Banyak yang Terpapar COVID-19 saat PTM, DPR Sebut Pemerintah Belum Siap

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 27 September 2021
Banyak yang Terpapar COVID-19 saat PTM, DPR Sebut Pemerintah Belum Siap

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali memantau pelaksanaan vaksinasi di permukiman padat penduduk di Jakarta Barat. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani menyebut temuan adanya siswa sekolah yang terpapar COVID-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, menjadi bukti ketidaksiapan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani seusai meninjau vaksinasi di permukiman padat penduduk di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (26/9).

"Ternyata dari data yang ada di sekolah SD banyak murid yang terpapar. Artinya, belum siap bagaimana menjaga protokol kesehatan," kata dia kepada wartawan.

Baca Juga:

Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada

Untuk itu, Puan meminta agar sebelum PTM terbatas dimulai, sekolah harus memastikan tak hanya guru yang telah mendapatkan vaksin COVID-19. Melainkan para siswa juga sudah mendapat vaksinasi.

"Karena tatap muka anak-anak sekolah sudah melaksanakan vaksin dua kali baru bisa masuk ke sekolah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Puan juga mengingatkan pembukaan sekolah untuk belajar tatap muka hanya dapat dilakukan di wilayah zona hijau COVID-19.

Zona hijau bisa dibuka PTM bertahap, namun tentu saja melihat kondisi dan situasi yang ada.

"Jangan sampai kemudian terjadi peningkatan (kasus)," ucap politikus PDIP ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat berbincang-bincang dengan warga saat meninjau pelaksanaan vaksinasi dan memberikan bantuan, di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (25/9/2021). ANTARA/HO-DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani saat berbincang-bincang dengan warga saat meninjau pelaksanaan vaksinasi dan memberikan bantuan, di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (25/9/2021). ANTARA/HO-DPR RI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyampaikan klarifikasi terkait isu 2,8 persen sekolah menjadi klaster COVID-19 selama PTM terbatas.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendiknbud Ristek Jumeri mengatakan, ada empat mispersepsi di masyarakat terkait hal tersebut.

Pertama, data 2,8 persen yang dipublikasikan Kemendikbud Ristek, bukan klaster COVID-19, namun itu merupakan jumlah warga sekolah yang terpapar COVID-19.

Adapun berdasarkan data hasil survei Kemendikbud Ristek per 20 September 2021, tercatat ada 2,8 persen atau 1.296 dari 46.580 responden sekolah menjadi klaster COVID-19.

Data yang sama juga menyebut 7.307 tenaga pendidik dan 15.429 siswa positif COVID-19.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM

Menurut Jumeri, data 2,8 persen sekolah yang jadi klaster COVID-19 itu tidak hanya bersumber dari sekolah yang sudah menggelar PTM terbatas.

Ia mengatakan, dari banyak sekolah hanya 46.580 responden sekolah yang mengisi survei Kemendikbud Ristek, ada juga sekolah yang belum menggelar PTM terbatas.

“Jadi ini kita punya banyak sekolah, yang melapor itu 46.580 baik dia melapor bahwa sudah PTM maupun melapor belum PTM,” kata Jumeri.

Selanjutnya, Jumeri pun menekankan jumlah tersebut adalah data sejak Juli 2020 hingga September 2021. (Knu)

Baca Juga:

Kemendikbud Klaim Ada 25 Klaster COVID-19 Selama PTM, Anak Buah Anies Turun ke Lapangan

#COVID-19 #Puan Maharani
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti wacana pendidikan gratis hingga PTN. Ia meminta untuk dikaji terlebih dahulu.
Soffi Amira - 2 jam, 14 menit lalu
Puan Soroti Kekuatan APBN soal Wacana Pendidikan Gratis hingga PTN, Minta Dikaji Dulu
Olahraga
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Terjerat skandal sertifikat COVID-19 palsu, Kapten Swiss Granit Xhaka akui kesalahannya dan mundur dari Timnas. Simak kronologi dan ancaman hukumannya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 22 September 2026
Aib Saat di Arsenal Terbongkar, Karier Kapten Timnas Swiss Granit Xhaka di Ujung Tanduk
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Berita
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Puan Maharani meminta pemerintah memaksimalkan pencarian rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan sekitar Anak Krakatau, Selat Sunda.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Pendampingan Keluarga Jurnalis yang Hilang di Selat Sunda
Indonesia
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
DPR akan memberikan dukungan selama tambahan anggaran tersebut bermanfaat bagi masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 08 September 2026
DPR Setujui Permintaan Presiden Prabowo Tambah Anggaran Mitigasi Bencana, asal Bermanfaat
Indonesia
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Puan mengatakan DPR siap mendukung jika hasil kajian menyimpulkan integrasi kedua lembaga tersebut dapat membuat pemantauan dan mitigasi bencana lebih efektif.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Puan: Penggabungan BMKG dan Badan Geologi Jangan Buru-Buru, Harus Dikaji Dulu
Indonesia
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Puan Maharani mengingatkan tingginya ancaman gempa di Indonesia dan mendorong pemerintah memperkuat kesiapsiagaan serta penanganan bencana terpadu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 08 September 2026
Puan Maharani Ingatkan Ancaman Gempa di Indonesia, Dorong Satu Kepemimpinan Penanganan Bencana
Indonesia
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Kabut asap yang ditimbulkan dapat mengganggu kesehatan warga sekaligus menghambat aktivitas pendidikan, transportasi, hingga kegiatan ekonomi.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Karhutla Meluas, Ketua DPR Desak Pelaku Diburu dan Sanksi Dibuka ke Publik
Indonesia
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Puan Maharani meminta Kemlu berkoordinasi dengan Malaysia terkait dampak asap karhutla di Kalimantan yang dapat dirasakan hingga negara tetangga.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Agustus 2026
Asap Karhutla Kalimantan Bisa Sampai Malaysia, Puan Minta Kemlu Segera Berkoordinasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Bagikan