Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wali Kota Solo Respati Ardi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengintervensi menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibagikan kepada penerima manfaat selama bulan Ramadan.
Permintaan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan masyarakat yang masuk melalui kanal aduan online milik Pemerintah Kota Solo. Warga mengeluhkan kualitas menu MBG kering yang dibagikan selama Ramadan.
Respati mengakui bahwa terdapat sejumlah SPPG di Surakarta atau Solo yang menyajikan menu MBG dengan kualitas yang dinilai tidak layak. Karena itu, Pemkot Solo akan melakukan evaluasi agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan lebih baik.
“Kami sudah menulis beberapa SPPG yang bermasalah. Kebetulan juga ada rapat evaluasi MBG di tingkat provinsi dan hal itu sudah kami sampaikan,” kata Respati, Selasa (3/3).
Baca juga:
Hati-Hati Bos-Bos SPPG, KPK Sedang Petakan Celah Korupsi MBG
Selain itu, Respati juga meminta BGN menyesuaikan jumlah dapur SPPG yang beroperasi di Kota Solo. Berdasarkan hasil kajian jumlah penerima manfaat, Kota Solo dinilai hanya membutuhkan sekitar 81 unit SPPG.
Menurutnya, jumlah yang terlalu banyak justru berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penyaluran program sekaligus menyulitkan proses pengawasan di lapangan.
“Jadi saya minta agar BGN jangan membuka SPPG lebih dari 81. Sehingga tidak terjadi kerancuan antara penerima manfaat dan pengawasannya. Karena jika pengawasan diserahkan kepada Pemkot sementara jumlah tidak sesuai dan terlalu banyak, pengawasan juga tidak akan optimal,” tegasnya.
Baca juga:
Alasan BGN Ngotot Berikan Insentif Rp 6 Juta Per Hari ke SPPG
Respati juga mengimbau masyarakat serta pihak sekolah untuk segera melapor jika masih ditemukan menu MBG yang tidak layak dikonsumsi.
Ia berharap Satuan Tugas (Satgas) MBG di Kota Solo terus meningkatkan pengawasan agar program tersebut benar-benar memberi manfaat dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi para penerima.
“Kami berharap Satgas MBG di Kota Solo terus melakukan pengawasan agar tidak ada dampak buruk bagi penerima manfaat MBG,” pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
