Belajar dari Pengalaman, Yusril Ogah Ikut Manuver Amien Rais

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 11 Juni 2018
Belajar dari Pengalaman, Yusril Ogah Ikut Manuver Amien Rais

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra buka suara terkait manuver politik yang dilakukan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais. Belajar dari pengalaman, Yusril enggan mengikuti manuver mantan Ketua MPR tersebut.

"Tahun 2018 inipun saya tidak ingin ikut-ikutan dengan manuver Pak Amien Rais, bukan karena saya apriori, tetapi saya belajar dari pengalaman," kata Yusril melalui akun twitternya, @Yusrilihza_Mhd yang dikutip MerahPutih.com, Senin (11/6).

Yusril lantas menceritakan pada tahun 1999, dalam sebuah pertemuan di rumah mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, Amien mencoba meyakinkan mereka untuk mencalonkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun usul itu ditolak Yusril dan MS Kaban.

"Pengalaman, adalah guru yang paling bijak. Tahun 1999 dalam pertemuan di rumah Dr Fuad Bawazier, Pak Amien meyakinkan kami semua untuk mencalonkan Gus Dur. Saya dan MS Kaban menolak. Kami tidak ingin mempermainkan orang untuk suatu agenda tersembunyi," ungkap Yusril.

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: @PBB2019

Yusril menegaskan, saat ini dia merupakan seorang ketua umum partai. Ibarat nakhoda kapal, Yusril yang juga dikenal sebagai pakar hukum tata negara ini tak mau menyesatkan penumpangnya dengan ikut bermanuver.

"Saya kini Ketum Partai. Saya ibarat nakhoda, yang harus membawa penumpang ke arah yang benar, dengan cara-cara yang benar pula," tegas Yusril.

Dalam pepatah Jawa, kata Yusril, ucapan pemimpin itu adalah “sabdo pandito ratu” artinya ucapan seseorang yang kedudukannya sangat tinggi, bagai seorang pandito (guru maha bijaksana) dan seorang ratu (raja).

"Karena itu ucapan pemimpin itu haruslah ucapan yang serius dan terpercaya. Ucapan yang sudah dipikirkan dengan matang segala akibat dan implikasinya. Ucapan pemimpin itu akan menjadi pegangan bagi rakyat dan pendukungnya," tuturnya.

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

Karena itu, menurut Yusril ucapan pemimpin itu harus lahir dari hati yang tulus. Bukan kata bersayap, yang seolah diucapkan dengan kejujuran, namun dibelakangnya mempunyai agenda pribadi yang tersembunyi.

"Karena ucapan pemimpin adalah sabdo pandito ratu, maka ucapannya tidak boleh “mencla mencle, pagi ngomong dele, sore ngomong tempe” artinya ucapannya berubah-ubah, inkonsisten, sehingga membingungkan rakyat dan pendukungnya," ujarnya.

Lebih lanjut Yusril menambahkan, karena ucapan pemimpin adalah sabdo pandito ratu, maka pemimpin itu tidak boleh plin plan dan munafik. Menurut Yusril, pemimpin seperti ini akan kehilangan kredibilitas di mata rakyat dan pendukungnya.

"Berpedoman kepada pepatah Jawa “sabdo pandito ratu” itu, maka sejak awal saya tidak berminat ataupun tertarik dengan inisiatif Pak Amien Rais yang melakukan lobby sana-sini, untuk untuk memilih siapa yang akan maju dalam Pilpres 2019 hadapi petahana," pungkas Yusril. (Pon)

#Yusril Ihza Mahendra #Amien Rais
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan