Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Menkopolhukam Mahfud MD berdiskusi dengan Menteri Agama Fachrul Razi soal isu Kepulangan Habib Rizieq Shihab. Menurut Mahfud, isu adanya pencekalan itu sama sekali tak benar.
"Itu ternyata memang tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tidak ada sama sekali," kata Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (28/11).
Baca Juga:
Nasib Rizieq Shihab Tengah Dinegosiasikan Otoritas RI dan Arab Saudi
Mahfud melanjutkan, pemerintah sama sekali tak bisa berbuat apa-apa soal kepulangan Rizieq. Karena hal itu urusan dia dengan Arab Saudi.
"Nah untuk itu kami tidak bisa berbuat apa-apa karena urusannya bukan dengan pemerintah Indonesia sebenarnya," kata dia.
"Nah kalau memang ada, bukti sekecil apa pun bahwa itu dicekal oleh pemerintah Indonesia ya serahkan kepada Menteri Agama kepada Menko Polhukam atau Mendagri, nanti akan diproses. Akan diklarifikasi sejelasnya kalau memang ada," imbuh Mahfud.
Ia mengatakan, Rizieq tak pernah melaporkam soal adanya pencekalam itu ke pemerintah.
"Tapi sampai saat ini tidak ada, Habib Rizieq sendiri tidak pernah melapor tentang masalahnya, kita mendengarnya dari Youtube dari medsos gitu, kalau tidak melapor bagaimana kita mau bertindak," ungkap dia.
Baca Juga:
Fadli Zon Sebut Ada Sosok yang Hambat Kepulangan Habib Rizieq
Ia menyebut, jika Rizieq melapor dengan adanya bukti kuat, pasti pemerintah akan membantu.
"Kedutaan besar Indonesia dan komjen di Jedah itu kalau ada orang tabrakan saja kalau melapor dibantu, mau minta pulang dipulangkan, sakit dibawa ke rumah sakit. Nah kalau ini tidak melapor lalu kita turun tangan nanti malah kita yang salah," terang Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta Rizieq membuat laporan yang jelas.
"Kalau Habib Rizieq punya masalah dengan Arab Saudi ya monggo silakan nanti kalau memang secara formal diperlukan pemerintah turun tangan, sesudah beliau kontak dengan Arab Saudi tentu kewajiban kita untuk ikut turun tangan," terang Mahfud. (Knu)
Baca Juga:
Terkait Nasib Rizieq Shihab, Moeldoko Minta Pemerintah Tidak Disudutkan
