Begini Kondisi PNS di Papua Saat Kerusuhan Versi Menpan-RB

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 21 Agustus 2019
Begini Kondisi PNS di Papua Saat Kerusuhan Versi Menpan-RB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafruddin (Foto: KemenpanRB)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Papua dalam beberapa hari terakhir ini tengah bergolak. Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin memastikan tak ada Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang terdampak imbas kerusuhan di pulau paling timur Indonesia itu.

“(PNS di Papua) Enggak ada masalah. Permasalahan di Papua sudah selesai,” kata Syafruddin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/8).

Baca Juga: Papua Barat Kembali Membara, Kini Pasar Fakfak Dibakar Massa

“Kondisi (di Papua) sudah kondusif. (Permasalahan di Papua) karena miskomunikasi dan hoaks,” imbuh mantan Wakil Kepala Polri itu.

rusuh
Aksi demonstrasi diwarnai pembakaran kios di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8) (Antaranews)

Hari ini diketahui massa kembali bergejolak, meski Menpan mengklaim kondisi di Papua saat ini telah kondusif. Kerusuhan kembali terjadi di Papua Barat saat Manokwari dan Sorong sudah mereda. Pasar Fakfak dibakar massa. Diduga, hal itu buntut dari kemarahan warga yang dipicu isu rasial ditambah hoaks.

Baca Juga: Wiranto Sebut Kerusuhan di Papua Ganggu Stabilitas Nasional

“Tadi pagi sekitar pukul 11.00 WIT ada pergerakan massa di Fakfak. Ada pembakaran pasar dan obyek vital tetapi insyaallah bisa dikendalikan TNI-Polri dan Forpimda. Untuk apa membakar toh merugikan semua pihak,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen M Iqbal di Mabes Polri Rabu (21/8).

Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (MP/Kanugrahan)
Karopenmas Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo (MP/Kanugrahan)

Polri sudah mengirimkan 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau sebanyak 1.200 personel ke Papua. Setelah personel dari Sulawesi, pasukan dari Kalimantan juga diberangkatkan ke Papua. Personel tambahan ditempatkan di wilayah Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Pasukan tambahan juga siap ditempatkan di Fakfak jika dibutuhkan.

"Ini sangat tergantung dengan perkiraan intelijen, kita tidak tahu eskalasinya bagaimana, saat ini masih dikendalikan polres setempat. Tapi, Kapolda Papua Barat tentunya mengambil secara cepat mungkin dari Manokwari, atau yang baru tiba dari Kaltim agar segera dipertebal di Fakfak," tegas jenderal polisi bintang dua itu.

papua
Massa melakukan aksi di Jayapura. (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

Sejak Senin (19/8), aksi solidaritas Papua muncul di berbagai kota di Provinsi Papua dan Papua Barat, seperti yang terjadi di Manokwari, Jayapura dan Sorong. Aksi unjuk rasa ini merupakan dampak dari perlakuan diskriminatif dan tidak adil yang dialami mahasiswa asal Papua di Surabaya dan Malang dan Semarang yang terjadi sebelumnya. (Knu)

Baca Juga: Aparat Negara Diduga Terlibat dalam Insiden Kerusuhan di Manokwari

#Papua
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Aparat gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2025 meningkatkan langkah pengamanan dengan melaksanakan olah TKP lanjutan, patroli gabungan, serta razia di sejumlah titik
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 Desember 2025
Serangan Terhadap Warga Sipil Terjadi Jelang Natal di Yahukimo, Polisi Duga Pelaku KKB
Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pengembangan tanaman berbasis komoditas di Papua.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Kejar Swasembada Energi, Prabowo Minta Papua Tanam Sawit hingga Singkong
Indonesia
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Kebutuhan anggaran yang dialokasikan BGN untuk menambah hingga 2.500 SPPG yang menyasar 750 ribu penerima manfaat, diperkirakan mencapai Rp 25 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Anggaran Makan Begizi Gratis di Papua Rp 25 Triliun, Lebih Mahal Dibandingkan Jawa
Indonesia
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Dana otsus, harus dipergunakan untuk program-program pembangunan prioritas di daerah, yang ditujukan langsung untuk kepentingan rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Presiden Larang Dana Otsus Papua Digunakan Buat Perjalanan Luar Negeri
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Indonesia
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Presiden RI, Prabowo Subianto, mendorong pembangunan lumbung pangan di Papua. Hal itu menjadi pelajaran dari berbagai bencana alam yang melanda Indonesia.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Belajar dari Bencana, Prabowo Dorong Pembangunan Lumbung Pangan di Papua
Indonesia
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Presiden RI, Prabowo Subianto, menargetkan 2.500 SPPG di Papua bisa beroperasi penuh pada 17 Agustus 2026.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Targetkan 2.500 SPPG di Papua Beroperasi Penuh pada 17 Agustus 2026
Indonesia
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, akan dikenakan sanksi tegas bagi rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Ibu Hamil Meninggal Setelah Ditolak Berbagai RS di Papua, Ini Respon Prabowo dan Menkes
Indonesia
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Banyak mahasiswa asal Papua yang belajar di luar negeri belum menerima beasiswa dari pemerintah daerah. Pemerintah pusat akan mengambil alih pembiayaan melalui LPDP.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
Krisis Pembiayaan, Pemerintah Pusat Siap Selamatkan Mahasiswa Papua di Luar Negeri
Bagikan