Bank Dunia Danai Pembangunan BRT Bandung Raya Pakai Bus Listrik

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Maret 2023
Bank Dunia Danai Pembangunan BRT Bandung Raya Pakai Bus Listrik

Lalu lintas Kota Bandung. (Humas Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Proyek pembangunan transportasi massal ramah lingkungan sejenis Bus Rapid Transit di kawasan Bandung Raya akan dimulai tahun 2024. Sejumlah armada BRT yang dioperasikan juga akan menggunakan bus listrik.

Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Jawa Barat Dhani Gumelar mengemukakan, BRT Bandung Raya akan menghubungkan lima daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang.

Baca Juga:

Politisi PKS Tolak Subsidi Kendaraan Listrik

"Tahun depan (2024) kita akan mulai menyiapkan infrstrukturnya seperti jalur khusus, shelter, dan sarana pendukung lainnya," kata Dhani di Kota Bandung, Selasa (14/3/2023).

Pembangunan BRT Bandung Raya tersebut didanai Bank Dunia melalui pemerintah pusat dan diharapkan mulai beroperasi tahun 2026 atau 2027.

"Karena memerlukan infrastruktur khusus, jadi proses pembangunannya memang cukup lama kurang lebih tiga tahun," ujarnya.

Dhani menuturkan, sebetulnya di Bandung Raya ada dua moda pengembangan transportasi massal, yaitu berbasis jalan dengan BRT, kedua berbasis rel, Light Rail Transit (LRT).

"Namun karena yang paling memungkinkan dibangun untuk sementara ini adalah BRT, maka kita dahulukan BRT, " terang Dhani.

BRT Bandung Raya direncanakan melayani 17 koridor dengan jumlah armada lebih kurang 400 bus, dan 40 persen dari jumlah armada tersebut diwajibkan menggunakan bus listrik sesuai dengan ketentuan Bank Dunia.

"Meski BRT Bandung Raya mulai dibangun tahun 2024, tetapi untuk pilot project, kita akan operasikan yang pertama beberapa koridor di Kota Bandung juga tahun 2024 dengan menggunakan bus listrik. Syaratnya dari total armada, 40 persen harus bus listrik," jelasnya.

Ke depan operasional BRT akan dikelola oleh badan khusus seperti BUMD. Namun karena Jabar belum memiliki BUMD transportasi, jadi untuk sementara akan dikelola oleh Dinas Perhubungan Jabar.

"Sementara kita dulu yang kelola, lalu nanti kemungkinan akan ada BUMD khusus transportasi, itu masih kita diskusikan dengan berbagai pihak," katanya. (Imanha/Jawa Barat)

Baca Juga:

Transisi Kendaraan Listrik Bikin Indonesia Jadi Produsen Nikel Terbesar di Dunia

#Kendaraan Listrik
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PEVS 2026 Bakal Hadirkan Tren Kendaraan Listrik Udara dan Air Masa Depan, Targetkan Solusi Ekosistem Transportasi Bersih
Integrasi program B2B membuka lebar peluang kolaborasi investasi dan ekspansi bisnis antarpelaku industri global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 22 Mei 2026
PEVS 2026 Bakal Hadirkan Tren Kendaraan Listrik Udara dan Air Masa Depan, Targetkan Solusi Ekosistem Transportasi Bersih
Indonesia
Kurangi Impor BBM, Kebijakan Anyar Soal Insentif Kendaraan Listrik Diberlakukan Juni 2026
Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan EV, tanpa mencakup kendaraan hibrida
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 07 Mei 2026
Kurangi Impor BBM, Kebijakan Anyar Soal Insentif Kendaraan Listrik Diberlakukan Juni 2026
Indonesia
Mobil dan Motor Listrik Dapat Insentif Pajak Baru Mulai Juni, Hybrid Tidak Masuk Skema
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan insentif pajak baru bagi kendaraan listrik (EV) akan mulai berlaku Juni 2026.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Mobil dan Motor Listrik Dapat Insentif Pajak Baru Mulai Juni, Hybrid Tidak Masuk Skema
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan gubernur memberi insentif pajak kendaraan listrik berupa pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 07 Mei 2026
Mendagri Tito Perintahkan Pemda Beri Insentif Pajak untuk Mobil dan Motor Listrik
Indonesia
Pengusaha Senang Pramono Pertahankan Insentif Kendaraan Listrik di Jakarta, Minta Diikuti Jawa Barat
Saat ini, populasi kendaraan listrik baru sekitar 45 ribu unit, masih jauh dari target pemerintah sebanyak 2 juta unit pada 2030.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pengusaha Senang Pramono Pertahankan Insentif Kendaraan Listrik di Jakarta, Minta Diikuti Jawa Barat
Indonesia
Ikuti Arahan Pusat, Pemprov Jakarta Batal Pajaki Kendaraan Listrik
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pembebasan PKB dan BBNKB bagi kendaraan listrik berbasis baterai sesuai arahan pemerintah pusat.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 Mei 2026
Ikuti Arahan Pusat, Pemprov Jakarta Batal Pajaki Kendaraan Listrik
Indonesia
Menkeu Purbaya Bocorkan Skema Insentif Kendaraan Listrik, Meluncur Awal Juni Untuk Dorong Ekonomi Nasional
Purbaya menyatakan bahwa percepatan adopsi kendaraan listrik akan memperkuat daya tahan ekonomi nasional secara jangka panjang
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Menkeu Purbaya Bocorkan Skema Insentif Kendaraan Listrik, Meluncur Awal Juni Untuk Dorong Ekonomi Nasional
Indonesia
Kendaraan Listrik Tetap Bebas Ganjil Genap di Jakarta, Pajak PKB dan BBNKB Dihapus
Kendaraan listrik di Jakarta tetap bebas aturan ganjil genap. Lalu, pajak PKB dan BBNKB juga dihapus.
Soffi Amira - Selasa, 05 Mei 2026
Kendaraan Listrik Tetap Bebas Ganjil Genap di Jakarta, Pajak PKB dan BBNKB Dihapus
Indonesia
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menginstruksikan gubernur di seluruh daerah untuk membebaskan pajak kendaraan listrik.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Mendagri Tito Perintahkan Gubernur Bebaskan Pajak Kendaraan Listrik, Keluarkan Instruksi Nasional
Indonesia
Kendaraan Listrik Mulai Kena Pajak, Wamenperin: Kita Harus Pertimbangkan Fiskal
Kebijakan pajak kendaraan listrik ke depan tidak lagi seragam dan bisa berbeda antarwilayah karena angkanya ditentukan Pemerintah Daerah.
Wisnu Cipto - Rabu, 22 April 2026
Kendaraan Listrik Mulai Kena Pajak, Wamenperin: Kita Harus Pertimbangkan Fiskal
Bagikan