Politisi PKS Tolak Subsidi Kendaraan Listrik
                Ilustrasi - Mobil listrik. (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Pemerintah telah mengumumkan adanya subsidi kendaraan listrik sebesar Rp 7 juta rupiah. Subsidi ini agar masyarakat beralih ke kendaraan ramah lingkungan.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, hingga kini pemerintah dan DPR belum pernah membahas besaran subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut.
Baca Juga:
Pemerintah Diminta Kembangkan Transportasi Umum Ketimbang Subsidi Motor Listrik
"Jangankan subsidi pembelian kendaraan listrik yang hanya akan dinikmati oleh segelintir orang mampu, subsidi pupuk, subsidi BBM dan subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu saja harus dibahas di DPR dulu,” terang Mulyanto di Jakarta, Sabtu (11/3).
Karena itu ia meyakini keputusan tersebut belum bisa dilaksanakan.
"Menteri Keuangan juga tidak akan berani mengubah APBN begitu saja tanpa ada pembahasan lebih dulu di DPR. Karena terkait subsidi sudah ada mekanisme dan aturan teknisnya,” imbuhnya.
Mulyanto menegaskan, PKS menolak rencana pemberian subsidi kendaraan listrik tersebut. Menurutnya, subsidi ini tidak penting, tidak mendesak dan tidak tepat sasaran.
"Ini kan hanya memihak perorangan yang mampu dan sekelompok pengusaha tertentu dengan skema subsidi,” ungkapnya.
PKS, imbuhnya, melihat anggaran negara yang terbatas di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih harus benar-benar dialokasilan secara bijaksana.
"Anggaran negara ini kan sumber daya negara yang langka, yang dipungut dari pajak rakyat, suatu yang bersifat scarcity,” ujarnya.
Mulyanto meminta pemerintah bertindak adil dalam penggunaan APBN. Karena itu, rencana pemberian subsidi kendaraan listrik ditunda dulu.
"Subsidi untuk membeli mobil mewah pribadi yang diambil dari pajak rakyat menurut saya bukan pilihan yang adil. Berbeda kalau subsidi untuk transportasi publik seperti kereta api listrik, bus listrik dan lain sebagainya," kata Mulyanto.
Baca Juga:
KPK Harus Kawal Program Subsidi Motor Listrik
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
MKD Gelar Pemeriksaan Awal 5 Anggota Nonaktif DPR Terkait dengan Dugaan Pelanggaran Etika
                      Orkestra Simfoni Praditya Wiratama Unhan Senang Aksi Joget Anggota DPR, Merasa Dihargai
                      Pimpinan DPR Sidak Pabrik Ban Michelin Bahas Dugaan PHK Sepihak
                      Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
                      Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
                      Pertalite Bikin Banyak Motor Mogok di Jatim, DPR Tegur Pertamina: Jangan Cuma Bilang "Hasil Uji Baik”
                      Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
                      DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
                      Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
                      DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer