Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Kondisi ekonomi kelas menengah di Indonesia dianggap tidak baik-baik saja. Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menilai, kebijakan pemerintah yang berfokus pada masyarakat miskin dan kelas atas telah mengabaikan kebutuhan kelas menengah. Padahal, kelas menengah merupakan pendorong utama konsumsi domestik.
“Saat ini saja, kelas menengah Indonesia dibebani berbagai macam pungutan pajak, yang jika dijumlahkan bisa mendekati 20 persen dari jumlah pendapatan yang mereka terima,” kata Amin kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (10/9).
Dengan menurunnya jumlah kelas menengah, daya beli masyarakat juga menurun, yang dapat mengurangi permintaan barang dan jasa.
“Kelas menengah adalah tulang punggung perekonomian kita. Jika mereka terus terpuruk, dampaknya akan sangat besar terhadap stabilitas ekonomi nasional,” ujar Amin Ak.
Baca juga:
Amin mengingatkan, penurunan kelas menengah dapat memperlebar kesenjangan antara kaya dan miskin. Ketimpangan yang meningkat dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Ia menyebut pentingnya subsidi BBM dan tarif transportasi umum yang terjangkau sebagai langkah konkret untuk membantu kelas menengah.
Mempertahankan subsidi BBM dan tarif transportasi publik membantu mengurangi biaya harian yang harus dikeluarkan oleh kelas menengah.
Ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, dan Tabungan.
Baca juga:
Banyak Kelas Menengah Turun Kelas Sinyal Bahaya Bagi Indonesia
Dengan pengeluaran yang lebih rendah untuk transportasi dan BBM, daya beli kelas menengah meningkat. Ini dapat mendorong konsumsi domestik yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Dengan mempertahankan subsidi BBM dan tarif transportasi yang terjangkau, kita dapat meringankan beban pengeluaran harian mereka dan menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
Amin Ak berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini.
“Kebijakan yang tepat dan berimbang sangat diperlukan agar kita dapat keluar dari krisis ini bersama-sama,” tutup Amin yang juga politikus PKS ini.
Baca juga:
Sekedar informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia telah menurun drastis dalam lima tahun terakhir.
Pada tahun 2019, jumlah kelas menengah mencapai 57,33 juta orang atau 21,45 persen dari total penduduk.
Namun, angka tersebut terus menurun hingga mencapai 47,85 juta orang atau 17,13 persen pada tahun 2024.
BPS mencatat saat ini ada 67,69 juta orang masuk kategori kelompok rentan miskin atau bertambah sebanyak 12,72 juta orang dibandingkan tahun 2019. Jumlah itu setara 24,23 persen dari jumlah penduduk Indonesia. (Knu)
