Begini Respons KPU Soal Rencana PDIP Tak Lantik Caleg
KPU. (Foto: merahputih.com/Dicke Prasetia)
Merahputih.com - Edaran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mewajibkan kepada kadernya untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sempat viral beberapa waktu lalu.
Tak hanya diminta menangkan Ganjar-Mahfud, edaran itu juga menegaskan supaya perolehan suara caleg setiap dapil harus linear dengan perolehan Ganjar-Mahfud. Bagi caleg yang tidak linear DPP akan mempertimbangkan caleg itu tidak dilantik.
Baca juga:
Fraksi PDIP Tinggal Menunggu Perintah Megawati Ajukan Hak Angket
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik pun angkat suara mengenai rencana PDI Perjuangan yang tak akan melantik caleg yang perolehan suaranya tidak linear dengan perolehan suara Ganjar-Mahfud.
"KPU tidak memiliki kapasitas mengomentari kebijakan internal peserta pemilu," ujar Idham dikutip Antara, Rabu (20/3).
Ia pun menegaskan bahwa KPU tak memiliki kapasitas untuk mengomentari hal itu. Selain itu, Idham menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Pemilu, para pemilih diberikan kebebasan dalam memberikan suaranya di TPS.
Baca juga:
Pengumuman Pemenang Pemilu Hari ini, Hindari Melintas di Depan Gedung MPR/DPR hingga KPU
Adapun Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengakui hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan PDIP masih menjadi partai politik dengan perolehan suara terbanyak dalam Pileg 2024. Namun, Ganjar-Mahfud berada di posisi terakhir dalam Pilpres 2024.
Oleh sebab itu, PDI Perjuangan akan lakukan evaluasi. Meski demikian, Hasto tidak menjelaskan lebih lanjut evaluasi seperti apa yang dimaksudnya.
"Ya tentu saja ada tahapan-tahapan seperti itu, partai melakukan evaluasi atas setiap peristiwa-peristiwa politik yang sangat penting, khususnya itu pemilu," jelas Hasto di Gedung High End, Jakarta, Kamis (15/2).
Baca juga:
Prabowo-Gibran Menang di 34 Provinsi, Gibran: Tunggu KPU Saja
Dia tidak menampik surat instruksi kepada jajaran pengurus DPD, DPC, anggota dewan, dan calon anggota legislatif agar memenangkan Ganjar-Mahfud. Mereka harus melinearkan suara pileg dengan pilpres.
Dengan demikian, Hasto menekankan pentingnya evaluasi apabila ada perintah partai yang tidak terpenuhi. "Karena ini juga sebagai suatu pembelajaran yang sangat baik ke depan," katanya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Ketua Komisi II DPR Kritik KPU: Kalau Bisa Pakai Pesawat Biasa, Kenapa Harus Private Jet?
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres