Bawaslu: 16 Provinsi Rawan pada Pemilu 2019


Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin. Foto: MP/Asropih
MerahPutih.com - Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tingkat kerawanan meningkat naik di 16 provinsi
"Secara detail-detail per kabupaten semakin tinggi satuan-satuan kerawanannya," kata Afif di Jakarta, Selasa (9/4).

Menurut dia, potensi Kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan naik lantaran lokasi itu diduga ada politik uang. Namun, kata dia, tak semua provinsi mainkan politik uang.
"Misalnya daerah-daerah yang katakanlah basis politik uang itu kan awalnya lebih banyak, sekarang konsentrasi kepada kejadian-kejadian meskipun tidak semuanya," tuturnya.
Karena sering temukan politik uang, sambung Afif, Bawaslu bakal menggelar apel siaga patroli serentak pada tanggal 12 Maret 2019 mendatang.
"Secara patroli di masa tenang sampai hari H. Secara serentak apel di 514 kab/kota. dan kami pusatkan dan undang banyak pihak jajaran Bawaslu sampai tingkat kecamatan," jelasnya.
Bawaslu mencatat sebanyak 16 provinsi mempunyai skor indeks kerawanan pemilu (IKP) tinggi. Dari 16 provinsi itu, Papua memiliki skor IKP teratas. Rata-rata skor IKP nasional sebesar 49,63. Sementara itu, skor IKP adalah provinsi Papua sebesar 55,08.
"Adapun, pada skala provinsi, Provinsi Papua adalah provinsi dengan skor IKP paling tinggi dengan skor 55,08 yang tersebar di 29 kabupaten/kota," ujar Afif ketika memaparkan IKP di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/4).

Selain itu, ada 15 provinsi lain yang skor IKP-nya lebih tinggi dari rata-rata skor nasional. Kelimabelas wilayah itu adalah Aceh (50,27), Sumatra Barat (51,72), Kepulauan Riau (50,12), Jambi (50,17), Bengkulu (50,37), Banten (51,25), Jawa Barat (52,11), Jawa Tengah (51,14), dan Daerah Istimewa Yogyakarta (52,67).
Kemudian, disusul Kalimantan Utara dengan skor IKP 50,52, Kalimantan Timur skor 49,69, NTT (50,76), Sulawesi Utara (49,64), Sulawesi Tengah (49,76) dan Sulawesi Selatan dengan skor 50,84. (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Hentikan Penghitungan Suara Sepihak, Anggota Bawaslu Jaktim Diperiksa DKPP

Eks Komisioner Bawaslu Sebut Proses PAW Harun Masiku Dipantau Hasto

Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD

Tak Jalankan Rekomendasi Bawaslu, KPU Barito Utara Dianggap 'Main Mata'

Bawaslu Minta Panwascam Lapor sebelum Bersaksi di MK, biar tak Salah ‘Ngomong’

Bawaslu Lakukan Ini untuk Pastikan Pengawas Pemilihan Sehat

Bawaslu Tegaskan Formulir C6 Bukan Syarat Mutlak untuk Memilih

Bawaslu DKI Layangkan Panggilan Ketiga untuk Grace hingga Maruarar Terkait Pelanggaran Pilkada

Ada Dugaan Pelanggaran Pilkada, Bawaslu DKI Panggil Grace Natalie hingga Maruarar Sirait

Bawaslu DKI Tangani 12 Laporan Pilkada, Ada Politik Uang hingga SARA
