Politisi PKS Tolak Subsidi Kendaraan Listrik
Ilustrasi - Mobil listrik. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah telah mengumumkan adanya subsidi kendaraan listrik sebesar Rp 7 juta rupiah. Subsidi ini agar masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, hingga kini pemerintah dan DPR belum pernah membahas besaran subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut.
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Kembangkan Transportasi Umum Ketimbang Subsidi Motor Listrik
"Jangankan subsidi pembelian kendaraan listrik yang hanya akan dinikmati oleh segelintir orang mampu, subsidi pupuk, subsidi BBM dan subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu saja harus dibahas di DPR dulu,” terang Mulyanto di Jakarta, Sabtu (11/3).
Karena itu ia meyakini keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan.
"Menteri Keuangan juga tidak akan berani mengubah APBN begitu saja tanpa ada pembahasan lebih dulu di DPR. Karena terkait subsidi sudah ada mekanisme dan aturan teknisnya,” imbuhnya.
Mulyanto menegaskan, PKS menolak rencana pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut. Menurutnya, subsidi ini tidak penting, tidak mendesak dan tidak tepat sasaran.
"Ini kan hanya memihak perorangan yang mampu dan sekelompok pengusaha tertentu dengan skema subsidi,” ungkapnya.
PKS, imbuhnya, melihat anggaran negara yang terbatas di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih harus benar-benar dialokasilan secara bijaksana.
"Anggaran negara ini kan sumber daya negara yang langka, yang dipungut dari pajak rakyat, suatu yang bersifat scarcity,” ujarnya.
Mulyanto meminta pemerintah bertindak adil dalam penggunaan APBN. Karena itu, rencana pemberian subsidi kendaraan listrik ditunda dulu.
"Subsidi untuk membeli mobil mewah pribadi yang diambil dari pajak rakyat menurut saya bukan pilihan yang adil. Berbeda kalau subsidi untuk transportasi publik seperti kereta api listrik, bus listrik dan lain sebagainya," kata Mulyanto.
Baca Juga:
KPK Harus Kawal Program Subsidi Motor Listrik
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
DPR Dukung Pembentukan Pokja Buat Percepat Pemulihan Warga Terdampak Banjir Sumatera
Soroti Dugaan Intimidasi Warga di Garut, Anggota DPR Minta Perangkat Desa Jangan Antikritik
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional