Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Abhan menyampaikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6).
"Kami menyampaikan di awal keterangan Bawaslu ini adalah mencakup empat hal," kata Abhan saat membacakan keterangan sebagai pihak pemberi keterangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (18/6).
Abhan menjelaskan keterangan tersebut menyangkut empat hal. Pertama, hasil pengawasan Pemilu 2019 mulai dari tahapan awal sampai pada tahapan terakhir. Kedua, tindak lanjut temuan dan laporan selama tahapan Pemilu 2019.
BACA JUGA: Tim Hukum Prabowo-Sandi Beberkan Bolong-Bolong Jawaban KPU
"Ketiga, keterangan terhadap dalil-dalil dari pemohon yang ditujukan pada Bawaslu. Dan keempat, berapa jumlah jenis pelanggaran selama Pemilu 2019 ini," jelas dia.
Abhan menegaskan, penyampaian empat poin itu didasarkan pada fakta-fakta bukan pada opini. Menurutnya, keterangan Bawaslu sesuai keterangan yang diberikan berdasarkan fakta pengawasan.
"Selama Pemilu 2019, jadi atas dasar fakta. Jadi Kalau memang tidak terbukti (kecurangan) kami sampaikan tidak terbukti. Kalau terbukti kami sampaikan terbukti, jadi sekali lagi keterangan kami adalah fakta bukan opini," tegas dia.
Abhan menyebut bahwa dalil pemohon soal kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif (TSM) selama penyelenggaraan Pemilu 2019, sudah pernah diputuskan pihaknya.
"Terkait TSM sudah jelas diputuskan kami (putusan sebelumnya)" imbuhnya.
Sebelumnya, Bawaslu memutus menolak laporan dugaan tindak pidana terstrukur masif dan sistematis (TSM) yang diadukan oleh Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Prabowo-Sandi. Salah satu alasan penolakan adalah karena pelapor hanya membawa print out berita online.
Dalam putusannya, ada empat poin yang menjadi alasan penolakan, mengacu pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum.
Pertama, laporan BPN dinilai belum menunjukkan adanya perbuatan terstruktur dan masif dilakukan oleh terlapor, yakni tim pasangan calon presiden dan wakil presiden 01. Menurut Bawaslu, laporan diserahkan hanya berupa print out berita online yang tidak didukung bukti yang kuat.
Selain alasan tersebut, Bawaslu menyebut laporan dilayangkan Tim Hukum BPN 02 dinilai tidak memasukkan bukti yang menunjukkan adanya perbuatan terlapor yang dilakukan secara sistematis.
BACA JUGA: Mengapa Klaim Angka Kemenangan Prabowo-Sandi Selalu Berubah-ubah?
Hal ini dikarenakan tidak adanya pertemuan yang diinisiasi oleh terlapor untuk melakukan perbuatan pelanggaran administratif yang terstruktur sistematis dan masif (TSM) dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019.
Keputusan tersebut termaktub dalam pleno Bawaslu yang tertuang dalam putusan bernomor 01/LP/PP/ADR/TSM/RI/00.00/V/2019, tertanggal 15 Mei 2019.
Sehingga, laporan yang dilayakan Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso, tersebut tidak berlanjut ke proses hukum. (Pon)
