Bawaslu: 16 Provinsi Rawan pada Pemilu 2019

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 09 April 2019
Bawaslu: 16 Provinsi Rawan pada Pemilu 2019

Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin. Foto: MP/Asropih

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tingkat kerawanan meningkat naik di 16 provinsi

"Secara detail-detail per kabupaten semakin tinggi satuan-satuan kerawanannya," kata Afif di Jakarta, Selasa (9/4).

Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin. Foto: MP/Asropih

Menurut dia, potensi Kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan naik lantaran lokasi itu diduga ada politik uang. Namun, kata dia, tak semua provinsi mainkan politik uang.

"Misalnya daerah-daerah yang katakanlah basis politik uang itu kan awalnya lebih banyak, sekarang konsentrasi kepada kejadian-kejadian meskipun tidak semuanya," tuturnya.

Karena sering temukan politik uang, sambung Afif, Bawaslu bakal menggelar apel siaga patroli serentak pada tanggal 12 Maret 2019 mendatang.

"Secara patroli di masa tenang sampai hari H. Secara serentak apel di 514 kab/kota. dan kami pusatkan dan undang banyak pihak jajaran Bawaslu sampai tingkat kecamatan," jelasnya.

Bawaslu mencatat sebanyak 16 provinsi mempunyai skor indeks kerawanan pemilu (IKP) tinggi. Dari 16 provinsi itu, Papua memiliki skor IKP teratas. Rata-rata skor IKP nasional sebesar 49,63. Sementara itu, skor IKP adalah provinsi Papua sebesar 55,08.

"Adapun, pada skala provinsi, Provinsi Papua adalah provinsi dengan skor IKP paling tinggi dengan skor 55,08 yang tersebar di 29 kabupaten/kota," ujar Afif ketika memaparkan IKP di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).

Pemilu
Logo Pemilu 2019

Selain itu, ada 15 provinsi lain yang skor IKP-nya lebih tinggi dari rata-rata skor nasional. Kelimabelas wilayah itu adalah Aceh (50,27), Sumatra Barat (51,72), Kepulauan Riau (50,12), Jambi (50,17), Bengkulu (50,37), Banten (51,25), Jawa Barat (52,11), Jawa Tengah (51,14), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (52,67).

Kemudian, disusul Kalimantan Utara dengan skor IKP 50,52, Kalimantan Timur skor 49,69, NTT (50,76), Sulawesi Utara (49,64), Sulawesi Tengah (49,76) dan Sulawesi Selatan dengan skor 50,84. (Asp).

#Bawaslu #Pilpres 2019 #Pemilu 2019
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Mei 2025
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP
Indonesia
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Agustiani Tio Fridelina bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Hasto.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 April 2025
Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Bawaslu Barito Utara disebut menilai peristiwa itu patut diperhitungkan
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Februari 2025
Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'
Indonesia
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Keterangan dari Bawaslu termasuk Panwascam dalam sengketa hasil berdampak besar terhadap pertimbangan hakim MK.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Desember 2024
Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’
Indonesia
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Lolly menyampaikan antisipasi agar tidak ada penyelenggara pemilu yang meninggal dunia lagi
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 Desember 2024
Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat
Indonesia
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Bawaslu: warga yang tidak menerima atau kehilangan Formulir C6 tetap memiliki hak memilih selama mereka memenuhi beberapa ketentuan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 08 Desember 2024
Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih
Indonesia
Bawaslu DKI Layangkan Panggilan Ketiga untuk Grace hingga Maruarar Terkait Pelanggaran Pilkada
Bawaslu DKI sebut ketiganya mangkir saat pemanggilan pertama dan kedua.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 Desember 2024
Bawaslu DKI Layangkan Panggilan Ketiga untuk Grace hingga Maruarar Terkait Pelanggaran Pilkada
Indonesia
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Bawaslu DKI panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait terkait pelanggaran Pilkada 2024.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait
Indonesia
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Bawaslu DKI menangani 12 laporan pilkada, mulai dari politik uang hingga SARA. Laporan itu berasal dari masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 06 Desember 2024
Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
Bagikan