Banyak yang Terpapar COVID-19 saat PTM, DPR Sebut Pemerintah Belum Siap

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 27 September 2021
Banyak yang Terpapar COVID-19 saat PTM, DPR Sebut Pemerintah Belum Siap

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali memantau pelaksanaan vaksinasi di permukiman padat penduduk di Jakarta Barat. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPR Puan Maharani menyebut temuan adanya siswa sekolah yang terpapar COVID-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, menjadi bukti ketidaksiapan dalam menjalankan protokol kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Puan Maharani seusai meninjau vaksinasi di permukiman padat penduduk di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Minggu (26/9).

"Ternyata dari data yang ada di sekolah SD banyak murid yang terpapar. Artinya, belum siap bagaimana menjaga protokol kesehatan," kata dia kepada wartawan.

Baca Juga:

Besok 1.500 Sekolah Ikut PTM, PSI DKI: Pemprov Harus Waspada

Untuk itu, Puan meminta agar sebelum PTM terbatas dimulai, sekolah harus memastikan tak hanya guru yang telah mendapatkan vaksin COVID-19. Melainkan para siswa juga sudah mendapat vaksinasi.

"Karena tatap muka anak-anak sekolah sudah melaksanakan vaksin dua kali baru bisa masuk ke sekolah," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Puan juga mengingatkan pembukaan sekolah untuk belajar tatap muka hanya dapat dilakukan di wilayah zona hijau COVID-19.

Zona hijau bisa dibuka PTM bertahap, namun tentu saja melihat kondisi dan situasi yang ada.

"Jangan sampai kemudian terjadi peningkatan (kasus)," ucap politikus PDIP ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani saat berbincang-bincang dengan warga saat meninjau pelaksanaan vaksinasi dan memberikan bantuan, di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (25/9/2021). ANTARA/HO-DPR RI
Ketua DPR RI Puan Maharani saat berbincang-bincang dengan warga saat meninjau pelaksanaan vaksinasi dan memberikan bantuan, di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Sabtu (25/9/2021). ANTARA/HO-DPR RI

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) menyampaikan klarifikasi terkait isu 2,8 persen sekolah menjadi klaster COVID-19 selama PTM terbatas.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendiknbud Ristek Jumeri mengatakan, ada empat mispersepsi di masyarakat terkait hal tersebut.

Pertama, data 2,8 persen yang dipublikasikan Kemendikbud Ristek, bukan klaster COVID-19, namun itu merupakan jumlah warga sekolah yang terpapar COVID-19.

Adapun berdasarkan data hasil survei Kemendikbud Ristek per 20 September 2021, tercatat ada 2,8 persen atau 1.296 dari 46.580 responden sekolah menjadi klaster COVID-19.

Data yang sama juga menyebut 7.307 tenaga pendidik dan 15.429 siswa positif COVID-19.

Baca Juga:

Pimpinan DPRD Minta Disdik DKI Tindak Lanjuti Temuan 25 Klaster PTM

Menurut Jumeri, data 2,8 persen sekolah yang jadi klaster COVID-19 itu tidak hanya bersumber dari sekolah yang sudah menggelar PTM terbatas.

Ia mengatakan, dari banyak sekolah hanya 46.580 responden sekolah yang mengisi survei Kemendikbud Ristek, ada juga sekolah yang belum menggelar PTM terbatas.

“Jadi ini kita punya banyak sekolah, yang melapor itu 46.580 baik dia melapor bahwa sudah PTM maupun melapor belum PTM,” kata Jumeri.

Selanjutnya, Jumeri pun menekankan jumlah tersebut adalah data sejak Juli 2020 hingga September 2021. (Knu)

Baca Juga:

Kemendikbud Klaim Ada 25 Klaster COVID-19 Selama PTM, Anak Buah Anies Turun ke Lapangan

#COVID-19 #Puan Maharani
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Puan Maharani Mundur dari Ketua DPR karena Diboikot Presiden Prabowo
Indonesia
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Ketua DPR Ingatkan Bali sebagai wajah pariwisata Indonesia membutuhkan perhatian khusus.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan
Indonesia
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Bali memiliki peran krusial sebagai wajah pariwisata Indonesia, dan kerugian akibat banjir berdampak pada citra negara di mata dunia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
Indonesia
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Puan Kembali menyampaikan permohonan maaf atas sikap atau pernyataan sejumlah anggota DPR yang belakangan dinilai menyinggung perasaan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 September 2025
Puan Pastikan Transformasi DPR, Janji Lebih Transparan dan Aspiratif
Indonesia
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Puan memastikan DPR akan berupaya melakukan reformasi kelembagaan agar bisa sesuai harapan rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 September 2025
Puan Maharani Kumpulkan Pimpinan Fraksi Partai, Bahas Transformasi DPR
Indonesia
Puan Kembali Minta Maaf Atas Kinerja DPR, Rencana Kumpulkan Tokoh Buat Evaluasi
Permintaan maaf ini menyusul demo yang berakhir menewaskan seorang Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal dilindas kendaraan taktikal polisi.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
Puan Kembali Minta Maaf Atas Kinerja DPR, Rencana Kumpulkan Tokoh Buat Evaluasi
Indonesia
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Puan juga menyebut seluruh tuntutan demonstran dapat mendorong DPR dalam memperbaiki kinerja dalam membangun bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Agustus 2025
Puan Minta Insiden Driver Ojol Tewas ‘Dilindas’ Rantis Diusut hingga Tuntas
Indonesia
Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ketua DPR: Insiden Memilukan
“Tentunya polisi harus bisa mengusut tuntas insiden memilukan ini," kata Ketua DPR Puan Maharani
Wisnu Cipto - Jumat, 29 Agustus 2025
Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Ketua DPR: Insiden Memilukan
Indonesia
Soal Wacana Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK, Puan: Pemerintah Harus Adil dan Transparan
Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal wacana beli LPG 3 kg wajib pakai KTP. Keputusan pemerintah harus adil dan transparan.
Soffi Amira - Rabu, 27 Agustus 2025
Soal Wacana Beli LPG 3 Kg Wajib Pakai NIK, Puan: Pemerintah Harus Adil dan Transparan
Indonesia
Alasan Prabowo Beri Tanda Kehormatan kepada 4 Tokoh Pimpinan Parlemen
Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan tanda kehormatan kepada empat tokoh pimpinan parlemen. Ada alasan mengapa ia memberikan tanda kehormatan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 25 Agustus 2025
Alasan Prabowo Beri Tanda Kehormatan kepada 4 Tokoh Pimpinan Parlemen
Bagikan