[HOAKS atau FAKTA]: DPR Panas Dingin Menkeu Purbaya Tutup Celah Korupsi BUMN
Tangkapan layar informasi hoaks. (Foto: Dok Mafindo)
MerahPutih.com - Unggahan viral di media sosial menyebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memperingatkan Menteri Keuangan Purabaya Yudhi Sadewa agar tidak ikut campur dalam urusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Bahkan, narasi dalam akun Facebook “Bdi Dy” itu menyebut DPR gerah karena Menkeu mulai menutup celah korupsi di lembaga negara. Unggahan tersebut telah mendapat 13.300-an tanda suka dan 2.600-an komentar. Berikut narasi lengkapnya:
“ADA YNG PANAS DINGIN..!!
HEBOH.. DPR RI LARANG PURBAYA IKUT CAMPUR MASALAH BUMN
Seperti Nya Lembaga2 Kotor Mulai Kelabakan Sejak Purbaya Datang Seperti Bumn Yng Selama Ini Di Sembunyikan
Purbaya Mau Meng Audit Semua Pegawai Bumn Satu Persatu Biar Semuanya Jelas Dimana Bobrok Nya”
FAKTA
Berdasarkan pemeriksaan fakta oleh Tim Mafindo (TurnBackHoax), tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut.
Tim memasukkan kata kunci “DPR larang Menkeu Purbaya ikut campur BUMN” ke mesin pencarian dan tidak menemukan bukti valid.
“Unggahan video berisi klaim tersebut merupakan konten palsu,” tulis Mafindo dalam laporannya.
KESIMPULAN
Dengan demikian, informasi yang menyebut DPR melarang Menkeu Purabaya ikut campur urusan BUMN adalah hoaks. Tidak ada pernyataan resmi dari DPR maupun lembaga pemerintah yang mendukung klaim tersebut. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Persiapkan Menkeu Purbaya Jadi Presiden di Periode Selanjutnya
[HOAKS atau FAKTA] : TNI Kini Bisa Audit Penggunaan Dana Desa karena Sering Digunakan Kades untuk Memperkaya Diri
[HOAKS atau FAKTA]: Menggunakan Handphone di Ruangan Gelap bisa Sebabkan Kebutaan pada Mata
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Pecat Sejumlah Menteri ketika Retret di Hambalang
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
[HOAKS atau FAKTA]: Pengaruh Menkeu Purbaya, Presiden Prabowo Sepakat Harga BBM Turun jadi Rp 7 Ribu Per Liter
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset