Bawaslu Waspadai Pencurian Data Pemilu 2024

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 20 Februari 2023
Bawaslu Waspadai Pencurian Data Pemilu 2024

Ilustrasi - Pemilihan Umum serentak tahun 2024. ANTARA/Ilustrator Abdullah Rifai

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) akan meningkatkan keamanan siber seluruh satuan kerja Bawaslu melalui pembentukan computer security incident response team (CSIRT).

Anggota Bawaslu Puadi menegaskan, pembentukan CSIRT merupakan langkah penting yang perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya pencurian data di lingkungan pengawas pemilu.

Penjelasan Puadi tersebut bercermin terhadap kasus pencurian data pemilih yang pernah terjadi sebelumnya.

Baca Juga:

Bawaslu DKI Persilakan Satpol PP Tertibkan Baliho Partai dan Caleg

Berdasarkan itu, dia tidak ingin hal ini terulang kepada Bawaslu. Karena menurutnya, ini berkaitan dengan reputasi lembaga yang dipertaruhkan.

"Maka dari itu, apa yang disebut reputasi kelembagaan yang atas nama Bawaslu ini harus dipertaruhkan. Jangan sampai nanti Bawaslu sebagai pengawas justru juga terkena serangan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” ungkap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu itu dalam rapat bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, Senin (20/2).

Puadi menyadari bahwa Bawaslu dalam menghadapi Pemilu 2024 akan mempunyai data-data penting yang harus dilindungi.

Baik data di divisi pencegahan, penanganan pelanggaran, sengketa dan sebagainya yang butuh keamanan.

"Melindungi dan menjaga keamanan data juga merupakan manifestasi tanggung jawab teman-teman di Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun provinsi dan kabuapten/kota,” jelas Puadi.

Baca Juga:

Bawaslu Minta Jajarannya Tingkatkan Kewaspadaan Jelang Pemilu 2024

Puadi meyakini, dengan menjamin keamanan siber di lingkungan Bawaslu tentu akan meningkatkan kepercayaan publik secara signifikan.

Maka dari itu, dia juga memerintahkan seluruh jajaran Bawaslu untuk serius dalam menangani keamanan siber.

“Karena ini bagian dari komitmen Bawaslu agar political will Bawaslu dalam mendukung kebijakan atau sistem manajemen keamanan di lingkungan Bawaslu dalam apa yang disebut sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE berjalan dengan baik,” pungkas Puadi. (Knu)

Baca Juga:

Seluruh Komisioner KPU dan Bawaslu Disidang DKPP

#Bawaslu #Pemilu #Pemilu 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Bagikan