Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Kerusuhan kembali terjadi di Papua Barat saat Manokwari dan Sorong sudah mereda. Pasar Fakfak dibakar massa. Diduga, hal itu buntut dari kemarahan warga yang dipicu isu rasial ditambah hoaks.
“Tadi pagi sekitar pukul 11.00 WIT ada pergerakan massa di Fakfak. Ada pembakaran pasar dan obyek vital tetapi insyaallah bisa dikendalikan TNI-Polri dan Forpimda. Untuk apa membakar toh merugikan semua pihak,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen M Iqbal di Mabes Polri Rabu (21/8).
Baca Juga: Di Balik Kerusuhan, Ini Dia Surga Tersembunyi di Manokwari
Polri sudah mengirimkan 12 satuan setingkat kompi (SSK) atau sebanyak 1.200 personel ke Papua. Setelah personel dari Sulawesi, pasukan dari Kalimantan juga diberangkatkan ke Papua.
"Bapak Kapolri memerintahkan Pak Asops untuk mem-BKO-kan. Saat ini di Papua Barat menyebar beberapa kota, yang tentunya sesuai dengan perkiraan intelejen sudah 12 SSK dari Polda-polda terdekat, seperti Sulsel, Sulteng, Maluku, NTB dan terakhir Kaltim yang akan segera tiba di tanah Papua," kata Iqbal.
Personel tambahan ditempatkan di wilayah Manokwari dan Sorong, Papua Barat. Pasukan tambahan juga siap ditempatkan di Fakfak jika dibutuhkan.
"Ini sangat tergantung dengan perkiraan intelijen, kita tidak tahu eskalasinya bagaimana, saat ini masih dikendalikan polres setempat. Tapi, Kapolda Papua Barat tentunya mengambil secara cepat mungkin dari Manokwari, atau yang baru tiba dari Kaltim agar segera dipertebal di Fakfak," ujarnya.
Baca Juga: PSI Sebut Pembiaran Ormas Intoleran Bisa Picu Konflik Rasial
Polri sebelumnya mengatakan aparat yang ditugaskan di Papua akan mengedepankan langkah persuasif. Polisi juga menjamin tidak menggunakan peluru tajam dalam melakukan pengamanan.
"Yang perlu dicatat bahwa seluruh anggota Polri yang melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa tidak membawa peluru tajam, karena prinsipnya kehadiran anggota Polri di sana berkoordinasi dengan TNI dengan pemerintah daerah justru meredam, melokalisir, dan memitigasi," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, Rabu (21/8). (Knu)
