Bawaslu Rilis Provinsi Rawan Konflik di Pilkada 2024

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty (Bawaslu)
MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI merilis Pemetaan Kerawanan Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan pertama provinsi rawan konflik di pilkada tahun ini.
Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Bawaslu RI, ada 5 provinsi yang masuk ketegori rawan tinggi. Sementara itu, 28 provinsi masuk kategori rawan sedang, dan 4 provinsi rawan rendah.
"NTT menempati posisi pertama karena dari 27 indikator, 19 indikator terjadi di NTT," kata Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, yang dikutip Selasa (27/8).
Baca juga:
Bawaslu Ungkap Sejumlah Cara Meredam Politik Uang saat Pilkada 2024
Disusul provinsi Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. "Kalimantan Timur dengan 18 indikator, Jatim dengan 17 indikator, dan Sulsel dan Sulteng dengan indikator masing-masing 16," kata Lolly.
Untuk provinsi dengan tingkat rawan sedang diantaranya; Aceh, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Papua, dan Sulawesi Barat.
Kemudian Riau, Papua Barat, DKI Jakarta, Maluku, Papua Tengah, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Papua Barat Daya, Kalimantan Barat, Bengkulu, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Papua Pegunungan, Maluku Utara.
Baca juga:
Bawaslu Tegaskan KPU Wajib Turuti Putusan MK soal Pilkada 2024
Sedangkan provinsi dengan kategori rawan rendah yakni Bali, Kalimantan Utara, Papua Selatan, dan Kalimantan Tengah.
"Rawan rendah ada empat, kalau selama ini orang memandang Papua selalu masuk rawan tinggi, dari pemetaan Bawaslu, Bali, Kaltara, Papua Selatan, Kalteng masuk ke dalam rawan rendah," tutupnya. (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Situasi Indonesia Panas, Rektor UMJ: Perbedaan Pandangan Jangan Berujung Kekerasan

Kerusuhan di Indonesia Dikomandoi Sosok Terlatih, SETARA Institute: Dipicu Ketegangan Elite dan Kontestasi Kekuasaan

Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dan Polri di PSU Pilkada Papua

Pasukan Thailand-Kamboja Saling Hantam, Peringatan Trump Dicuekin Habis-habisan

Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP

Ketegangan Meningkat di Asia Selatan, AS Mediasi India-Pakistan Setelah Serangan Mematikan di Kashmir

DPR Kawal Hak Masyarakat dalam Proyek Strategis Nasional di Rempang Eco City dan Sengketa Tanah Gobah

Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto

Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD

Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
