Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung, Komisi IX DPR Desak Audit Sistem Keamanan Pasien

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 15 April 2026
Bayi Nyaris Tertukar di RSHS Bandung, Komisi IX DPR Desak Audit Sistem Keamanan Pasien

Ilustrasi - Bayi. (ANTARA/HO/Internet).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - ANGGOTA Komisi IX DPR RI Arzeti Bilbina mendesak manajemen Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung memperketat pengawasan setelah insiden bayi yang nyaris tertukar. Ia menegaskan keamanan dan keselamatan pasien merupakan prioritas mutlak yang tidak boleh dikompromikan kelalaian sekecil apa pun.

Insiden ini menimpa seorang ibu bernama Nina Saleha. Saat bayinya dijadwalkan pulang dari ruang NICU, Nina mendapati buah hatinya sudah berada di tangan orang lain. Ia sempat meninggalkan ruangan sebentar untuk mengurus administrasi. Untungnya, kesalahan tersebut segera disadari sebelum bayi dibawa keluar dari lingkungan rumah sakit.

“Ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan yang seharusnya tidak boleh terjadi. Manajemen RSHS harus segera melakukan audit menyeluruh untuk mengevaluasi sistem agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” ujar Arzeti di Jakarta, Rabu (15/4).

Baca juga:

Jatuhi Sanksi Perawat Salah Kasih Bayi SP1, RSHS Bandung Siap Dievaluasi Kemenkes



Arzeti menekankan prosedur penyerahan bayi wajib melalui verifikasi ketat dan berlapis. Verifikasi tidak boleh hanya berdasarkan kepercayaan, tapi harus mencocokkan dokumen resmi orangtua dengan gelang identitas bayi secara prosedural dan terdokumentasi. “Penyerahan bayi harus melalui pemeriksaan lengkap. Identitas orangtua wajib diverifikasi dengan kartu pengenal resmi dan dicocokkan dengan data bayi. Ini prinsip dasar yang tidak boleh ditawar,” tegas legislator asal Jawa Timur tersebut.

Lebih lanjut, Arzeti meminta pihak rumah sakit melakukan investigasi mendalam, termasuk memeriksa rekaman CCTV untuk membedah kronologi kejadian secara transparan. Ia mengingatkan agar RS juga mengevaluasi kemungkinan adanya pihak luar yang sengaja memanfaatkan kelengahan petugas di lapangan.

“Jangan sampai ada celah sekecil apa pun. Seorang ibu harus menerima bayinya sendiri. Kasus ini harus menjadi alarm keras bagi Kementerian Kesehatan untuk memperketat standard operational procedure (SOP) keamanan pasien di seluruh rumah sakit di Indonesia,” pungkasnya.(Pon)




Baca juga:

Kasus RSHS Bandung Salah Kasih Bayi ke Ibu Selesai Secara Kekeluargaan








#Bayi #Bandung #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Maskapai Super Air Jet Ajukan Rute 8 Kota Baru dari Bandung Pakai Airbus A320, Ini Daftarnya!
Super Air Jet mengajukan delapan rute baru dari Bandara Husein Sastranegara Bandung ke Denpasar, Makassar, Balikpapan, Pontianak, Batam, Pekanbaru, Padang, dan Kualanamu. Maskapai akan menggunakan Airbus A320 berkapasitas 180 kursi.
Wisnu Cipto - Kamis, 16 Juli 2026
Maskapai Super Air Jet Ajukan Rute 8 Kota Baru dari Bandung Pakai Airbus A320, Ini Daftarnya!
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Bagikan