Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Kampanye Terselubung Bupati Klaten saat Wabah Corona Jadi Sorotan

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 30 April 2020
Kampanye Terselubung Bupati Klaten saat Wabah Corona Jadi Sorotan

Bantuan hand sanitizer ditempeli stiker mpatan itu, Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani. (MP/Istimewa).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiuddin meminta semua pihak agar tidak melakukan kampanye terselubung di tengah wabah COVID-19.

Hal itu dilakukan setelah adanya kasus pemberian bantuan hand sanitizer di wilayah Klaten dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten dengan ditempeli stiker bergambar Bupati Klaten sekaligus petahana bakal cabup di Pilkada Klaten, Sri Mulyani.

Baca Juga

Bupati Klaten Politisasi Bansos COVID-19

"Semua pihak harus bersama-sama memerangi dan mencegah penyebaran COVID-19. Kalau memang berniat membantu tidak perlu memasang gambar atau memberi stiker seorang bakal calon yang juga menjabat kepala daerah," ujar Rofiuddin, Kamis (30/4).

Ia mengatakan Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar pemberian bantuan tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan pencitraan maupun popularitas dalam Pilkada 2020. Apalagi, batuan di tengah pandemi COVID bersumber dari anggaran APBN atau APBD.

"Bantuan dari uang rakyat jangan dimanfaatkan kampanye terselubung dengan cara menempeli stiker gambar petahana yang maju di Pilkada 2020. Kasus Bupati Klaten bisa jadi peringatan kepala daerah lainnya," kata dia.

Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiuddin. (MP/Ismail)
Koordinator Humas dan Hubal Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Rofiuddin. (MP/Ismail)

Rofiuddin menegaskan seharusnya, bantuan tersebut diniatkan untuk mengedepankan pelayanan dan membantu masyarakat. Bukan untuk kepentingan pencitraan dan popularitas.

"Sangat tidak etis jika adanya musibah COVID-19 dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Ini bicara etika politik," kata dia.

Bawaslu Jawa Tengah, kata dia, akan terus melakukan pengawasan terhadap proses Pilkada 2020. Hingga kini, proses Pilkada 2020 yang ditunda hanya empat tahapan. Di luar itu, tahapan atau penundaan Pilkada 2020 belum diputuskan secara resmi.

"Kalau dalam kasus di Klaten ada unsur pelanggaran akan segera diusut dan ditangani. Jika temuan itu memenuhi unsur pidana maka akan diproses pidana pemilu," tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, perilaku tak terpuji diperlihatkan Bupati Klaten Sri Mulyani di tengah pandemi COVID-19. Dia membagikan hand sanitizer dengan ditempeli stiker foto dirinya. Alih-alih mendapat pujian, Sri Mulyani malah banjir hujatan dari warganet yang tak simpati dengan sikap orang nomor satu di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tersebut.

Baca Juga

Viral, Hand Sanitizer Bantuan Kemensos Ditempeli Stiker Bakal Cabup Klaten

Tagar #BupatiKlatenMemalukan menjadi trending topic di medsos. Dalam kesempatan itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani langsung meminta maaf atas kekeliruan tersebut. (*)

Berita ini merupakan laporan Ismail Soli, kontributor merahputih.com untuk wilayah Solo dan sekitarnya

#Bawaslu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Keterangan dari Bawaslu termasuk Panwascam dalam sengketa hasil berdampak besar terhadap pertimbangan hakim MK.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Desember 2024
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Indonesia
Bawaslu DKI Layangkan Panggilan Ketiga untuk Grace hingga Maruarar Terkait Pelanggaran Pilkada
Bawaslu DKI sebut ketiganya mangkir saat pemanggilan pertama dan kedua.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Desember 2024
Bawaslu DKI Layangkan Panggilan Ketiga untuk Grace hingga Maruarar Terkait Pelanggaran Pilkada
Indonesia
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Bawaslu DKI panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait terkait pelanggaran Pilkada 2024.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Bagikan