Bawaslu Bakal Patroli di Medsos Jelang Pilkada Jabar

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 03 Februari 2018
Bawaslu Bakal Patroli di Medsos Jelang Pilkada Jabar

Ilustrasi berita hoax. Foto: Ist

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Harminus Koto mengatakan, dalam pengawasan di media sosial pihaknya telah membuat tim patroli media siber. Tugasnya untuk memantau aktivitas kampanye yang masing-masing paslon.

"Kita akan patroli di media sosial terkait isu sara, berita hoax dan tim patroli ini ada hingga tingkat desa," kata Harminus melalui sambungan telepon.

Ia pun mengimbau kepada tiap paslon agar selalu menampilkan kampanye yang positif.

KPU Jawa Barat mengeluarkan aturan kepada tiap-tiap pasangan calon yang ikut dalam Pilkada serentak 2018 termasuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat harus mendaftarkan akun medsosnya kepada KPU. Hal itu dilakukan untuk mempermudah pengawasan.

Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat mengatakan, KPU membatasi hanya lima akun yang berhak di daftarkan oleh masing-masing paslon. Hal itu didasarkan kepada ketentuan Pasal 47 Ayat (3) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

"Akun medsos paling banyak lima akun dan harus dilaporkan ke KPU," kata Yayat usai rapat koordinasi di Gedung DPRD Jawa Barat

Komisioner KPU Jabar Divisi Hukum, Agus Rustandi menambahkan, konten-konten yang disajikan dalam akun medsos tersebut tidak boleh menyinggung soal isu SARA, menyudutkan lawan, harus sopan dan beretika.

"Kampanye dalam bentuk lainnya pun diatur tidak boleh menyudutkan, isu SARA," ujarnya.

Ia mengatakan, masing-masing akun yang telah didaftarkan ke KPU akan dilaporlan pula kepada Bawaslu. Sehingga nanti Bawaslu akan melakukan pengawasan berkaitan dengan kampanye tiap tiap pasangan calon di mendsos.

"Besok Senin kita mau koordinasi dengan tim kampanye tiap tiap paslon berkaitan dengan kampanye soal dan dana kampanye. Kita akan kupas tuntas mekanisme aturan kampanye dan dana kampanye," ujarnya.

Dikatakan Agus, akun medos tersebut harus didaftarkan pada saat penetapan calon 12 Februari 2018 atau paling lambat sehari sebelum masa kampanye dimulai.

"Masa kampanye kan 15 Februari jadi paling lambat 14 Februari harus sudah didaftarkan," kata Agus seraya menambahkan, bahwa apabila telat melakukan pendaftaran akan diberikan himbauan untuk segera mendaftar

Berita ini laporan Yugi Prasetyo, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

#Bawaslu #Pilgub Jabar #Pilkada 2018 #KPU Jawa Barat
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Keterangan dari Bawaslu termasuk Panwascam dalam sengketa hasil berdampak besar terhadap pertimbangan hakim MK.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Desember 2024
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Indonesia
Bawaslu DKI Layangkan Panggilan Ketiga untuk Grace hingga Maruarar Terkait Pelanggaran Pilkada
Bawaslu DKI sebut ketiganya mangkir saat pemanggilan pertama dan kedua.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Desember 2024
Bawaslu DKI Layangkan Panggilan Ketiga untuk Grace hingga Maruarar Terkait Pelanggaran Pilkada
Indonesia
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Bawaslu DKI panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait terkait pelanggaran Pilkada 2024.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Indonesia
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Bawaslu DKI menangani 12 laporan pilkada, mulai dari politik uang hingga SARA. Laporan itu berasal dari masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Bagikan