Soffi Amira
MerahPutih.com - Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden RI, Prabowo Subianto, serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Hal itu terutama dalam masalah kehutanan, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan sebagainya.
"Dan saya kira pemerintah sudah mengambil satu langkah-langkah yang konkret dan pasti, seperti misalnya mencabut perizinan, kemudian juga membatalkan tanah-tanah yang terlantar, yang sudah diberikan HGU tapi tidak diusahakan," kata Yusril di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Presiden Prabowo, lanjut Yusril, tidak hanya ingin mengatasi masalah soal kehutanan. Tapi, juga persoalan narkoba hingga judi online.
Baca juga:
Dana Bansos Diduga Mengalir ke Judi Online Rp 957 Miliar, Puan Maharani Curiga Ada Data Bocor
"Itu dulu sudah kita atasi. Tapi persoalan-persoalan sekarang ini kejahatan-kejahatan yang terkait dengan ekonomi sebenarnya. Dan, Pak Presiden sangat keras memberantas ini," tegasnya.
Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang akan menindak tegas jenderal atau mantan jenderal yang membekingi tambang ilegal, Yusril menekankan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan aturan yang berlaku.
"Ya karena memang ini penegakan hukum. Semua yang dilakukan itu berdasarkan aturan2-aturan yang berlaku. pertambangan itu kan prinsipnya dilarang ilegal, jadi kalau izinnya tidak benar atau palsu atau lewat waktu, pemerintah dapat memgambil suatu langkah hukum yang tegas utk menindak penambang-penambang ilegal seperti itu," tuturnya.
Yusril menambahkan, bahwa praktik tambang ilegal sering kali melibatkan ekspor hasil tambang dan penyimpanan dana di luar negeri, sehingga merugikan negara.
Baca juga:
"Uangnya disimpan di luar negeri, jadi tambang itu jadi sama sekali tidak membawa manfaat bagi kepentingan rakyat banyak," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun.
Prabowo mengaku diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal.
“Dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8).
Baca juga:
600 Ribu Penerima Bansos Ternyata Pemain Judi Online, Jutaan Bantuan Salah Sasaran?
Ia memperingatkan 'orang-orang kuat', baik itu dari Polri maupun TNI tidak menghalang-halangi. Jika berani menghalangi upaya tersebut, makan akan ditindak tegas.
"Saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun. Apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tegas Prabowo.
Dia mengingatkan kepada seluruh orang kaya di Indonesia agar tidak bertindak seenaknya.
"Selama saya jabat Presiden RI jangan pernah anggap yang besar dan kaya bisa bertindak seenaknya," kata Prabowo. (Pon)
