan kesehatan, harga komoditas yang meningkat akibat geopolitik, dan pemulihan yang masih belum merata. (Asp)
Baca Juga:
Menkeu: Pemda Belum Memiliki Kontribusi Saat APBN Alami Tekanan
