Beban Hidup Kelas Menengah Makin Berat, DPR Khawatir Stabilitas Ekonomi Nasional Terancam

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Selasa, 10 September 2024
Beban Hidup Kelas Menengah Makin Berat, DPR Khawatir Stabilitas Ekonomi Nasional Terancam

Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak. (Foto: dok. media PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kondisi ekonomi kelas menengah di Indonesia dianggap tidak baik-baik saja. Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai, kebijakan pemerintah yang berfokus pada masyarakat miskin dan kelas atas telah mengabaikan kebutuhan kelas menengah. Padahal, kelas menengah merupakan pendorong utama konsumsi domestik.

“Saat ini saja, kelas menengah Indonesia dibebani berbagai macam pungutan pajak, yang jika dijumlahkan bisa mendekati 20 persen dari jumlah pendapatan yang mereka terima,” kata Amin kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (10/9).

Dengan menurunnya jumlah kelas menengah, daya beli masyarakat juga menurun, yang dapat mengurangi permintaan barang dan jasa.

“Kelas menengah adalah tulang punggung perekonomian kita. Jika mereka terus terpuruk, dampaknya akan sangat besar terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amin Ak.

Baca juga:

Kemensos Siapkan Bantuan Bagi Kelas Menengah Turun Kelas

Amin mengingatkan, penurunan kelas menengah dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Ketimpangan yang meningkat dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut pentingnya subsidi BBM dan tarif transportasi umum yang terjangkau sebagai langkah konkret untuk membantu kelas menengah.

Mempertahankan subsidi BBM dan tarif transportasi publik membantu mengurangi biaya harian yang harus dikeluarkan oleh kelas menengah.

Ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan Tabungan.

Baca juga:

Banyak Kelas Menengah Turun Kelas Sinyal Bahaya Bagi Indonesia

Dengan pengeluaran yang lebih rendah untuk transportasi dan BBM, daya beli kelas menengah meningkat. Ini dapat mendorong konsumsi domestik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Dengan mempertahankan subsidi BBM dan tarif transportasi yang terjangkau, kita dapat meringankan beban pengeluaran harian mereka dan menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.

Amin Ak berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.

“Kebijakan yang tepat dan berimbang sangat diperlukan agar kita dapat keluar dari krisis ini bersama-sama,” tutup Amin yang juga politikus PKS ini.

Baca juga:

Ini Yang Dibutuhkan Kelas Menengah Biar Tidak Jatuh Miskin

Sekedar informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia telah menurun drastis dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk.

Namun, angka tersebut terus menurun hingga mencapai 47,85 juta orang atau 17,13 persen pada tahun 2024.

BPS mencatat saat ini ada 67,69 juta orang masuk kategori kelompok rentan miskin atau bertambah sebanyak 12,72 juta orang dibandingkan tahun 2019. Jumlah itu setara 24,23 persen dari jumlah penduduk Indonesia. (Knu)

#DPR RI #DPR #Ekonomi #Kelas Menengah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Optimistis Indonesia Jadi Raksasa Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Swasembada Energi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan hilirisasi dan industrialisasi menjadi kunci Indonesia menuju kekuatan ekonomi dunia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Prabowo Optimistis Indonesia Jadi Raksasa Ekonomi Lewat Hilirisasi dan Swasembada Energi
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
PPPK merupakan bagian penting dari aparatur negara yang berada di garis depan pelayanan publik dan menjalankan berbagai program pemerintahan di daerah.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Juni 2026
Komisi II DPR Minta Batalkan Pemecatan PPPK, Berpotensi Tambah Angka Pengangguran
Indonesia
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani meminta pemerintah mengantisipasi dampak kenaikan harga Pertamax menjadi Rp 16.250 per liter.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 10 Juni 2026
Kenaikan Harga Pertamax Tak Diantisipasi, Migrasi Besar-besaran ke Pertalite Bisa Terjadi
Indonesia
DEN Sebut Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Gejolak Global
Dewan Ekonomi Nasional menilai ekonomi Indonesia tetap solid dan jauh dari krisis. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen dan inflasi tercatat 3,08 persen pada 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
DEN Sebut Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Solid di Tengah Gejolak Global
Indonesia
Strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2027
Pemerintah bertumpu pada penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara guna menarik minat para pemodal internasional
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Juni 2026
Strategi Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Kejar Pertumbuhan Ekonomi 2027
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
DPR resmi mengesahkan RUU Polri menjadi undang-undang. Ada beberapa poin perubahan yang disorot.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Resmi Sahkan RUU Polri Jadi Undang-Undang, ini Poin Perubahannya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Presiden RI, Prabowo Subianto, dikabarkan bisa membubarkan DPR lewat dekrit. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Bisa Bubarkan DPR Lewat Dekrit, Benarkah?
Bagikan