Bawaslu Rilis Provinsi Rawan Konflik di Pilkada 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 27 Agustus 2024
Bawaslu Rilis Provinsi Rawan Konflik di Pilkada 2024

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty (Bawaslu)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merilis Pemetaan Kerawanan Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan pertama provinsi rawan konflik di pilkada tahun ini.

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Bawaslu RI, ada 5 provinsi yang masuk ketegori rawan tinggi. Sementara itu, 28 provinsi masuk kategori rawan sedang, dan 4 provinsi rawan rendah.

"NTT menempati posisi pertama karena dari 27 indikator, 19 indikator terjadi di NTT," kata Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, yang dikutip Selasa (27/8).

Baca juga:

Bawaslu Ungkap Sejumlah Cara Meredam Politik Uang saat Pilkada 2024

Disusul provinsi Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. "Kalimantan Timur dengan 18 indikator, Jatim dengan 17 indikator, dan Sulsel dan Sulteng dengan indikator masing-masing 16," kata Lolly.

Untuk provinsi dengan tingkat rawan sedang diantaranya; Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Papua, dan Sulawesi Barat.

Kemudian Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Maluku, Papua Tengah, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Maluku Utara.

Baca juga:

Bawaslu Tegaskan KPU Wajib Turuti Putusan MK soal Pilkada 2024

Sedangkan provinsi dengan kategori rawan rendah yakni Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah.

"Rawan rendah ada empat, kalau selama ini orang memandang Papua selalu masuk rawan tinggi, dari pemetaan Bawaslu, Bali, Kaltara, Papua Selatan, Kalteng masuk ke dalam rawan rendah," tutupnya. (Asp).

#Bawaslu #Bawaslu RI #Rawan Konflik
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Situasi Indonesia Panas, Rektor UMJ: Perbedaan Pandangan Jangan Berujung Kekerasan
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy menegaskan, setiap perbedaan pandangan tidak boleh berujung pada kekerasan.
Soffi Amira - Selasa, 02 September 2025
Situasi Indonesia Panas, Rektor UMJ: Perbedaan Pandangan Jangan Berujung Kekerasan
Indonesia
Kerusuhan di Indonesia Dikomandoi Sosok Terlatih, SETARA Institute: Dipicu Ketegangan Elite dan Kontestasi Kekuasaan
Kerusuhan di Indonesia dikomandoi oleh sosok terlatih. Hal itu diungkapkan oleh SETARA Institute, yang menilai aksi tersebut hanya bisa digerakkan orang-orang terlatih.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Kerusuhan di Indonesia Dikomandoi Sosok Terlatih, SETARA Institute: Dipicu Ketegangan Elite dan Kontestasi Kekuasaan
Indonesia
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja merespons demonstrasi masyarakat Papua yang menemukan dugaan pelanggaran oleh Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin
Frengky Aruan - Selasa, 12 Agustus 2025
Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua
Dunia
Pasukan Thailand-Kamboja Saling Hantam, Peringatan Trump Dicuekin Habis-habisan
Hingga Minggu (27/7), belum ada laporan korban jiwa tambahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 Juli 2025
Pasukan Thailand-Kamboja Saling Hantam, Peringatan Trump Dicuekin Habis-habisan
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Dunia
Ketegangan Meningkat di Asia Selatan, AS Mediasi India-Pakistan Setelah Serangan Mematikan di Kashmir
Rubio juga mendorong negara-negara lain untuk terlibat dalam upaya diplomatik dengan Pakistan dan India
Angga Yudha Pratama - Rabu, 30 April 2025
Ketegangan Meningkat di Asia Selatan, AS Mediasi India-Pakistan Setelah Serangan Mematikan di Kashmir
Indonesia
DPR Kawal Hak Masyarakat dalam Proyek Strategis Nasional di Rempang Eco City dan Sengketa Tanah Gobah
Sebagai langkah lanjutan, Komisi VI akan memanggil PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 April 2025
DPR Kawal Hak Masyarakat dalam Proyek Strategis Nasional di Rempang Eco City dan Sengketa Tanah Gobah
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bagikan