Kini Bayar Pajak Tak Perlu Repot, DJP dan SPT Online Solusinya

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 30 Juli 2018
Kini Bayar Pajak Tak Perlu Repot, DJP dan SPT Online Solusinya

ilustrasi pajak (pixabay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Di era serba maju seperti saat ini, masyarakat mengenal teknologi internet dan memanfaatkannya untuk berbagai bidang kehidupan. Dengan teknologi internet, berbagai hal yang dulunya selalu dilakukan dengan cara manual saat ini telah dipermudah.

Contohnya adalah melakukan pembayaran, pembelian suatu barang, menggunakan jasa transportasi, semuanya termudahkan dengan penggunaan jaringan internet. Tak terkecuali pada pelayanan pembayaran pajak masyarakat yang kini telah memanfaatkan sistem online.

Apa itu DJP Online

DJP online merupakan aplikasi berbentuk e-filing yang penyediaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Adanya aplikasi e-filing ini menjadikan wajib pajak lebih mudah lagi dalam melaporkan SPT pajaknya pada setiap tahun. (Baca juga: Berikut 4 Cara Mudah Cek Pajak Kendaraan Anda)

Saat ini wajib pajak tidak perlu lagi mengantri untuk mengurus SPT tahunan di kantor pajak atau menggunakan jasa kurir untuk dalam mengurus SPT tahunan. Anda sebagai wajib pajak cukup membuka laptop yang terkoneksi dengan jaringan internet.

Selanjutnya, buka situs DJP online dan mengisi formulir yang ada di sana, maka urusan SPT tahunan telah selesai dilakukan. Pengisian formulir SPT tahunan ini bisa dilakukan di manapun dan kapanpun sehingga terasa sangat fleksibel.

Cara Mendaftar DJP Online

Sebelum mendaftar DJP online untuk melakukan pembayaran SPT tahunan dengan mudah dan praktis, wajib pajak harus memiliki EFIN terlebih dahulu.

EFIN merupakan singkatan dari Electronic Filing Identification Number atau disebut juga dengan nomor identifikasi e-filing. Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak harus datang sendiri ke kantor pajak, tidak bisa diwakilkan oleh orang lain.

Hal yang perlu diperhatikan adalah wajib pajak tidak harus mengurus EFIN di KPP tempatnya terdaftar, bisa di lakukan melalui KPP mana saja. Tentunya saat wajib pajak ada di tempat kerja yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggalnya, ia bisa mengurus EFIN di KPP terdekat dengan kantornya.

Pada saat akan melakukan aktivasi EFIN, maka wajib pajak perlu membawa berbagai berkas, yakni fotokopi KTP dan fotokopi kartu NPWP. Selanjutnya yang akan dilakukan adalah mengisi formulir aktivasi EFIN lalu diserahkan pada loket. (Baca juga: Jangan Salah Membedakan Pajak Dan Retribusi)

Apabila EFIN telah diaktifkan maka bisa digunakan untuk berbagai layanan pada DJP online. EFIN yang telah dimiliki ini harus disimpan baik-baik agar Anda bisa melakukan berbagai layanan yang ada di DJP online dengan mudah. Apabila EFIN hilang maka yang harus dilakukan adalah mendaftar ulang di kantor pajak.


Langkah-langkah mendaftar DJP online

1. Buka Situs Resmi DJP

Kunjungi situs resmi DJP efiling.pajak.go.id agar Anda bisa mendapatkan semua pelayanan DJP online. Setelah memasuki situs tersebut, layar akan menampilkan kolom login.
Apabila Anda belum punya akun, yang harus dilakukan adalah mengklik tombol daftar.

2. Isi e-Form dengan Identitas Pribadi

Setelah memilih tombol daftar, langkah selanjutnya adalah memasukkan berbagai data yang dibutuhkan. Masukkan NPWP, nomor EFIN yang aktif, kode keamanan, lalu klik tombol Verifikasi.

Setelah mengklik tombol verifikasi, maka akan muncul identitas wajib pajak. Pastikan nama dan identitas lain yang muncul memang sesuai, jika tidak tandanya Anda salah memasukkan NPWP atau nomor EFIN.

3. Aktivasi Akun

Setelah muncul identitas tersebut, Anda perlu memasukkan alamat email dan nomor HP. Kemudian, masukkan password lalu tekan tombol Simpan.

Bukalah inbox email dan cari kiriman dari DJP online. Klik link yang diberikan untuk verifikasi email dan mengaktivasi DJP online.

aplikasi djp online
Caption


Cara Lapor Pajak Via e-Filing DJP Online

Setelah memiliki akun, Anda perlu login ke situs djponline.pajak.go.id, dengan memasukkan NPWP beserta password yang telah Anda buat. Kemudian, pilih menu Buat SPT, dan lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang isinya apakah besar pendapatan Anda kurang atau lebih dari 60 juta rupiah dalam satu tahun.

Apabila kurang dari 60 juta rupiah, maka Anda akan mendapatkan formulir 1770 SS. Apabila penghasilan di atas 60 juta rupiah, Anda akan mendapat formulir 1770 S. Formulir 1770 SS dan 1770 S diperuntukkan bagi orang yang berstatus sebagai pegawai atau karyawan baik di pemerintahan maupun swasta.

Untuk yang sebagai pengusaha atau memiliki pekerjaan bebas seperti pengacara, notaris, akuntan dan sebagainya menggunakan formulir 1770.

Perbedaan mendasar dari ketiga formulir ini adalah jumlah penghasilan serta status pekerjaan yang dimiliki. Setelah mendapat formulir yang sesuai dengan pekerjaan Anda, berikut ini adalah tahapan yang harus dilakukan:


1. Mengisi SPT

Apabila belum pernah sama sekali mengisi data SPT, maka pilihlah tombol Normal. Berbeda lagi jika sudah pernah namun ingin melakukan pengubahan beberapa data, yang dipilih adalah tombol Pembetulan.

Selanjutnya adalah mengklik tombol Berikutnya untuk meneruskan pengisian. Ada 4 isian, pertama Isian A untuk mengisi sesuai yang tertera pada bukti pemotongan pajak A1/A2 dari bendahara kantor.

Isian B tentang jumlah pendapatan yang dikenai PPh final serta penghasilan yang tidak sebagai Objek Pajak. Kemudian Isian C tentang total harta dan kewajiban yang dipunyai di akhir tahun. Terakhir Dsian D yang menyatakan bahwa semua isian adalah benar. (Baca juga: Bisa Nggak Sih Menghindari Pajak Progresif?)

2. Verifikasi SPT

Selanjutnya Anda akan masuk di menu Kirim SPT. Klik bagian verifikasi agar kode dikirim ke alamat email Anda. Setelah mendapatkan email berisi kode verifikasi, Anda perlu meng-copy kode tersebut dan di-paste pada kolom yang tertera, lalu klik Kirim SPT.

Laporan SPT tahunan akan segera dikirimkan pada email Anda sebagai wajib pajak.

Berita ini diolah MerahPutih.com dari berbagai sumber.

#Pajak #Ditjen Pajak
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
PTKP merupakan batasan jumlah penghasilan wajib pajak (WP) orang pribadi yang dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 November 2026
Siap Siap Nih! Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Bakal Direvisi di 2027
Indonesia
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
PAM Jaya meraih penghargaan sebagai pembayar pajak terbesar di Jakarta Pusat. Hal itu memberikan kontribusi bagi negara.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
PAM Jaya Masuk Daftar Pembayar Pajak Terbesar, ini Kontribusinya bagi Negara
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Pramono berharap Jakarta bisa menjadi kota sinema seperti Busan yang merupakan kota sinema di Korea Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Putar Film Nasional, Pramono Beri Potongan Pajak 50 Persen
Indonesia
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Penyempurnaan kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda serta memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Oktober 2026
Kemenkeu Beri Keringan Buat Lunasi Pokok Utang Pajak
Indonesia
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
PPN dalam negeri tumbuh 51,3 persen menjadi Rp 369,5 triliun, antara lain didorong aktivitas perdagangan besar bahan bakar minyak (BBM).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Begini Pendapatan Pajak Sampai 30 September 2026, Pajak Penjualan Barang Mewah Naik Drastis
Indonesia
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Penerapan pajak perdagangan elektronik berpotensi mendorong penyesuaian harga di tingkat konsumen karena tambahan komponen pajak dapat menjadi biaya operasional bagi pedagang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Oktober 2026
Penerapan Pajak Perdagangan Elektronik Mulai 1 Oktober 2026 Bisa Bikin Harga Barang Dinaikkan
Indonesia
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
PPh 22 yang telah dipungut melalui lokapasar kemudian diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam tahun berjalan atau menjadi bagian dari pelunasan PPh Final, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Pungutan Pajak Penghasilan Pedagang du Marketplace Mulai Diterapkan Per 1 Oktober 2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Saat ini juga tengah dibahas untuk pembuatan program tambahan untuk KPR bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp 17 juta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Pekerja di Seluruh Sektor Dengan Upah di Bawah Rp 10 Juta Dapat Insentif Pajak
Bagikan