Begini Pembagian Tugas Anggota Bawaslu 2022-2027 Hadapi Pemilu

Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 April 2022

Begini Pembagian Tugas Anggota Bawaslu 2022-2027 Hadapi Pemilu

Anggota Bawaslu. (Foto: Bawaslu)

Ukuran text:

14

Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat pleno pimpinan di Gedung Bawaslu RI telah memilih Rahmat Bagja terpilih sebagai Ketua Bawaslu Periode 2022-2027, usai dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Ada lima anggota Bawaslu Periode 2022-2027 yakni Rahmat Bagja, Puadi, Totok Haryono, Herwyn Jefler H Malonda, dan Lolly Suhenty, yang telah dilantik Jokowi.

Baca Juga:

PKS Minta Komisioner KPU-Bawaslu Gelar Pemilu 2024 Tepat Waktu

Setelah pemilihan ketua, Bawaslu menetapkan Anggota Bawaslu Republik Indonesia Periode 2022-2027 yang mengemban tugas sebagai penanggung jawab divisi, koordinator wilayah, dan perwakilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) .

"Bawaslu menyampaikan Hasil Rapat Pleno Anggota Bawaslu tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Bawaslu Periode 2022-2027," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Selasa (19/4).

Dia menjelaskan Herwyn Jefler Hielsa Malonda ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan dengan Wakil Koordinator Divisi Lolly Suhenty.

Kemudian, Totok Hariyono menjadi Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa dengan wakilnya Puadi.

Anggota Bawaslu RI masa jabatan 2022-2027 Rahmat Bagja (tengah) mewakili sejawatnya (ki-ka) Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Totok Hariyono, Lolly Suhenty, dan Puadi memberikan keterangan pers setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4/2022). ANTARA/Gilang Galiartha/aa.

Lolly Suhenty ditetapkan sebagai Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bersama wakilnya Totok Hariyono.

Sementara Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi dipimpin Puadi dan Wakil Koordinator Divisi dipercayakan kepada Herwyn Jefler Hielsa Malonda.

Untuk perwakilan di DKPP pada 2022-2023 akan diwakili Puadi, kemudian Lolly Suhenty ditetapkan menjadi ex officio untuk 2023-2024. Pada 2024-2025 Bapak Totok Hariyono, kemudian untuk 2025-2027 (ditetapkan) Herwyn Jefler Hielsa Malonda. (Knu)

Baca Juga:

Bawaslu Didesak Segera Bentuk Tim Seleksi Anggota di 25 Provinsi

#Pemilu #Bawaslu #Pilpres #Pileg

Bagikan

Ditulis Oleh

Joseph Kanugrahan

Berita Terkait

Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang

Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya

Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026

Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan

Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026

Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.

Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026

Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.

Soffi Amira - Senin, 27 April 2026

Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026

KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah

KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu

KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.

Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026

KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu

Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas

Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.

Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026

Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas

Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu

Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.

Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026

Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu

Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu

Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026

Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu

Bagikan