Papua Barat Kembali Membara, Kini Pasar Fakfak Dibakar Massa

Aksi demonstrasi diwarnai pembakaran kios di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8) (Antaranews)
Merahputih.com - Kerusuhan kembali terjadi di Papua Barat saat Manokwari dan Sorong sudah mereda. Pasar Fakfak dibakar massa. Diduga, hal itu buntut dari kemarahan warga yang dipicu isu rasial ditambah hoaks.
“Tadi pagi sekitar pukul 11.00 WIT ada pergerakan massa di Fakfak. Ada pembakaran pasar dan obyek vital tetapi insyaallah bisa dikendalikan TNI-Polri dan Forpimda. Untuk apa membakar toh merugikan semua pihak,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen M Iqbal di Mabes Polri Rabu (21/8).
Baca Juga: Di Balik Kerusuhan, Ini Dia Surga Tersembunyi di Manokwari
Polri sudah mengirimkan 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau sebanyak 1.200 personel ke Papua. Setelah personel dari Sulawesi, pasukan dari Kalimantan juga diberangkatkan ke Papua.
"Bapak Kapolri memerintahkan Pak Asops untuk mem-BKO-kan. Saat ini di Papua Barat menyebar beberapa kota, yang tentunya sesuai dengan perkiraan intelejen sudah 12 SSK dari Polda-polda terdekat, seperti Sulsel, Sulteng, Maluku, NTB dan terakhir Kaltim yang akan segera tiba di tanah Papua," kata Iqbal.

Personel tambahan ditempatkan di wilayah Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Pasukan tambahan juga siap ditempatkan di Fakfak jika dibutuhkan.
"Ini sangat tergantung dengan perkiraan intelijen, kita tidak tahu eskalasinya bagaimana, saat ini masih dikendalikan polres setempat. Tapi, Kapolda Papua Barat tentunya mengambil secara cepat mungkin dari Manokwari, atau yang baru tiba dari Kaltim agar segera dipertebal di Fakfak," ujarnya.
Baca Juga: PSI Sebut Pembiaran Ormas Intoleran Bisa Picu Konflik Rasial
Polri sebelumnya mengatakan aparat yang ditugaskan di Papua akan mengedepankan langkah persuasif. Polisi juga menjamin tidak menggunakan peluru tajam dalam melakukan pengamanan.
"Yang perlu dicatat bahwa seluruh anggota Polri yang melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa tidak membawa peluru tajam, karena prinsipnya kehadiran anggota Polri di sana berkoordinasi dengan TNI dengan pemerintah daerah justru meredam, melokalisir, dan memitigasi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (21/8). (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Pengamat Ingatkan Indonesia Bisa Seperti Nepal, Fenomenanya Mirip Pejabat Flexing dan Korup

Bentuk Tim Pencari Fakta Kerusuhan Demo, 6 Lembaga HAM Bantah Jalani Instruksi Prabowo

Kondisi Nepal Memanas akibat Kerusuhan, Kemlu Jamin 134 WNI Tak Ada yang Jadi Korban

Tentara Nepal Bergerak Pulihkan Ketertiban, Perintahkan Warga Tetap di Rumah

Halte Transjakarta Senen Ganti Nama Jadi Jaga Jakarta, Pramono Ungkap Alasannya

SETARA Institute desak Prabowo Ungkap Dalang di Balik Kerusuhan Demo, Rakyat juga Berhak Tahu

Sempat Rusak Parah, Halte Transjakarta Senen Segera Diresmikan Kembali

Kuasa Hukum Sebut Delpedro Marhaen tak Punya Kuasa untuk Memicu Kerusuhan di Jakarta

Bantah Indonesia akan Terapkan Situasi Darurat setelah Demo, Kepala Badan Investigasi Khusus Nyatakan Situasi sudah Aman

Komisi V DPR Minta Fasilitas Umum yang Rusak Akibat Kerusuhan Segera Diperbaiki
