Bawaslu Pastikan Pilkada Serentak Tetap Berlangsung Meski Ada Pandemi Corona

MerahPutih.Com - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) memastikan belum ada penundaan Pilkada 2020. Rencananya ajang ini bakal berlangsung di 270 wilayah ini diadakan September mendatang meksi ada pandemi corona.

Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin, mengatakan, skenario yang yaitu melakukan Pilkada lanjutan maupun Pilkada susulan bagi daerah yang tidak memungkinkan digelar Pilkada sesuai jadwal.

Baca Juga:

Mendagri Tito Tegaskan Lockdown Otoritas Pemerintah Pusat

Namun kedua opsi itu masih perlu didiskusikan dengan KPU, DKPP, Mendagri dan Menkopolhukam pada rapat mendatang.

"Ada mekanisme Pemilu lanjutan, di mana sebagian tahapan tidak bisa dilakukan. Apa itu sebagian tahapan, misalnya tahapan yang berlangsung dalam waktu dekat, soal verifikasi dukungan calon perseorangan misalnya, tentu ini diputuskan bersama," kata Afifuddin dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (17/3).

Skenario lain adalah Pilkada susulan, yang mana seluruh tahapan Pilkada tidak bisa dilanjutkan tetapi sebagian daerah tidak.

Misalnya ada beberapa zona merah daerah terjangkit corona seperti Jawa Barat, yakni Depok, Bekasi, Cirebon, Purwakarta.

"Tentu pemetaan daerah ini akan menjadi modal untuk dibicarakan bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP sebagai penyelenggara pemilu, dan pemerintah dan DPR," ujarnya.

Ia menegaskan kalau yang dipilih adalah skenario Pilkada lanjutan dan Pilkada Susulan, maka ada beberapa aturan yang harus disesuaikan dan dibahas bersama DPR. Afif menyebut skenario ini sudah disampaikan ke KPU dalam bentuk rekomendasi di tengah menghadapi wabah corona.

"Secara resmi kemarin Bawaslu sudah menyurati KPU untuk mengingatkan hal ini, dan secara cepat juga kita mendapatkan update bahwa situasi penanggulangan atau antisipasi virus Corona ini juga harus kita lakukan tentu sambil berharap agar segera ada kabar baik terhadap perkembangan virus Corona," ungkapnya.

Ketua Bawaslu Abhan merekomendasikan KPU menyusun mekanisme teknis pelaksanaan tahapan pemilihan yang melibatkan kontak langsung dan perjumpaan fisik antar penyelenggara pemilu dengan masyarakat.

Selain itu, Bawaslu merekomendasikan KPU untuk melakukan pemetaan di daerah mana yang seluruh tahapan pemilihan tidak bisa dilaksanakan dan daerah mana yang bisa dilaksanakan hanya sebagiannya saja.

Menurut Abhan, kedua hal ini penting untuk segera dilakukan karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tak mengenal terminologi penundaan.

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019, Undang-Undang pemilihan tidak dikenal terminologi penundaan di seluruh wilayah dan seluruh tahapan. Jadi terminologi yang ada di Undang-Undang adalah pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan," kata Abhan.

Baca Juga:

Dampak Solo KLB Corona, Penumpang Angkutan Umum BST dan Freeder Turun 100 Persen

Rekomendasi selanjutnya adalah agar KPU membuat langkah antisipasi terhadap penyelenggaraan pemilihan yang terdampak dari situasi Covid-19 terkini. Lalu Bawaslu juga merekomendasikan agar KPU memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020.

"Memberikan kepastian hukum kepada pengawas pemilihan parpol dan bakal calon perseorangan terhadap pelaksanaan pemilihan dalam situasi bencana nasional yang ditetapkan pemerintah," pungkas Abhan.(Knu)

Baca Juga:

BNPB Sebut Pandemi Corona Masuk Bencana Skala Nasional