Mula Akmal
MerahPutih.com- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berharap politisasi identitas hingga politik uang tidak terjadi di Pemilu 2024.
Anggota Bawaslu Totok Hariyono menjelaskan politisasi identitas adalah upaya memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan politik tertentu yang berpotensi menghina, menghasut, dan memecah-belah anak bangsa.
Baca Juga:
Bawaslu DKI Bersama Satpol PP Tertibkan Alat Peraga Kampanye Bacaleg
"Ini yang tidak boleh, politisasi identitas itu yang tidak boleh, kalau politik identitas itu sudah ada dalam diri kita dan tidak bisa diingkari," katanya di Jakarta, Sabtu (30/9).
Menurutnya, persoalan politik identitas ini merupakan salah satu tantangan dalam Pemilu 2024 mendatang. Tantangan lain selain politik identitas, kata dia, soal politik uang.
Dia menjelaskan terminologi politik uang dalam undang-undang pemilu hanya mencakup tiga hal, pertama saat masa kampanye, saat masa tenang, dan saat pencoblosan.
"Di luar itu tidak ada normanya, tidak ada hukumnya. Dalam undang-undang yang disebut politik uang hanya yang ada di tiga tempat tersebut," ujarnya.
Tantangan Pemilu 2024 selanjutnya, kata dia yaitu hoaks atau berita bohong.
Baca Juga:
Bawaslu Waspadai Masa Reses Dijadikan Kampanye Terselubung Caleg Petahana
Dia menjelaskan berdasarkan data Mafindo pada tahun 2022 Hoaks Politik mencapai 549 buah dari total 1.698 hoaks (32,3 persen).
Tantangan Pemilu 2024 lainnya, sebut Totok yaitu persoalan netralitas ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, dan semua pihak yang dilarang ikut dalam kampanye.
Untuk itu dia meminta kepada masyarakat untuk bersama-sama mengawasi soal netralitas ini, juga terhadap penyelenggara pemilu.
"Kalau penyelenggaranya tidak netral, tidak berintegritas silakan laporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu," tegasnya. (Knu)
Baca Juga:
Bawaslu akan MoU dengan TNI-Polri untuk Wujudkan Kepastian Hukum di Pemilu 2024
