Bawaslu Janji Tidak Istimewakan Gibran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2020
Bawaslu Janji Tidak Istimewakan Gibran

Sosialisasi Pilkada (Foto: Ismail/Jawa Tengah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Solo menegaskan tidak akan terpengaruh terhadap siapa pun yang akan maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo 2020. Termasuk kemungkinan majunya putra sulung Presiden Jokowi, Bawaslu pastikan tidak ada istilah anak emas.

"Siapa pun yang maju sebagai cawali dan cawawali di Pilwakot Solo kami akan tetap pada posisi yang diamanatkan Undang Undang," ujar Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono, Sabtu (4/7).

Budi mengungkapkan, Bawaslu tidak terpengaruh siapa pun calon yang akan diusung partai politik maupun perseorangan. Ia tetap mengawasi sesuai tahapan dalam Pilwalkot Solo.

Baca Juga:
Update COVID-19 Indonesia: Pasien Bertambah di 28 Provinsi

"Kalau dia (Gibran) maju Pilwakot Solo sah-sah saja tidak melanggar. Kami tetap perlakukan sama dengan calon lain dan tidak ada istilah anak emas," katanya.

Ketua Bawaslu Solo
Ketua Bawaslu Solo, Jawa Tengah, Budi Wahyono, Sabtu (4/7). (Foto: Ismail/Jawa Tengah)

Ia menjelaskan, terdapat empat dimensi utama yang dijadikan alat ukur terkait penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat. Keempanya adalah konteks sosial, konteks politik, konteks dukungan infrastruktur, dan konteks pandemi.

Saat ini, parameter IKP (Indeks kerawanan pemilu) Pilwakot Solo adalah 46,24. Angka ini menunjukkan kerawanannya rendah. Kerawanan tertinggi Pilwakot Solo adalah dalam kategori pandemi COVID-19. Atas dasar itu, Bawaslu meminta semua petugas pengawas untuk mematuhi protokol kesehatan agar tidak tertular virus corona. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pasien COVID-19 di Wisma Atlet Masih Bertambah

#Pilkada 2020 #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, melontarkan kritik keras terhadap sistem pemilu di Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 04 Februari 2026
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Indonesia
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
MK menyatakan keinginan agar konstituen diberikan hak untuk memberhentikan anggota DPR tidak selaras dengan konsep demokrasi perwakilan.
Wisnu Cipto - Kamis, 27 November 2025
MK Tolak Gugatan Rakyat Bisa Pecat DPR, Pilihannya Jangan Dipilih Lagi di Pemilu
Indonesia
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Media massa memiliki peran yang lebih besar yaitu sebagai pencerah bagi masyarakat di tengah serangan hoaks melalui media sosial.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Ketua DKPP Sebut Kritik Media Massa Vitamin yang Menyehatkan
Bagikan